Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara terlaksana ramai, meriah dan penuh antusias. Sebagai bentuk syukur beberapa lomba seperti lomba menyanyi, lomba balap karung, dan lomba ketangkasan lainnya diikuti oleh setiap unsur di Lingkungan Bapenda Provsu dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Semoga rasa kebersamaan dan cinta tanah air Indonesia, membangun setiap insan yang berprestasi, berakhlak baik serta menjunjung tinggi suportifitas. SALAM KOLABORASI, SUMUT BERKAH, MERDEKA MERDEKA MERDEKA

MEDAN – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren positif. Hingga 28 Juli 2026, capaian PAD telah melampaui 50% dari target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2026.Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumut Sutan Tolang mengatakan, realisasi PAD telah mencapai hampir Rp3,5 triliun dari target sebesar Rp6,967 triliun. “Total target PAD tahun 2026 ini kan sebesar Rp6.967.065.771.493. Per hari ini realisasi target kita sudah Rp3.484.237.120.384 atau persentasenya sebesar 50,01%,” ujarnya, Kamis (30/7/2026)Menurut Sutan, capaian tersebut merupakan akumulasi penerimaan dari tujuh jenis pajak daerah dan retribusi daerah hingga 28 Juli 2026. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai 41,60% dari target, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 43,88%, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 50,03%.“Lalu pajak air permukaan sebesar 79,69% dari target, pajak rokok 50,06%, serta pajak alat berat dan opsen MBLB,” terang Sutan.Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, Bapenda Sumut terus menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sehingga target PAD tahun 2026 sebesar lebih dari Rp6,9 triliun dapat tercapai.“Kita tahun ini ada beberapa program yang mendorong PAD kita terus meningkat seperti Gebyar Pajak yang harapannya untuk meningkatkan kesadaran pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Lalu ada sosialisasi Gerakan Sadar Pajak Kendaraan atau kita kenal GAS-KEN, ini teknik himbauan dan menyapa sampai ke lapisan masyarakat,” ucapnya.Selain pajak daerah, realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga 28 Juli 2026, realisasinya telah mencapai 58,92% dari target yang ditetapkan. Retribusi daerah tersebut terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.“Hingga 28 Juli kemarin, realisasi retribusi total sebesar Rp143.298.118.898 dari target tahun ini Rp243.205.558.747 atau jika dipersentasekan sebesar 58,92% dari target. Harapan kita tentunya semakin meningkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan Sumatera Utara,” jelasnya.**(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan mencatat pertumbuhan pendapatan yang signifikan dalam empat tahun terakhir sejak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kinerja positif tersebut mendorong manajemen menargetkan pendapatan sebesar Rp203 miliar pada tahun 2026.Wakil Direktur Keuangan RSU Haji Medan Fakhrial Mirwan Hasibuan mengatakan pendapatan rumah sakit terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2022, pendapatan tercatat sebesar Rp74 miliar, kemudian naik menjadi Rp93 miliar pada 2023. Tren tersebut berlanjut pada 2024 dengan pendapatan mencapai Rp132 miliar dan meningkat lagi menjadi Rp176 miliar pada 2025.“Artinya pendapatan RS Haji Medan tumbuh cukup baik. Kami menargetkan pada tahun 2026 ini pendapatan bisa mencapai Rp203 miliar,” ujar Fakhrial.Hingga Juni 2026, RSU Haji Medan telah membukukan pendapatan sebesar Rp114 miliar atau sekitar 56 % dari target pendapatan tahun ini.Menurut Fakhrial, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang difokuskan pada belanja investasi, seperti renovasi gedung dan pengembangan sarana rumah sakit. Investasi tersebut dinilai mampu mendorong terciptanya sumber-sumber pendapatan baru.Sementara itu, Wakil Direktur Umum dan Pengembangan SDM RSU Haji Medan Ridesman Nasution menjelaskan, penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD juga membawa perubahan besar terhadap struktur pembiayaan rumah sakit. Ketergantungan terhadap APBD untuk membiayai operasional kini berkurang secara signifikan, sehingga anggaran pemerintah dapat lebih difokuskan pada pengembangan fasilitas dan investasi.“Dengan fleksibilitasnya, APBD murni untuk RS Haji itu jauh berubah. Yang semula harus dibiayai semuanya, sekarang paling sekitar 20 % saja. Dulu, 60 sampai 70 % APBD digunakan untuk mengoperasionalkan RS ini. Sekarang 20 % itu pun dialokasikan untuk belanja investasi,” ujar Ridesman.Penerapan pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kemandirian operasional RSU Haji Medan. Dengan dukungan investasi yang berkelanjutan dan pertumbuhan pendapatan yang konsisten, rumah sakit optimistis mampu memperkuat kualitas layanan sekaligus mencapai target pendapatan sebesar Rp203 miliar pada 2026.**(H17/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN, 31/8 - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mewacanakan penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah tertentu sebagai upaya mendorong pemerataan penerimaan daerah. Wacana tersebut dikaitkan dengan penerapan kebijakan opsen PKB yang membuat penerimaan pajak kendaraan lebih langsung dialokasikan kepada kabupaten/kota sesuai potensi masing-masing daerah.Hal itu disampaikan Gubernur Bobby Nasution dalam sambutannya sebelum membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Senin (31/8/2026).Bobby menjelaskan, kebijakan opsen atau tambahan persentase dari penerimaan pajak kepada kabupaten/kota merupakan langkah nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, dari sisi kuantitas, terdapat perbedaan potensi penerimaan antara daerah yang memiliki jumlah kendaraan banyak dan daerah dengan jumlah kendaraan lebih sedikit. “Tentunya yang paling banyak itu Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Karena dengan kebijakan opsen ini, penerimaan itu langsung masuk untuk kabupaten/kota. Kalau dahulu dibagi ke daerah lain, tetapi sekarang itu sesuai jumlahnya. Makanya bagaimana jika di daerah tertentu untuk kendaraan itu pajaknya kita rendahkan. Sehingga tidak semua orang membeli mobil ke Medan, misalnya,“ sebut Gubernur Bobby Nasution.Menurut Bobby, penyesuaian nilai PKB di daerah tertentu dapat menjadi salah satu opsi untuk mendorong masyarakat membeli atau mendaftarkan kendaraannya di daerah tersebut. Dengan demikian, potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan dapat lebih merata antardaerah.Terkait optimalisasi PAD, Bobby mengapresiasi peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang terus memberikan bimbingan dalam peningkatan pelayanan masyarakat dan penerimaan daerah. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, hingga Agustus 2026, realisasi penerimaan telah mencapai 55,41% dari target Rp6,96 triliun atau sekitar Rp3,86 triliun untuk seluruh jenis penerimaan. “Sampai Agustus memang capaiannya cukup bagus. Tetapi kalau dihitung untuk bulan ini, nampaknya harus dipacu lagi agar bisa kita capai 100 % hingga akhir tahun. Karena itu juga kami mengharapkan kerja sama kabupaten/kota untuk optimalisasi PAD ini. Termasuk juga kami mencari jalan dari yang lain seperti meluncurkan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) bidang Olahraga, rencananya pada November mendatang,“ jelas Bobby Nasution.Senada dengan itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi Gubernur Bobby Nasution yang menginisiasi rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, peningkatan PAD di Sumut merupakan prestasi yang membanggakan, sementara masih terdapat sejumlah potensi penerimaan lain yang dapat dioptimalkan, seperti dana transfer pusat, BUMD, BLUD, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), CSR, Baznas, hingga alokasi anggaran kementerian/lembaga.“Karenanya kerjasama kolaborasi dalam pengingkatan PKB ini sangat penting antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta reasliasinya kita harapkan bisa terus dipacu. Karena itu kita sebagai pembina Samsat hadir di sini. Sebab kita memang tidak bisa kerja sendiri, harus ada dukungan semua untuk mengoptimalkan penerimaan ini,” ungkapnya.Pada kesempatan tersebut, Agus Fatoni juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Bobby Nasution sebagai bentuk apresiasi atas upaya peningkatan PAD di Sumut.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan, Direktur Utama Jasa Raharja M Awaluddin, Ketua Baznas Sumut M Hatta, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, para bupati/wali kota se-Sumut, serta pimpinan OPD Pemprov Sumut.**(H13/DISKOMINFO SUMUT)

BAPENDA Provinsi Sumatera Utara mengajak seluruh civitas akademika untuk menjadi bagian dari gerakan peningkatan kesadaran pajak melalui kegiatan Gebyar Pajak Sumut 2026 Road To Campus.Mari bersama membangun generasi muda yang sadar pajak, karena pajak yang kita bayarkan hari ini adalah investasi untuk kemajuan Sumatera Utara

Memantapkan kolaborasi antar-mitra inti Samsat, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara, Bapak Sutan Tolang Lubis, S.STP., M.SP., beserta jajaran Kepala Bidang, melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Utara.Kehadiran rombongan disambut hangat dan penuh rasa kekeluargaan oleh Dirlantas Polda Sumut, Kombes Pol (KBP) Firman Darmansyah, S.I.K. Pertemuan ini bukan sekadar agenda birokrasi biasa, melainkan penegas komitmen bersama dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan terintegrasi bagi masyarakat.Dalam dialog yang mengalir akrab, KBP Firman Darmansyah menyampaikan dukungan penuh dari pihak kepolisian. "Kami senantiasa siap bekerja sama dan bersinergi mendukung kelancaran setiap program kerja bersama Bapenda Sumut," tegas beliau. Dukungan solid ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan ketertiban administrasi kendaraan bermotor sekaligus menjaga keselamatan berlalu lintas di jalan raya.Menyambut baik komitmen tersebut, Bapak Sutan Tolang Lubis menyampaikan apresiasi mendalam. Beliau menuturkan bahwa sinergi yang kuat bersama kepolisian adalah kunci suksesnya berbagai inisiatif daerah, khususnya dalam mengawal program Gebyar Pajak. Melalui kolaborasi yang kokoh ini, edukasi dan kesadaran masyarakat Sumatera Utara untuk taat membayar pajak diharapkan dapat terus meningkat.Tiga pilar utama Samsat terus bergerak seirama. Dari sinergi ini, tata kelola yang tertib, pelayanan publik yang aman, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan siap dihadirkan!#BapendaSumut #DitlantasPoldaSumut #SamsatSumut #GebyarPajakSumut #KolaborasiSumutBerkah

MEDAN — Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya mendorong Garuda Indonesia membuka kembali penerbangan langsung dari Bandara Internasional Kualanamu menuju Bandara Binaka, Gunungsitoli, Nias. Pembukaan kembali rute tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta membuka peluang investasi di Kepulauan Nias.Hal tersebut disampaikan Surya saat menerima kunjungan Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Oentoro beserta jajaran di ruang kerjanya, Lantai 9 Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (3/9/2026).Surya mengatakan, akses transportasi udara menjadi salah satu indikator penting dalam mendorong perkembangan suatu daerah. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut ingin memastikan daerah-daerah yang masih tertinggal mendapatkan konektivitas yang lebih baik.“Kalau bisa ada penerbangan Kualanamu-Nias. Kita ingin mengangkat daerah-daerah yang masih tertinggal. Salah satu indikatornya adalah bertambahnya penerbangan ke daerah tersebut,” kata Surya.Menurutnya, Kepulauan Nias masih menghadapi sejumlah persoalan pembangunan, termasuk kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Pemprov Sumut menargetkan persoalan tersebut dapat ditekan melalui pembangunan yang lebih fokus dan merata.“Kita ingin pembangunan difokuskan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Harapannya pada 2027-2028 di Sumatera Utara tidak ada lagi daerah yang tertinggal,” ujarnya.Surya menilai keberadaan penerbangan langsung Kualanamu–Nias tidak hanya akan mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan dan menarik minat investor. Konektivitas udara yang semakin baik diyakini akan membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi daerah-daerah di Sumut.“Penambahan rute dari Medan ke daerah-daerah di Indonesia akan berdampak pada investasi. Sumut akan semakin banyak memiliki peluang investasi di luar Jawa,” katanya.Selain pembukaan kembali rute penerbangan, Surya juga meminta Garuda Indonesia turut membantu mempromosikan potensi Sumatera Utara melalui layanan penerbangan. Menurutnya, kekayaan kuliner dan seni budaya daerah masih dapat lebih maksimal diperkenalkan kepada para penumpang.Surya mencontohkan, saat melakukan perjalanan menggunakan pesawat dari Medan menuju Jakarta maupun Bali, penumpang dapat menemukan unsur budaya daerah lain melalui musik dan sajian makanan. Hal serupa diharapkan dapat dilakukan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Sumatera Utara kepada masyarakat yang lebih luas.“Kita ingin musik Batak dan musik khas daerah Sumatera Utara bisa lebih diperkenalkan. Begitu juga makanan daerah. Ini bisa menjadi bagian dari promosi produk daerah,” ujarnya.Surya berharap kerja sama antara Pemprov Sumut dan Garuda Indonesia dapat terus diperkuat. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan konektivitas dan mempermudah mobilitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugas ke berbagai wilayah.Sementara itu, Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Oentoro menyambut positif berbagai masukan yang disampaikan Pemprov Sumut. Garuda Indonesia, katanya, siap mendukung pengembangan konektivitas penerbangan dari Sumatera Utara.Saat ini, Garuda Indonesia melayani tujuh penerbangan dari Medan. Sementara itu, Citilink juga melayani sejumlah rute dari Medan menuju berbagai daerah.Namun, keterbatasan armada masih menjadi salah satu kendala dalam memperluas jaringan penerbangan. Dari sekitar 140 pesawat yang dimiliki Garuda Indonesia, sebagian armada masih menjalani perawatan dan perbaikan.“Masukan-masukan yang disampaikan menjadi bahan bagi kami. Bersama tim, kami akan mencari solusi untuk pengembangan rute dan konektivitas dari Medan,” ujarnya.Turut mendampingi Wagub Sumut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumut Nubaiti Harahap, Sekretaris Dinas Perhubungan Sumut Rochani Litiloly, serta Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumut Dedi Arian Rizki Siregar.Hadir pula Strategic Management Office Expert for JKTDU Makiyah Rachmawati, General Manager Garuda Indonesia Medan Bobby Pratama Saragih, serta jajaran Garuda Indonesia Medan.**(H20/DISKOMINFO SUMUT)

TAPTENG — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meresmikan Jembatan Armco Kombinasi Bailey di Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Kehadiran jembatan tersebut diharapkan semakin memperlancar akses masyarakat dan mendukung aktivitas warga, termasuk akses anak-anak menuju sekolah.Peresmian jembatan tersebut dilakukan Bobby, Kamis (3/9/2026). Jembatan Bailey Parjalihotan dibangun personel TNI bersama masyarakat dan menjadi salah satu dari 13 jembatan yang dibangun melalui kolaborasi TNI dan masyarakat sebagai bagian dari upaya penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah Sumut.Jembatan Bailey Parjalihotan menghubungkan Dusun 6 dan Dusun 7 Desa Parjalihotan. Bobby mengajak seluruh pihak untuk menjaga dan memantau kondisi jembatan agar dapat terus digunakan dengan baik.“Saya minta setiap dua bulan atau tiga bulan kita cek jembatannya kalau kalau masih ada kekurangan boleh kita bantu penguatannya,” kata Bobby.Bobby mengapresiasi TNI yang telah berkolaborasi dengan masyarakat dalam pembangunan jembatan tersebut. Menurutnya, keberadaan jembatan sangat penting dalam mendukung mobilitas dan aktivitas masyarakat.“Mudah-mudahan dapat membantu akses bapak ibu semua untuk anak-anak sekolah,” kata Bobby.Bobby mengatakan, pembangunan Jembatan Bailey tersebut merupakan salah satu upaya penanganan bencana yang terjadi di Tapteng dan sejumlah wilayah Sumut. Penanganan dampak bencana di Sumut, menurutnya, akan terus dilakukan hingga 2028.“Penanganan bencana akan dilakukan sampai dengan 2028, misalnya ada jalan yang rusak nanti kita bangun,” kata Bobby.Selain meresmikan jembatan, Bobby juga berdialog langsung dengan masyarakat. Dalam dialog tersebut, Bobby menyampaikan rencana pemberian modal usaha bagi masyarakat melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan Bank Sumut.“Minggu depan, Pemprov Sumut dan Bank Sumut bisa memberikan modal usaha untuk ibu-ibu, nanti kita kasih modalnya, nanti kita kasih untuk 50 orang pertama, selanjutnya kalau usahanya bagus kita kasih lagi tambahan modalnya,” ucap Bobby.Rencana tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang warga Parjalihotan, Idasari, menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah terhadap masyarakat di desanya.“Terima kasih pak Gubernur atas perhatiannya, semoga kami terus diberi perhatian seperti ini,” kata Ida.Turut hadir mendampingi Gubernur, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Kepala Dinas PUPR Sumut Chandra Dalimunthe, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga, dan Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air Sumut Gibson Panjaitan.**(H17/DISKOMINFO SUMUT)

KARO — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan jalur alternatif Medan–Berastagi yang akan difokuskan untuk kendaraan wisata guna mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan lalu lintas di jalur utama Jalan Jamin Ginting. Pembangunan dan penataan jalur tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada 2027 dan rampung secara bertahap pada 2028–2029.Rencana tersebut disampaikan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution saat menerima audiensi pengurus Ikatan Cendekiawan Karo (ICK) di Mikie Holiday Resort and Hotel, Jalan Jamin Ginting Sempajaya, Kabupaten Karo, Rabu (2/9/2026).Bobby mengatakan, pembangunan jalan tol Medan–Berastagi tetap didorong agar masuk dalam blueprint perencanaan nasional di Bappenas. Namun, karena pembangunan jalan tol membutuhkan waktu yang panjang, Pemprov Sumut mengambil langkah cepat dengan mengintervensi sejumlah ruas jalan existing milik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten di Deli Serdang serta Karo untuk dijadikan jalur alternatif khusus kendaraan wisata.“Target maksimal pengerjaan intervensi fisik ini mulai berjalan pada 2027 hingga selesai pada 2028–2029. Jalur alternatif ini difokuskan untuk kendaraan wisata atau roda enam ke bawah. Sementara jalur logistik tetap kami arahkan melewati rute utama Jalan Jamin Ginting yang ada saat ini,” ujar Bobby.Selain pembangunan dan penataan jalan, Bobby menilai intervensi kawasan wisata juga perlu dilakukan secara masif, khususnya di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Berastagi dan Tugu Perjuangan Berastagi. Pemprov Sumut, kata dia, tidak akan membangun fasilitas komersial berskala besar seperti mal atau hotel, tetapi lebih memprioritaskan pembenahan infrastruktur dasar kawasan.Pembenahan tersebut meliputi penerangan jalan, drainase, jalur pedestrian hingga ruang publik. Menurut Bobby, penataan kawasan diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.“Kami ingin intervensi kawasan ini memberikan dampak ekonomi (positive spillover) bagi masyarakat lokal, mirip seperti yang kami lakukan saat meremajakan kawasan Kota Lama Medan,” tambah Bobby.Intervensi tersebut juga telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD Pemprov Sumut, khususnya dalam pengembangan kawasan wisata pegunungan yang mencakup Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat.Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya (BMBK-CK) Sumut Chandra Dalimunthe memaparkan pemetaan teknis sejumlah ruas yang akan diintervensi untuk mendukung jalur alternatif Medan–Berastagi.Salah satunya melalui pelebaran jalur Medan–Namorambe–Sembahe. Dari kawasan Hairos/Simpang Poci di Jalan Jamin Ginting, kendaraan wisata nantinya diarahkan ke kiri menuju rute alternatif kabupaten dengan pelebaran jalan dari kondisi existing sekitar 4 meter menjadi 6–8 meter.Jalur sepanjang 18 kilometer tersebut direncanakan beralih status menjadi Jalan Provinsi. Pelebaran ini diharapkan meningkatkan kapasitas sekaligus memperlancar pergerakan kendaraan wisata menuju Berastagi.Selanjutnya, Pemprov Sumut merencanakan pembangunan overpass dan sudetan di wilayah Sembahe. Rencana tersebut mencakup pembangunan jalan baru sepanjang 330 meter dan overpass sepanjang 82 meter yang melintasi jalan nasional menuju kawasan Tandu Benua untuk memotong tanjakan dan mengurangi hambatan perjalanan.Pemprov Sumut juga merancang pembangunan rest area berskala besar di kawasan Suka Nalu, pada rute sepanjang 14 kilometer menuju SMK Negeri Murni. Rest area tersebut akan dikembangkan dengan konsep terbuka dan diharapkan menjadi tempat persinggahan utama bagi wisatawan.Penataan juga dilanjutkan melalui pembangunan trase baru sepanjang 3,8 kilometer dari Sibiru-biru yang akan menembus kawasan Pertamina/Simpang Ketaren. Dengan demikian, total panjang intervensi jalan penunjang dari Medan hingga kawasan tersebut diperkirakan mencapai 28 kilometer.Perwakilan Ikatan Cendekiawan Karo, Prof Sukarya Sinulingga, menyambut positif rencana pembangunan dan pemetaan jalur alternatif tersebut. Menurutnya, skema tersebut berpotensi mengatasi sedikitnya 3–4 titik kemacetan parah yang selama ini menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi logistik dari Karo menuju Medan.“Kami mengucapkan terimakasih, atas nama masyarakat Karo kami sangat gembira dengan kabar ini. Tentunya kami akan terus mendukung pembangunan ini,” ucap Sukarya Sinulingga.Proses perancangan teknis dan penganggaran secara komprehensif akan segera dirumuskan Dinas BMBK-CK Sumut dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari tokoh dan akademisi Karo. Pengerjaan fisik direncanakan dimulai secara bertahap pada tahun anggaran mendatang.**(H14/DISKOMINFO SUMUT)