Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara terlaksana ramai, meriah dan penuh antusias. Sebagai bentuk syukur beberapa lomba seperti lomba menyanyi, lomba balap karung, dan lomba ketangkasan lainnya diikuti oleh setiap unsur di Lingkungan Bapenda Provsu dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Semoga rasa kebersamaan dan cinta tanah air Indonesia, membangun setiap insan yang berprestasi, berakhlak baik serta menjunjung tinggi suportifitas. SALAM KOLABORASI, SUMUT BERKAH, MERDEKA MERDEKA MERDEKA

MEDAN – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren positif. Hingga 28 Juli 2026, capaian PAD telah melampaui 50% dari target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2026.Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumut Sutan Tolang mengatakan, realisasi PAD telah mencapai hampir Rp3,5 triliun dari target sebesar Rp6,967 triliun. “Total target PAD tahun 2026 ini kan sebesar Rp6.967.065.771.493. Per hari ini realisasi target kita sudah Rp3.484.237.120.384 atau persentasenya sebesar 50,01%,” ujarnya, Kamis (30/7/2026)Menurut Sutan, capaian tersebut merupakan akumulasi penerimaan dari tujuh jenis pajak daerah dan retribusi daerah hingga 28 Juli 2026. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai 41,60% dari target, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 43,88%, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 50,03%.“Lalu pajak air permukaan sebesar 79,69% dari target, pajak rokok 50,06%, serta pajak alat berat dan opsen MBLB,” terang Sutan.Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, Bapenda Sumut terus menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sehingga target PAD tahun 2026 sebesar lebih dari Rp6,9 triliun dapat tercapai.“Kita tahun ini ada beberapa program yang mendorong PAD kita terus meningkat seperti Gebyar Pajak yang harapannya untuk meningkatkan kesadaran pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Lalu ada sosialisasi Gerakan Sadar Pajak Kendaraan atau kita kenal GAS-KEN, ini teknik himbauan dan menyapa sampai ke lapisan masyarakat,” ucapnya.Selain pajak daerah, realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga 28 Juli 2026, realisasinya telah mencapai 58,92% dari target yang ditetapkan. Retribusi daerah tersebut terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.“Hingga 28 Juli kemarin, realisasi retribusi total sebesar Rp143.298.118.898 dari target tahun ini Rp243.205.558.747 atau jika dipersentasekan sebesar 58,92% dari target. Harapan kita tentunya semakin meningkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan Sumatera Utara,” jelasnya.**(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan mencatat pertumbuhan pendapatan yang signifikan dalam empat tahun terakhir sejak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kinerja positif tersebut mendorong manajemen menargetkan pendapatan sebesar Rp203 miliar pada tahun 2026.Wakil Direktur Keuangan RSU Haji Medan Fakhrial Mirwan Hasibuan mengatakan pendapatan rumah sakit terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2022, pendapatan tercatat sebesar Rp74 miliar, kemudian naik menjadi Rp93 miliar pada 2023. Tren tersebut berlanjut pada 2024 dengan pendapatan mencapai Rp132 miliar dan meningkat lagi menjadi Rp176 miliar pada 2025.“Artinya pendapatan RS Haji Medan tumbuh cukup baik. Kami menargetkan pada tahun 2026 ini pendapatan bisa mencapai Rp203 miliar,” ujar Fakhrial.Hingga Juni 2026, RSU Haji Medan telah membukukan pendapatan sebesar Rp114 miliar atau sekitar 56 % dari target pendapatan tahun ini.Menurut Fakhrial, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang difokuskan pada belanja investasi, seperti renovasi gedung dan pengembangan sarana rumah sakit. Investasi tersebut dinilai mampu mendorong terciptanya sumber-sumber pendapatan baru.Sementara itu, Wakil Direktur Umum dan Pengembangan SDM RSU Haji Medan Ridesman Nasution menjelaskan, penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD juga membawa perubahan besar terhadap struktur pembiayaan rumah sakit. Ketergantungan terhadap APBD untuk membiayai operasional kini berkurang secara signifikan, sehingga anggaran pemerintah dapat lebih difokuskan pada pengembangan fasilitas dan investasi.“Dengan fleksibilitasnya, APBD murni untuk RS Haji itu jauh berubah. Yang semula harus dibiayai semuanya, sekarang paling sekitar 20 % saja. Dulu, 60 sampai 70 % APBD digunakan untuk mengoperasionalkan RS ini. Sekarang 20 % itu pun dialokasikan untuk belanja investasi,” ujar Ridesman.Penerapan pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kemandirian operasional RSU Haji Medan. Dengan dukungan investasi yang berkelanjutan dan pertumbuhan pendapatan yang konsisten, rumah sakit optimistis mampu memperkuat kualitas layanan sekaligus mencapai target pendapatan sebesar Rp203 miliar pada 2026.**(H17/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN, 31/8 - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mewacanakan penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah tertentu sebagai upaya mendorong pemerataan penerimaan daerah. Wacana tersebut dikaitkan dengan penerapan kebijakan opsen PKB yang membuat penerimaan pajak kendaraan lebih langsung dialokasikan kepada kabupaten/kota sesuai potensi masing-masing daerah.Hal itu disampaikan Gubernur Bobby Nasution dalam sambutannya sebelum membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Senin (31/8/2026).Bobby menjelaskan, kebijakan opsen atau tambahan persentase dari penerimaan pajak kepada kabupaten/kota merupakan langkah nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, dari sisi kuantitas, terdapat perbedaan potensi penerimaan antara daerah yang memiliki jumlah kendaraan banyak dan daerah dengan jumlah kendaraan lebih sedikit. “Tentunya yang paling banyak itu Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Karena dengan kebijakan opsen ini, penerimaan itu langsung masuk untuk kabupaten/kota. Kalau dahulu dibagi ke daerah lain, tetapi sekarang itu sesuai jumlahnya. Makanya bagaimana jika di daerah tertentu untuk kendaraan itu pajaknya kita rendahkan. Sehingga tidak semua orang membeli mobil ke Medan, misalnya,“ sebut Gubernur Bobby Nasution.Menurut Bobby, penyesuaian nilai PKB di daerah tertentu dapat menjadi salah satu opsi untuk mendorong masyarakat membeli atau mendaftarkan kendaraannya di daerah tersebut. Dengan demikian, potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan dapat lebih merata antardaerah.Terkait optimalisasi PAD, Bobby mengapresiasi peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang terus memberikan bimbingan dalam peningkatan pelayanan masyarakat dan penerimaan daerah. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, hingga Agustus 2026, realisasi penerimaan telah mencapai 55,41% dari target Rp6,96 triliun atau sekitar Rp3,86 triliun untuk seluruh jenis penerimaan. “Sampai Agustus memang capaiannya cukup bagus. Tetapi kalau dihitung untuk bulan ini, nampaknya harus dipacu lagi agar bisa kita capai 100 % hingga akhir tahun. Karena itu juga kami mengharapkan kerja sama kabupaten/kota untuk optimalisasi PAD ini. Termasuk juga kami mencari jalan dari yang lain seperti meluncurkan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) bidang Olahraga, rencananya pada November mendatang,“ jelas Bobby Nasution.Senada dengan itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi Gubernur Bobby Nasution yang menginisiasi rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, peningkatan PAD di Sumut merupakan prestasi yang membanggakan, sementara masih terdapat sejumlah potensi penerimaan lain yang dapat dioptimalkan, seperti dana transfer pusat, BUMD, BLUD, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), CSR, Baznas, hingga alokasi anggaran kementerian/lembaga.“Karenanya kerjasama kolaborasi dalam pengingkatan PKB ini sangat penting antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta reasliasinya kita harapkan bisa terus dipacu. Karena itu kita sebagai pembina Samsat hadir di sini. Sebab kita memang tidak bisa kerja sendiri, harus ada dukungan semua untuk mengoptimalkan penerimaan ini,” ungkapnya.Pada kesempatan tersebut, Agus Fatoni juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Bobby Nasution sebagai bentuk apresiasi atas upaya peningkatan PAD di Sumut.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan, Direktur Utama Jasa Raharja M Awaluddin, Ketua Baznas Sumut M Hatta, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, para bupati/wali kota se-Sumut, serta pimpinan OPD Pemprov Sumut.**(H13/DISKOMINFO SUMUT)

BAPENDA Provinsi Sumatera Utara mengajak seluruh civitas akademika untuk menjadi bagian dari gerakan peningkatan kesadaran pajak melalui kegiatan Gebyar Pajak Sumut 2026 Road To Campus.Mari bersama membangun generasi muda yang sadar pajak, karena pajak yang kita bayarkan hari ini adalah investasi untuk kemajuan Sumatera Utara

Memantapkan kolaborasi antar-mitra inti Samsat, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara, Bapak Sutan Tolang Lubis, S.STP., M.SP., beserta jajaran Kepala Bidang, melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Utara.Kehadiran rombongan disambut hangat dan penuh rasa kekeluargaan oleh Dirlantas Polda Sumut, Kombes Pol (KBP) Firman Darmansyah, S.I.K. Pertemuan ini bukan sekadar agenda birokrasi biasa, melainkan penegas komitmen bersama dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan terintegrasi bagi masyarakat.Dalam dialog yang mengalir akrab, KBP Firman Darmansyah menyampaikan dukungan penuh dari pihak kepolisian. "Kami senantiasa siap bekerja sama dan bersinergi mendukung kelancaran setiap program kerja bersama Bapenda Sumut," tegas beliau. Dukungan solid ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan ketertiban administrasi kendaraan bermotor sekaligus menjaga keselamatan berlalu lintas di jalan raya.Menyambut baik komitmen tersebut, Bapak Sutan Tolang Lubis menyampaikan apresiasi mendalam. Beliau menuturkan bahwa sinergi yang kuat bersama kepolisian adalah kunci suksesnya berbagai inisiatif daerah, khususnya dalam mengawal program Gebyar Pajak. Melalui kolaborasi yang kokoh ini, edukasi dan kesadaran masyarakat Sumatera Utara untuk taat membayar pajak diharapkan dapat terus meningkat.Tiga pilar utama Samsat terus bergerak seirama. Dari sinergi ini, tata kelola yang tertib, pelayanan publik yang aman, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan siap dihadirkan!#BapendaSumut #DitlantasPoldaSumut #SamsatSumut #GebyarPajakSumut #KolaborasiSumutBerkah

KARO — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kebutuhan dasar warga yang terdampak erupsi Gunung Sinabung terpenuhi selama menjalani masa pengungsian. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga terus memperkuat penanganan darurat, terutama bagi warga yang berada di zona merah aktivitas Gunung Sinabung.Bobby Nasution meninjau langsung kondisi para pengungsi di Posko Pengungsian dan Posko Kesehatan Jambur Desa Suka Tepu, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, Selasa (1/9/2026). Peninjauan tersebut dilakukan setelah Bobby memimpin rapat koordinasi penanganan darurat bersama Forkopimda dan Badan Geologi Kementerian ESDM di Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Sinabung.Pemprov Sumut memprioritaskan evakuasi warga yang berada di radius zona merah erupsi. Salah satu lokasi yang telah dikosongkan adalah Desa Kuta Tengah, dengan 280 jiwa dari sekitar 600 penduduk telah dievakuasi ke Pos Pengungsian Suka Tepu.Dalam dialog bersama warga, Bobby mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar dan tidak kembali ke rumah sebelum ada instruksi resmi dari pemerintah mengenai keamanan wilayah.Bobby menegaskan, Pemprov Sumut menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan para pengungsi merasa nyaman sehingga tidak terdorong untuk kembali ke wilayah yang masih berbahaya.“Tadi yang disiapkan, kita pastikan yang di sini fasilitasnya dulu, karena kita tidak ingin masyarakat yang ngungsi di sini merasa tidak nyaman terus tiba-tiba langsung kembali ke rumah. Ini yang kita pastikan, baik dari fasilitas tempat mereka tidur, air, toilet, dan juga makannya,” ucap Bobby Nasution.Ia mengatakan, Pemprov Sumut menstandardisasi kelayakan tempat tidur, termasuk ketersediaan tikar dan selimut, memastikan pasokan air bersih, menambah penerangan, serta meningkatkan kebersihan sarana sanitasi dan toilet. Pasokan makanan dan minuman juga dipastikan aman, sementara armada pendukung disiagakan untuk mendistribusikan kebutuhan pokok secara berkelanjutan.Selain kebutuhan dasar, Pemprov Sumut akan menyiapkan bus angkutan khusus bagi anak-anak sekolah yang terdampak pengungsian. Bobby juga meminta personel TNI dan Polri disiagakan untuk menjaga ladang serta hewan ternak yang ditinggalkan warga selama masa pengungsian.Langkah tersebut dilakukan agar warga dapat menjalani masa pengungsian dengan tenang dan tidak perlu mengkhawatirkan harta benda maupun ternak yang ditinggalkan di rumah.Sementara itu, Kepala Pos PGA Sinabung Badan Geologi Kementerian ESDM, Armen Putra, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada karena aktivitas Gunung Sinabung saat ini masih berada pada Status Level III (Siaga).Armen menegaskan, pengosongan permukiman warga merupakan langkah mitigasi yang wajib dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari aktivitas vulkanik Gunung Sinabung. Pemantauan secara ketat terus dilakukan sebelum evaluasi untuk penyesuaian status ke Level II (Waspada) dapat direkomendasikan.**(H14/DISKOMINFO SUMUT)

KARO — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menginstruksikan percepatan evakuasi warga di wilayah yang masuk zona bahaya menyusul kenaikan status Gunung Sinabung dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga). Ia menegaskan keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama, sekaligus meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda memastikan kebutuhan warga selama proses evakuasi terpenuhi.Instruksi tersebut disampaikan Bobby Nasution saat memimpin rapat koordinasi penanganan darurat erupsi bersama Forkopimda di Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Sinabung, Simpang Empat, Kabupaten Karo, Selasa (1/9/2026).Dalam arahannya, Bobby menekankan agar evakuasi masyarakat, khususnya yang berada di zona merah, dilakukan secara menyeluruh dan tegas untuk mengantisipasi peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Sinabung.“Utamakan keselamatan jiwa. Untuk masyarakat di zona rawan, sosialisasikan dengan gencar. Jika aktivitas semakin meningkat, gunakan opsi imbauan tegas, bahkan kalau perlu dipaksa demi kebaikan dan keselamatan mereka,” tegas Bobby.Selain evakuasi, Bobby meminta fasilitas pendukung di lokasi pengungsian disiapkan secara maksimal. Pemprov Sumut, katanya, siap memberikan dukungan berupa logistik, peralatan evakuasi hingga kebutuhan operasional personel di lapangan.“Jangan setengah-setengah memberikan fasilitas untuk masyarakat di pengungsian. Gunakan anggaran dengan baik, sediakan fasilitas yang layak dan nyaman,” tambahnya.Peningkatan status Gunung Sinabung ditetapkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM terhitung sejak 31 Agustus 2026 pukul 12.30 WIB. Keputusan tersebut diambil setelah Gunung Sinabung memuntahkan kolom abu setinggi 3.500 meter dari puncak dan merekam aktivitas gempa vulkanik yang berlangsung secara berkelanjutan.Kepala Pos PGA Sinabung, Armen Putra, menjelaskan hasil pengamatan visual dan seismik mengindikasikan adanya pergerakan magma menuju permukaan. Kondisi tersebut berpotensi membongkar kubah lava sisa erupsi sebelumnya.“Tadi malam terekam hotspot, artinya lava sudah sampai ke permukaan. Jika pembentukan kubah lava baru tertahan dan tekanan gempa dari dalam terus meningkat, ini bisa membongkar kubah lava lama dan berpotensi memicu erupsi yang cukup besar seperti tahun 2019 dan 2020,” terang Armen.Seiring peningkatan status tersebut, PVMBG mengeluarkan rekomendasi zona bahaya baru berupa radius 3 kilometer serta sektoral 6 kilometer untuk wilayah sektor timur dan selatan.Bupati Karo Antonius Ginting melaporkan, berdasarkan penyesuaian zona bahaya hingga 6 kilometer, evakuasi utama difokuskan pada Desa Kuta Tengah yang secara geografis dikelilingi zona merah.“Rencana total warga yang dievakuasi dari Desa Kuta Tengah mencapai 140 KK atau sekitar 684 jiwa. Hingga siang ini, lebih dari 260 jiwa telah digeser secara bertahap menuju lokasi pengungsian di Gedung Korpri dan Jambur Desa Suka Nalu,” ujar Antonius.Untuk mengantisipasi warga yang masih beraktivitas di ladang pada siang hari, Pemkab Karo bersama TNI-Polri menyiagakan armada angkutan dengan sistem antar-jemput.Sementara itu, untuk Desa Payung yang berada di luar zona evakuasi utama, petugas tetap menyiagakan kendaraan dan personel sebagai langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan eskalasi aktivitas Gunung Sinabung.Pemerintah daerah bersama unsur TNI-Polri dan relawan juga telah menyiagakan 843 personel gabungan di bawah komando Kodim 0205/Tanah Karo dan Polres Tanah Karo.Sejumlah langkah antisipasi lainnya telah dilakukan, di antaranya meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di beberapa sekolah terdampak dalam radius 6 kilometer, seperti SD Guru Kinayan, SD Payung, SD Ndeskati, dan SMPN 1 Atap Payung. Sekolah-sekolah tersebut dipersiapkan untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh atau sekolah lapangan.Selain itu, lebih dari 35.000 masker gratis telah dibagikan kepada masyarakat. Petugas juga melakukan penyiraman abu vulkanik di sejumlah ruas jalan protokol wilayah Berastagi.Pemprov Sumut bersama pemerintah daerah turut menyiapkan dapur umum melalui Dinas Sosial, tenda darurat, mobil tangki air bersih, serta toilet portabel. Jalur dan sejumlah objek wisata di sekitar kawasan rawan, termasuk Danau Lau Kawar, juga ditutup total untuk umum.Terkait prakiraan cuaca, Kepala BBMKG Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, mengingatkan adanya potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Karo pada sore dan malam hari selama 1–5 September 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu bahaya sekunder, seperti lahar dingin maupun tanah longsor.**(H14/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyerahkan bantuan hibah kepada 567 penerima manfaat pada tahun 2026. Bantuan dengan total anggaran lebih dari Rp200 miliar tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mendorong kesejahteraan masyarakat.Penerima bantuan hibah tersebut terdiri atas 250 rumah ibadah, 160 yayasan/lembaga pendidikan, sembilan lembaga keagamaan, serta 148 penerima beasiswa. Dengan demikian, total penerima manfaat bantuan hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tahun 2026 mencapai 567 penerima.Bantuan hibah diserahkan Gubernur Bobby Nasution bersama Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor, dan Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus. Penyerahan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (31/8/2026).“Dana hibah untuk masyarakat, mahasiswa, rumah ibadah, lembaga pendidikan, anggarannya besar. Lebih dari Rp200 miliar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” ucapnya.Menurut Bobby, anggaran hibah lebih dari Rp200 miliar tersebut bukanlah angka yang kecil. Karena itu, ia berharap anggaran tersebut dapat memberikan manfaat langsung dan nyata bagi masyarakat.“Kalau di Dinkes, kalau untuk mengcover UHC, BPJS, sudah dapat banyak masyarakat. Karena satu orang iurannya per bulan Rp23.000. Bayangkan kalau Rp200 miliar, berapa ratus jiwa yang dapat bantuan,” sebutnya.Bobby mengatakan, bantuan hibah tahun ini diberikan kepada rumah ibadah, yayasan/lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan penerima beasiswa dengan nominal yang bervariasi. Namun, ke depan ia menginginkan nilai bantuan hibah untuk rumah ibadah dapat ditingkatkan menjadi minimal Rp250 juta per rumah ibadah atau masjid.Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan karena nilai bantuan sebelumnya masih bervariasi dan dinilai belum memberikan dampak yang signifikan. Hal serupa juga diharapkan dapat diterapkan terhadap bantuan beasiswa bagi mahasiswa.Bobby menginginkan beasiswa dapat diberikan secara berkelanjutan sejak mahasiswa mulai menempuh pendidikan hingga menyelesaikan perkuliahan. Dengan demikian, bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian dan manfaat yang lebih besar bagi penerimanya.“Untuk rumah ibadah bantuannya diberikan dengan formula pembagiannya 60:40, dimana 60% untuk pembangunan fisik dan 40% untuk kesejahteraan dan pemberdayaan. Sementara untuk beasiswa maunya dikasih sampai lulus, dibantu kalau bisa beasiswa dibuat komplit dari awal masuk sampai lulus,” ujarnya.Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus mengapresiasi pemberian dana hibah oleh Pemprov Sumut kepada ratusan penerima manfaat. Menurutnya, Sumut merupakan salah satu provinsi yang memberikan perhatian besar terhadap rumah ibadah, yayasan dan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, serta penerima beasiswa.Ia juga menyampaikan terima kasih karena diberi kesempatan untuk turut menyaksikan penyerahan bantuan hibah tahun 2026 tersebut. Erni berharap bantuan yang diberikan dapat membawa kebaikan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh penerima.“Semoga bantuan ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat bagi para penerima manfaat,” pungkasnya. **(H21/DISKOMINFO SUMUT)