Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara terlaksana ramai, meriah dan penuh antusias. Sebagai bentuk syukur beberapa lomba seperti lomba menyanyi, lomba balap karung, dan lomba ketangkasan lainnya diikuti oleh setiap unsur di Lingkungan Bapenda Provsu dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Semoga rasa kebersamaan dan cinta tanah air Indonesia, membangun setiap insan yang berprestasi, berakhlak baik serta menjunjung tinggi suportifitas. SALAM KOLABORASI, SUMUT BERKAH, MERDEKA MERDEKA MERDEKA

MEDAN – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren positif. Hingga 28 Juli 2026, capaian PAD telah melampaui 50% dari target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2026.Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumut Sutan Tolang mengatakan, realisasi PAD telah mencapai hampir Rp3,5 triliun dari target sebesar Rp6,967 triliun. “Total target PAD tahun 2026 ini kan sebesar Rp6.967.065.771.493. Per hari ini realisasi target kita sudah Rp3.484.237.120.384 atau persentasenya sebesar 50,01%,” ujarnya, Kamis (30/7/2026)Menurut Sutan, capaian tersebut merupakan akumulasi penerimaan dari tujuh jenis pajak daerah dan retribusi daerah hingga 28 Juli 2026. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai 41,60% dari target, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 43,88%, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 50,03%.“Lalu pajak air permukaan sebesar 79,69% dari target, pajak rokok 50,06%, serta pajak alat berat dan opsen MBLB,” terang Sutan.Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, Bapenda Sumut terus menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sehingga target PAD tahun 2026 sebesar lebih dari Rp6,9 triliun dapat tercapai.“Kita tahun ini ada beberapa program yang mendorong PAD kita terus meningkat seperti Gebyar Pajak yang harapannya untuk meningkatkan kesadaran pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Lalu ada sosialisasi Gerakan Sadar Pajak Kendaraan atau kita kenal GAS-KEN, ini teknik himbauan dan menyapa sampai ke lapisan masyarakat,” ucapnya.Selain pajak daerah, realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga 28 Juli 2026, realisasinya telah mencapai 58,92% dari target yang ditetapkan. Retribusi daerah tersebut terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.“Hingga 28 Juli kemarin, realisasi retribusi total sebesar Rp143.298.118.898 dari target tahun ini Rp243.205.558.747 atau jika dipersentasekan sebesar 58,92% dari target. Harapan kita tentunya semakin meningkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan Sumatera Utara,” jelasnya.**(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan mencatat pertumbuhan pendapatan yang signifikan dalam empat tahun terakhir sejak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kinerja positif tersebut mendorong manajemen menargetkan pendapatan sebesar Rp203 miliar pada tahun 2026.Wakil Direktur Keuangan RSU Haji Medan Fakhrial Mirwan Hasibuan mengatakan pendapatan rumah sakit terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2022, pendapatan tercatat sebesar Rp74 miliar, kemudian naik menjadi Rp93 miliar pada 2023. Tren tersebut berlanjut pada 2024 dengan pendapatan mencapai Rp132 miliar dan meningkat lagi menjadi Rp176 miliar pada 2025.“Artinya pendapatan RS Haji Medan tumbuh cukup baik. Kami menargetkan pada tahun 2026 ini pendapatan bisa mencapai Rp203 miliar,” ujar Fakhrial.Hingga Juni 2026, RSU Haji Medan telah membukukan pendapatan sebesar Rp114 miliar atau sekitar 56 % dari target pendapatan tahun ini.Menurut Fakhrial, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang difokuskan pada belanja investasi, seperti renovasi gedung dan pengembangan sarana rumah sakit. Investasi tersebut dinilai mampu mendorong terciptanya sumber-sumber pendapatan baru.Sementara itu, Wakil Direktur Umum dan Pengembangan SDM RSU Haji Medan Ridesman Nasution menjelaskan, penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD juga membawa perubahan besar terhadap struktur pembiayaan rumah sakit. Ketergantungan terhadap APBD untuk membiayai operasional kini berkurang secara signifikan, sehingga anggaran pemerintah dapat lebih difokuskan pada pengembangan fasilitas dan investasi.“Dengan fleksibilitasnya, APBD murni untuk RS Haji itu jauh berubah. Yang semula harus dibiayai semuanya, sekarang paling sekitar 20 % saja. Dulu, 60 sampai 70 % APBD digunakan untuk mengoperasionalkan RS ini. Sekarang 20 % itu pun dialokasikan untuk belanja investasi,” ujar Ridesman.Penerapan pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kemandirian operasional RSU Haji Medan. Dengan dukungan investasi yang berkelanjutan dan pertumbuhan pendapatan yang konsisten, rumah sakit optimistis mampu memperkuat kualitas layanan sekaligus mencapai target pendapatan sebesar Rp203 miliar pada 2026.**(H17/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN, 31/8 - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mewacanakan penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah tertentu sebagai upaya mendorong pemerataan penerimaan daerah. Wacana tersebut dikaitkan dengan penerapan kebijakan opsen PKB yang membuat penerimaan pajak kendaraan lebih langsung dialokasikan kepada kabupaten/kota sesuai potensi masing-masing daerah.Hal itu disampaikan Gubernur Bobby Nasution dalam sambutannya sebelum membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Senin (31/8/2026).Bobby menjelaskan, kebijakan opsen atau tambahan persentase dari penerimaan pajak kepada kabupaten/kota merupakan langkah nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, dari sisi kuantitas, terdapat perbedaan potensi penerimaan antara daerah yang memiliki jumlah kendaraan banyak dan daerah dengan jumlah kendaraan lebih sedikit. “Tentunya yang paling banyak itu Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Karena dengan kebijakan opsen ini, penerimaan itu langsung masuk untuk kabupaten/kota. Kalau dahulu dibagi ke daerah lain, tetapi sekarang itu sesuai jumlahnya. Makanya bagaimana jika di daerah tertentu untuk kendaraan itu pajaknya kita rendahkan. Sehingga tidak semua orang membeli mobil ke Medan, misalnya,“ sebut Gubernur Bobby Nasution.Menurut Bobby, penyesuaian nilai PKB di daerah tertentu dapat menjadi salah satu opsi untuk mendorong masyarakat membeli atau mendaftarkan kendaraannya di daerah tersebut. Dengan demikian, potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan dapat lebih merata antardaerah.Terkait optimalisasi PAD, Bobby mengapresiasi peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang terus memberikan bimbingan dalam peningkatan pelayanan masyarakat dan penerimaan daerah. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, hingga Agustus 2026, realisasi penerimaan telah mencapai 55,41% dari target Rp6,96 triliun atau sekitar Rp3,86 triliun untuk seluruh jenis penerimaan. “Sampai Agustus memang capaiannya cukup bagus. Tetapi kalau dihitung untuk bulan ini, nampaknya harus dipacu lagi agar bisa kita capai 100 % hingga akhir tahun. Karena itu juga kami mengharapkan kerja sama kabupaten/kota untuk optimalisasi PAD ini. Termasuk juga kami mencari jalan dari yang lain seperti meluncurkan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) bidang Olahraga, rencananya pada November mendatang,“ jelas Bobby Nasution.Senada dengan itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi Gubernur Bobby Nasution yang menginisiasi rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, peningkatan PAD di Sumut merupakan prestasi yang membanggakan, sementara masih terdapat sejumlah potensi penerimaan lain yang dapat dioptimalkan, seperti dana transfer pusat, BUMD, BLUD, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), CSR, Baznas, hingga alokasi anggaran kementerian/lembaga.“Karenanya kerjasama kolaborasi dalam pengingkatan PKB ini sangat penting antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta reasliasinya kita harapkan bisa terus dipacu. Karena itu kita sebagai pembina Samsat hadir di sini. Sebab kita memang tidak bisa kerja sendiri, harus ada dukungan semua untuk mengoptimalkan penerimaan ini,” ungkapnya.Pada kesempatan tersebut, Agus Fatoni juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Bobby Nasution sebagai bentuk apresiasi atas upaya peningkatan PAD di Sumut.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan, Direktur Utama Jasa Raharja M Awaluddin, Ketua Baznas Sumut M Hatta, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, para bupati/wali kota se-Sumut, serta pimpinan OPD Pemprov Sumut.**(H13/DISKOMINFO SUMUT)

BAPENDA Provinsi Sumatera Utara mengajak seluruh civitas akademika untuk menjadi bagian dari gerakan peningkatan kesadaran pajak melalui kegiatan Gebyar Pajak Sumut 2026 Road To Campus.Mari bersama membangun generasi muda yang sadar pajak, karena pajak yang kita bayarkan hari ini adalah investasi untuk kemajuan Sumatera Utara

Memantapkan kolaborasi antar-mitra inti Samsat, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara, Bapak Sutan Tolang Lubis, S.STP., M.SP., beserta jajaran Kepala Bidang, melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Utara.Kehadiran rombongan disambut hangat dan penuh rasa kekeluargaan oleh Dirlantas Polda Sumut, Kombes Pol (KBP) Firman Darmansyah, S.I.K. Pertemuan ini bukan sekadar agenda birokrasi biasa, melainkan penegas komitmen bersama dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan terintegrasi bagi masyarakat.Dalam dialog yang mengalir akrab, KBP Firman Darmansyah menyampaikan dukungan penuh dari pihak kepolisian. "Kami senantiasa siap bekerja sama dan bersinergi mendukung kelancaran setiap program kerja bersama Bapenda Sumut," tegas beliau. Dukungan solid ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan ketertiban administrasi kendaraan bermotor sekaligus menjaga keselamatan berlalu lintas di jalan raya.Menyambut baik komitmen tersebut, Bapak Sutan Tolang Lubis menyampaikan apresiasi mendalam. Beliau menuturkan bahwa sinergi yang kuat bersama kepolisian adalah kunci suksesnya berbagai inisiatif daerah, khususnya dalam mengawal program Gebyar Pajak. Melalui kolaborasi yang kokoh ini, edukasi dan kesadaran masyarakat Sumatera Utara untuk taat membayar pajak diharapkan dapat terus meningkat.Tiga pilar utama Samsat terus bergerak seirama. Dari sinergi ini, tata kelola yang tertib, pelayanan publik yang aman, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan siap dihadirkan!#BapendaSumut #DitlantasPoldaSumut #SamsatSumut #GebyarPajakSumut #KolaborasiSumutBerkah

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyerahkan bantuan hibah kepada 567 penerima manfaat pada tahun 2026. Bantuan dengan total anggaran lebih dari Rp200 miliar tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mendorong kesejahteraan masyarakat.Penerima bantuan hibah tersebut terdiri atas 250 rumah ibadah, 160 yayasan/lembaga pendidikan, sembilan lembaga keagamaan, serta 148 penerima beasiswa. Dengan demikian, total penerima manfaat bantuan hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tahun 2026 mencapai 567 penerima.Bantuan hibah diserahkan Gubernur Bobby Nasution bersama Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor, dan Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus. Penyerahan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (31/8/2026).“Dana hibah untuk masyarakat, mahasiswa, rumah ibadah, lembaga pendidikan, anggarannya besar. Lebih dari Rp200 miliar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” ucapnya.Menurut Bobby, anggaran hibah lebih dari Rp200 miliar tersebut bukanlah angka yang kecil. Karena itu, ia berharap anggaran tersebut dapat memberikan manfaat langsung dan nyata bagi masyarakat.“Kalau di Dinkes, kalau untuk mengcover UHC, BPJS, sudah dapat banyak masyarakat. Karena satu orang iurannya per bulan Rp23.000. Bayangkan kalau Rp200 miliar, berapa ratus jiwa yang dapat bantuan,” sebutnya.Bobby mengatakan, bantuan hibah tahun ini diberikan kepada rumah ibadah, yayasan/lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan penerima beasiswa dengan nominal yang bervariasi. Namun, ke depan ia menginginkan nilai bantuan hibah untuk rumah ibadah dapat ditingkatkan menjadi minimal Rp250 juta per rumah ibadah atau masjid.Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan karena nilai bantuan sebelumnya masih bervariasi dan dinilai belum memberikan dampak yang signifikan. Hal serupa juga diharapkan dapat diterapkan terhadap bantuan beasiswa bagi mahasiswa.Bobby menginginkan beasiswa dapat diberikan secara berkelanjutan sejak mahasiswa mulai menempuh pendidikan hingga menyelesaikan perkuliahan. Dengan demikian, bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian dan manfaat yang lebih besar bagi penerimanya.“Untuk rumah ibadah bantuannya diberikan dengan formula pembagiannya 60:40, dimana 60% untuk pembangunan fisik dan 40% untuk kesejahteraan dan pemberdayaan. Sementara untuk beasiswa maunya dikasih sampai lulus, dibantu kalau bisa beasiswa dibuat komplit dari awal masuk sampai lulus,” ujarnya.Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus mengapresiasi pemberian dana hibah oleh Pemprov Sumut kepada ratusan penerima manfaat. Menurutnya, Sumut merupakan salah satu provinsi yang memberikan perhatian besar terhadap rumah ibadah, yayasan dan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, serta penerima beasiswa.Ia juga menyampaikan terima kasih karena diberi kesempatan untuk turut menyaksikan penyerahan bantuan hibah tahun 2026 tersebut. Erni berharap bantuan yang diberikan dapat membawa kebaikan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh penerima.“Semoga bantuan ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat bagi para penerima manfaat,” pungkasnya. **(H21/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat komitmennya dalam membenahi layanan publik, khususnya sektor transportasi massal. Pembangunan dan pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) menjadi salah satu langkah strategis untuk menghadirkan transportasi publik yang nyaman dan dapat diandalkan masyarakat.Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan, transportasi umum merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat yang harus terus dipenuhi pemerintah. Karena itu, Pemprov Sumut memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan BRT sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni dan jajaran Jasa Raharja di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (31/8/2026).“Karena komitmen kita memberikan pelayanan yang utama, Pemprov sangat mendukung (BRT),” kata Bobby.Menurut Bobby, tolok ukur keberhasilan pelayanan publik di suatu daerah bukan terletak pada tingginya pertumbuhan kendaraan pribadi. Keberhasilan tersebut, menurutnya, tercermin dari kemampuan pemerintah menjadikan transportasi massal sebagai moda utama mobilitas masyarakat.Sebagai bagian dari pengembangan transportasi massal, beberapa waktu lalu Gubernur Bobby telah meresmikan BRT Mebidang yang melayani rute Medan-Binjai dan Medan-Lubukpakam. Saat ini, masyarakat masih dapat menggunakan layanan tersebut tanpa dikenakan tarif.Bobby juga menyampaikan, organisasi yang akan mengelola BRT tengah disusun dan ditargetkan selesai pada akhir 2026. Dengan demikian, pengelolaan transportasi massal tersebut diharapkan dapat berjalan semakin optimal dan berkelanjutan.“Dan administrasi organisasinya kami targetkan 2026 akhir ini selesai,” katanya.Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan, pihaknya akan terus memberikan dukungan kepada Pemprov Sumut. Ia berharap Sumut terus berkembang dan semakin maju sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional.“Makanya kita support dan kita perjuangkan betul Sumut ini, Sumut akan terus bisa jauh lebih maju, lebih berkembang, masyarakatnya sejahtera, Sumut punya kontribusi besar bagi nasional,” kata Fatoni.Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan mengatakan, pihaknya juga akan terus berkolaborasi dengan Pemprov Sumut. Kolaborasi tersebut antara lain diarahkan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).“Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi dalam hal tersebut,” kata Aan.Turut hadir pada kesempatan tersebut Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumut Sutan Tolang Lubis, dan Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan.**(H17/DISKOMINFO SUMUT)

SIMALUNGUN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berharap pengembangan operasional produksi Fatty Alcohols PT Unilever Oleochemical Indonesia (UOI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, tidak hanya meningkatkan kapasitas industri, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya menyampaikan, ekspansi senilai US$155 juta tersebut diharapkan mampu memperluas penyerapan tenaga kerja lokal, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta memperkuat kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).Hal tersebut disampaikan Surya saat menghadiri peresmian pengembangan operasional produksi PT UOI di Marvel 3 Hall KEK Sei Mangkei, Simalungun, Rabu (26/8/2026).Surya mengatakan, keberhasilan investasi di Sumut tidak semata-mata diukur dari besarnya modal yang masuk atau tingginya volume produksi. Menurutnya, tolok ukur utama adalah sejauh mana investasi mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan industri.“Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika investasi mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Saya berharap pengembangan operasional ini semakin membuka ruang bagi tenaga kerja lokal, memperkuat kompetensi sumber daya manusia kita, serta memperluas kemitraan dengan UMKM,” ujar Surya.Ia menilai keterlibatan pelaku usaha lokal sangat penting dalam membangun ekosistem industri yang tangguh. Karena itu, Pemprov Sumut mendorong PT UOI dan para investor di KEK Sei Mangkei memberikan kesempatan lebih luas kepada pemasok serta penyedia jasa lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok industri global.“Kita ingin industri besar tumbuh bersama masyarakat. Keterlibatan UMKM dan tenaga kerja lokal akan membuat manfaat ekonomi dari keberadaan KEK Sei Mangkei ini dirasakan secara inklusif dan merata,” tegasnya.Surya juga menyampaikan apresiasi kepada PT UOI atas kepercayaan yang terus diberikan untuk menjadikan Sumut sebagai salah satu basis penting pengembangan industri kimia dan rantai pasok global. Ia menyebut Sumut memiliki potensi besar sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit utama di Indonesia, dengan produksi mencapai 5,2 juta ton pada 2024.Di sisi lain, Surya menekankan pertumbuhan industri harus berjalan selaras dengan pengelolaan lingkungan, efisiensi energi, dan tanggung jawab sosial. Pemprov Sumut, lanjutnya, akan terus menjaga iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan berusaha, kepastian hukum, dan penguatan infrastruktur.Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan pemerintah terus berkomitmen menyediakan infrastruktur pendukung untuk menjaga keberlanjutan investasi di KEK Sei Mangkei. Salah satunya melalui pembangunan jaringan pipa gas Dumai–Sei Mangkei senilai Rp3,5 triliun guna menjamin kepastian pasokan energi bagi industri.Selain jaringan gas, pasokan listrik berbasis energi terbarukan juga diperkuat melalui percepatan operasional PLTA Batang Toru berkapasitas 510 MW dan PLTA Asahan 3 berkapasitas 150 MW, serta optimalisasi potensi panas bumi. Langkah tersebut diproyeksikan meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) di Sumut hingga 30–40%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.“Dengan ketersediaan gas, listrik terbarukan, dan bahan baku yang cukup di dalam satu ekosistem KEK Sei Mangkei, daya saing produk industri kita di pasaran global akan menjadi sangat tinggi,” ujar Yuliot.Sekjen Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang mengungkapkan, hingga pertengahan 2026 KEK Sei Mangkei telah menarik akumulasi investasi sebesar US$1,87 miliar dari 29 pelaku usaha dan menyerap lebih dari 16.000 tenaga kerja. PT UOI sendiri menjadi anchor investor dengan akumulasi investasi mencapai US$52 juta, di luar proyek ekspansi terbaru.“Pada semester I-2026, ekspor UOI menyumbang US$403 juta, atau lebih dari separuh total ekspor KEK Sei Mangkei yang sebesar US$778 juta. Kontribusi ini membuktikan hilirisasi kelapa sawit di Indonesia mampu bersaing langsung di rantai nilai global,” ungkap Rizal.Chief Supply Chain Officer Unilever Willem Uijen menyatakan optimistis terhadap masa depan manufaktur berkelanjutan di Indonesia. Fasilitas operasional UOI secara keseluruhan kini diproyeksikan mampu mengirim hingga 600.000 ton produk oleokimia ke lebih dari 30 negara, dengan potensi nilai ekspor mencapai US$800 juta.“Pabrik fatty alcohol ini memperkuat kemampuan Indonesia memproduksi oleokimia bernilai tinggi. Investasi ini bukan sekadar perluasan kapasitas produksi, tetapi juga dedikasi kami pada manufaktur rendah karbon berbasis bio-energi sirkular, serta komitmen memberdayakan tenaga kerja dan masyarakat lokal,” tutur Willem.Peresmian tersebut turut dihadiri Direktur Utama PTPN IV Jatmiko Krisna Santosa, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih, Bupati Batubara Baharuddin Siagian, unsur Forkopimda Sumut dan Simalungun, serta para pimpinan BUMN dan investor kawasan. **(H14/DISKOMINFO SUMUT)