Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara terlaksana ramai, meriah dan penuh antusias. Sebagai bentuk syukur beberapa lomba seperti lomba menyanyi, lomba balap karung, dan lomba ketangkasan lainnya diikuti oleh setiap unsur di Lingkungan Bapenda Provsu dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Semoga rasa kebersamaan dan cinta tanah air Indonesia, membangun setiap insan yang berprestasi, berakhlak baik serta menjunjung tinggi suportifitas. SALAM KOLABORASI, SUMUT BERKAH, MERDEKA MERDEKA MERDEKA

MEDAN – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren positif. Hingga 28 Juli 2026, capaian PAD telah melampaui 50% dari target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2026.Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumut Sutan Tolang mengatakan, realisasi PAD telah mencapai hampir Rp3,5 triliun dari target sebesar Rp6,967 triliun. “Total target PAD tahun 2026 ini kan sebesar Rp6.967.065.771.493. Per hari ini realisasi target kita sudah Rp3.484.237.120.384 atau persentasenya sebesar 50,01%,” ujarnya, Kamis (30/7/2026)Menurut Sutan, capaian tersebut merupakan akumulasi penerimaan dari tujuh jenis pajak daerah dan retribusi daerah hingga 28 Juli 2026. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai 41,60% dari target, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 43,88%, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 50,03%.“Lalu pajak air permukaan sebesar 79,69% dari target, pajak rokok 50,06%, serta pajak alat berat dan opsen MBLB,” terang Sutan.Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, Bapenda Sumut terus menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sehingga target PAD tahun 2026 sebesar lebih dari Rp6,9 triliun dapat tercapai.“Kita tahun ini ada beberapa program yang mendorong PAD kita terus meningkat seperti Gebyar Pajak yang harapannya untuk meningkatkan kesadaran pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Lalu ada sosialisasi Gerakan Sadar Pajak Kendaraan atau kita kenal GAS-KEN, ini teknik himbauan dan menyapa sampai ke lapisan masyarakat,” ucapnya.Selain pajak daerah, realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga 28 Juli 2026, realisasinya telah mencapai 58,92% dari target yang ditetapkan. Retribusi daerah tersebut terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.“Hingga 28 Juli kemarin, realisasi retribusi total sebesar Rp143.298.118.898 dari target tahun ini Rp243.205.558.747 atau jika dipersentasekan sebesar 58,92% dari target. Harapan kita tentunya semakin meningkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan Sumatera Utara,” jelasnya.**(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan mencatat pertumbuhan pendapatan yang signifikan dalam empat tahun terakhir sejak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kinerja positif tersebut mendorong manajemen menargetkan pendapatan sebesar Rp203 miliar pada tahun 2026.Wakil Direktur Keuangan RSU Haji Medan Fakhrial Mirwan Hasibuan mengatakan pendapatan rumah sakit terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2022, pendapatan tercatat sebesar Rp74 miliar, kemudian naik menjadi Rp93 miliar pada 2023. Tren tersebut berlanjut pada 2024 dengan pendapatan mencapai Rp132 miliar dan meningkat lagi menjadi Rp176 miliar pada 2025.“Artinya pendapatan RS Haji Medan tumbuh cukup baik. Kami menargetkan pada tahun 2026 ini pendapatan bisa mencapai Rp203 miliar,” ujar Fakhrial.Hingga Juni 2026, RSU Haji Medan telah membukukan pendapatan sebesar Rp114 miliar atau sekitar 56 % dari target pendapatan tahun ini.Menurut Fakhrial, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang difokuskan pada belanja investasi, seperti renovasi gedung dan pengembangan sarana rumah sakit. Investasi tersebut dinilai mampu mendorong terciptanya sumber-sumber pendapatan baru.Sementara itu, Wakil Direktur Umum dan Pengembangan SDM RSU Haji Medan Ridesman Nasution menjelaskan, penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD juga membawa perubahan besar terhadap struktur pembiayaan rumah sakit. Ketergantungan terhadap APBD untuk membiayai operasional kini berkurang secara signifikan, sehingga anggaran pemerintah dapat lebih difokuskan pada pengembangan fasilitas dan investasi.“Dengan fleksibilitasnya, APBD murni untuk RS Haji itu jauh berubah. Yang semula harus dibiayai semuanya, sekarang paling sekitar 20 % saja. Dulu, 60 sampai 70 % APBD digunakan untuk mengoperasionalkan RS ini. Sekarang 20 % itu pun dialokasikan untuk belanja investasi,” ujar Ridesman.Penerapan pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kemandirian operasional RSU Haji Medan. Dengan dukungan investasi yang berkelanjutan dan pertumbuhan pendapatan yang konsisten, rumah sakit optimistis mampu memperkuat kualitas layanan sekaligus mencapai target pendapatan sebesar Rp203 miliar pada 2026.**(H17/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menghadirkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada malam hari, setiap akhir pekan melalui program Samsat Berkah Malam. Layanan yang berlokasi di Jalan Nibung Raya, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).“Alhamdulillah, malam ini kita sudah launching, ya, bersama-sama pembukaan Samsat Berkah Malam di wilayah UPT Samsat Medan Utara yang berlokasi di Jalan Nibung Raya, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut Sutan Tolang Lubis, Sabtu (5/9/2026).Sutan menjelaskan, layanan Bus Samsat pada malam hari ditempatkan di lokasi yang menjadi tempat berkumpul masyarakat, khususnya anak muda. Kehadiran layanan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat yang memanfaatkannya untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan.“Ini merupakan bentuk wujud pelayanan kita kepada masyarakat, di mana kita memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak sempat membayar pajak di siang hari, maka bisa membayarkan pajak kendaraan bermotornya di malam hari. Inilah yang kita hadirkan, Samsat Berkah Malam untuk memberikan, sekali lagi, memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor,” ucapnya.Menurut Sutan, Pemprov Sumut juga akan mendorong pembukaan layanan Samsat malam di sejumlah UPT Samsat lainnya. Upaya tersebut diharapkan semakin memperluas akses masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.“Kita berharap nanti ini juga akan bisa dilakukan oleh UPT Samsat Medan Selatan dengan membuka pada lokasi lain, ya, sehingga ini sekali lagi harapan kita bisa semakin memudahkan masyarakat. UPT-UPT lain di daerah-daerah juga sudah ada yang melakukan pembukaan gerai Samsat Malam,” jelasnya.Sutan mengatakan, keberlanjutan layanan tersebut akan dievaluasi berdasarkan perkembangan dan antusiasme masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat tinggi, layanan Samsat malam tidak menutup kemungkinan dioperasikan setiap hari.“Nah, ini ke depannya, untuk saat ini memang masih di malam Sabtu dan malam Minggu, tetapi ke depan nanti tentu akan kita lihat perkembangannya, harapan kita bisa terwujud untuk bisa setiap malam terlaksana ataupun beroperasi Samsat Malam ini,” ungkapnya.Sementara itu, Kepala UPT Samsat Medan Utara M Ainul Hafiz mengatakan, Bus Samsat Malam beroperasi setiap Jumat dan Sabtu mulai pukul 19.00 hingga 21.30 WIB. Program tersebut menjadi salah satu upaya menghadirkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di luar jam kerja.“Kami beroperasi dari pukul 19.00-21.30 WIB pada hari Jumat dan Sabtu, Samsat Malam hadir untuk mendekatkan dan memastikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilaksanakan di luar jam kerja,” tuturnya.**(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN, 31/8 - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mewacanakan penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah tertentu sebagai upaya mendorong pemerataan penerimaan daerah. Wacana tersebut dikaitkan dengan penerapan kebijakan opsen PKB yang membuat penerimaan pajak kendaraan lebih langsung dialokasikan kepada kabupaten/kota sesuai potensi masing-masing daerah.Hal itu disampaikan Gubernur Bobby Nasution dalam sambutannya sebelum membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Senin (31/8/2026).Bobby menjelaskan, kebijakan opsen atau tambahan persentase dari penerimaan pajak kepada kabupaten/kota merupakan langkah nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, dari sisi kuantitas, terdapat perbedaan potensi penerimaan antara daerah yang memiliki jumlah kendaraan banyak dan daerah dengan jumlah kendaraan lebih sedikit. “Tentunya yang paling banyak itu Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Karena dengan kebijakan opsen ini, penerimaan itu langsung masuk untuk kabupaten/kota. Kalau dahulu dibagi ke daerah lain, tetapi sekarang itu sesuai jumlahnya. Makanya bagaimana jika di daerah tertentu untuk kendaraan itu pajaknya kita rendahkan. Sehingga tidak semua orang membeli mobil ke Medan, misalnya,“ sebut Gubernur Bobby Nasution.Menurut Bobby, penyesuaian nilai PKB di daerah tertentu dapat menjadi salah satu opsi untuk mendorong masyarakat membeli atau mendaftarkan kendaraannya di daerah tersebut. Dengan demikian, potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan dapat lebih merata antardaerah.Terkait optimalisasi PAD, Bobby mengapresiasi peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang terus memberikan bimbingan dalam peningkatan pelayanan masyarakat dan penerimaan daerah. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, hingga Agustus 2026, realisasi penerimaan telah mencapai 55,41% dari target Rp6,96 triliun atau sekitar Rp3,86 triliun untuk seluruh jenis penerimaan. “Sampai Agustus memang capaiannya cukup bagus. Tetapi kalau dihitung untuk bulan ini, nampaknya harus dipacu lagi agar bisa kita capai 100 % hingga akhir tahun. Karena itu juga kami mengharapkan kerja sama kabupaten/kota untuk optimalisasi PAD ini. Termasuk juga kami mencari jalan dari yang lain seperti meluncurkan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) bidang Olahraga, rencananya pada November mendatang,“ jelas Bobby Nasution.Senada dengan itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi Gubernur Bobby Nasution yang menginisiasi rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, peningkatan PAD di Sumut merupakan prestasi yang membanggakan, sementara masih terdapat sejumlah potensi penerimaan lain yang dapat dioptimalkan, seperti dana transfer pusat, BUMD, BLUD, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), CSR, Baznas, hingga alokasi anggaran kementerian/lembaga.“Karenanya kerjasama kolaborasi dalam pengingkatan PKB ini sangat penting antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta reasliasinya kita harapkan bisa terus dipacu. Karena itu kita sebagai pembina Samsat hadir di sini. Sebab kita memang tidak bisa kerja sendiri, harus ada dukungan semua untuk mengoptimalkan penerimaan ini,” ungkapnya.Pada kesempatan tersebut, Agus Fatoni juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Bobby Nasution sebagai bentuk apresiasi atas upaya peningkatan PAD di Sumut.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan, Direktur Utama Jasa Raharja M Awaluddin, Ketua Baznas Sumut M Hatta, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, para bupati/wali kota se-Sumut, serta pimpinan OPD Pemprov Sumut.**(H13/DISKOMINFO SUMUT)

BAPENDA Provinsi Sumatera Utara mengajak seluruh civitas akademika untuk menjadi bagian dari gerakan peningkatan kesadaran pajak melalui kegiatan Gebyar Pajak Sumut 2026 Road To Campus.Mari bersama membangun generasi muda yang sadar pajak, karena pajak yang kita bayarkan hari ini adalah investasi untuk kemajuan Sumatera Utara

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan penanganan banjir di kawasan Jalan Letda Sujono, Kota Medan, akan dianggarkan dan mulai dikerjakan pada awal 2027. Program tersebut akan melibatkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dengan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.Kepastian itu disampaikan Bobby Nasution saat meninjau kawasan Jalan Letda Sujono yang kerap tergenang saat hujan deras. Dalam peninjauan tersebut, Bobby berdiskusi bersama Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap dan pihak Balai Jalan Kementerian PU di bawah jalur Tol Belmera untuk membahas langkah penanganan banjir secara komprehensif.Bobby mengatakan, Pemprov Sumut memberikan perhatian terhadap kondisi Jalan Letda Sujono yang merupakan salah satu akses masuk ke Kota Medan dari berbagai daerah melalui Gerbang Tol Belmera. Karena itu, diperlukan pembagian tugas dan penanganan terpadu agar persoalan banjir di kawasan tersebut dapat segera diatasi.“Ini kan ada jalan nasional, karenanya ada pihak Kementerian PU yang ikut. Jadi untuk ini, ada pembagian tugas, dimana jalur drainase itu ranahnya Balai Jalan, dan nanti di ujung akan dibangun kolam retensi di bibir sungai. Panjangnya itu sekitar 1,7 Km dari lokasi jalan yang tergenang (banjir),“ ujar Gubernur Bobby Nasution saat meninjau lokasi rawan banjir di Jalan Letda Sujono, Medan, Selasa (8/9/2026).Untuk pembangunan kolam retensi, Bobby memastikan Pemko Medan telah melakukan proses pembebasan lahan milik warga pada tahun ini. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan kolam retensi sehingga pengerjaannya bisa dimulai pada awal 2027.“Kami tadi hanya meyakinkan saja, kalau memang dari Pemko Medan belum menganggarkan, biar dari Pemprov. Tetapi dari Pemko menyanggupinya. Maka kami minta prosesnya dipercepat, karena disainnya sudah ada,“ sebut Bobby.Selain Jalan Letda Sujono, Bobby juga menyoroti persoalan banjir di kawasan Kecamatan Medan Johor, khususnya Jalan Eka Warni. Penanganan kawasan tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Sumut dan Pemko Medan.“Dari Pemprov Sumut itu akan bangun sodetan (pembuatan saluran air atau terowongan buatan untuk membelokkan sebagian aliran air sungai ke jalur lain guna mengurangi risiko banjir di daerah hilir). Dan Pemko Medan membangun jalannya,” katanya.Sementara itu, Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap mengapresiasi perhatian Gubernur Sumut terhadap persoalan banjir di kawasan tersebut. Pemko Medan memastikan akan melakukan pembebasan lahan warga yang dibutuhkan untuk pembangunan kolam retensi.“InsyaAllah kita akan membebaskan lahan dulu untuk bisa membangun kolam retensinya. Sejauh ini kita akan ikuti prosedur, dan sedang negosiasi dengan pemilik lahan,” pungkasnya.**(H13/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Indonesia memperkuat koridor rantai pasok dari Sumatera Utara (Sumut) sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi kawasan. Jalur pelayaran Selat Malaka dinilai menjadi peluang strategis yang perlu dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Sumut dalam jaringan perdagangan regional.Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Edi Prio Pambudi, menyampaikan hal tersebut saat memberi sambutan pada Senior Official Meeting Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 di Hotel JW Marriott Medan, Selasa (8/9/2026).“Inilah mengapa Indonesia maju dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, merencanakan kegiatan proyek dengan perencanaan pemerintah daerah dan memperkuat koridor rantai pasok kita dari Sumatera Utara,” kata Edi.Menurut Edi, pelaksanaan IMT-GT tidak hanya membahas konektivitas, tetapi juga menjadi momentum untuk menata kembali kerja sama kawasan di tengah dinamika global yang terus berkembang.“Momen IMT GT kali ini bukan hanya diskusi mengenai konektivitas semata. Menurutnya IMT GT merupakan momentum untuk menata ulang hal tersebut,” ujarnya.Ia mengatakan, dinamika geopolitik yang terjadi belakangan ini turut mendorong ASEAN untuk memiliki strategi sendiri dalam menjaga stabilitas dan memperkuat kerja sama kawasan.“Karena kita memahami situasi dinamis baru-baru ini di bawah ketegangan geopolitik, ASEAN juga perlu memiliki cara mereka sendiri tentang bagaimana menjaga resolusi mereka,” kata Edi.Edi juga menekankan pentingnya kesiapan kawasan subregional menghadapi dampak El Nino untuk menjaga keamanan rantai pasok, khususnya ketahanan pangan dan kelancaran arus logistik. Sejumlah komoditas unggulan seperti karet, minyak kelapa sawit, produk perikanan, hortikultura bernilai tinggi, serta perdagangan digital dinilai dapat menjadi motor penggerak dan keunggulan kompetitif bersama.“Indonesia siap memperluas bahan kimia kelapa sawit, biometan dan energi, serta produk hortikultura tropis ke pasar yang lebih luas, didukung oleh rumah pengemasan modern dan sistem rantai dingin yang tangguh di sistem sanitasi,” kata Edi.Sementara itu, Delegasi Malaysia, Zunika binti Mohamed, menyambut baik inisiatif strategis di bidang pariwisata, termasuk rencana pemasaran dan media pariwisata IMT-GT serta studi untuk mempromosikan IMT-GT sebagai destinasi tunggal.“Pariwisata lintas batas tetap menjadi pendorong ekonomi yang penting dan kami mendorong kerja sama pariwisata subregional yang lebih dalam termasuk segitiga pertumbuhan Jawa-Sumatra, konektivitas maritim, dan tautan perjalanan digital, untuk memposisikan IMT-GT sebagai destinasi berkelanjutan yang terintegrasi,” kata Zunika.Senior Official Meeting merupakan rangkaian kegiatan IMT-GT hari kedua. Kegiatan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Business Matching and Business Forum. **(H17/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kegiatan usaha yang tidak memiliki legalitas perizinan maupun berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap beroperasi. Menurutnya, setiap kegiatan usaha dan investasi harus berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.“Kalau memang izinnya sudah dicabut dan legalitasnya tidak ada, tentu tidak boleh beroperasi. Kita tindak sesuai aturan,” tegas Bobby saat menerima laporan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti terkait persoalan usaha hiburan malam di Kabupaten Langkat, khususnya di wilayah Batangserangan, yang diduga melanggar ketentuan.Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Gubernur, Lantai 10, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (8/9/2026).Bobby meminta Pemkab Langkat bersama perangkat daerah dan instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas usaha, mulai dari izin usaha, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga kesesuaian dengan tata ruang.Bobby juga menegaskan pemerintah harus lebih berhati-hati terhadap tempat hiburan yang sebelumnya telah menimbulkan korban jiwa dan tidak boleh sembarangan memberikan izin untuk kembali beroperasi. Menurutnya, dukungan terhadap investasi tidak berarti mengabaikan aturan terkait perizinan, tata ruang, lingkungan maupun Kamtibmas.“Investasi kita dukung, tetapi investasi harus sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau tidak sesuai aturan dan mengganggu masyarakat, tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.Bobby selanjutnya meminta persoalan tata ruang di kawasan tersebut dikaji secara menyeluruh. Pemerintah daerah perlu memastikan pemanfaatan lahan sesuai peruntukan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan lahan pangan dan kebijakan tata ruang yang berlaku.Untuk mendukung proses penertiban, Bobby mendorong Pemkab Langkat memperkuat koordinasi dengan kepolisian dan TNI agar seluruh tahapan berjalan aman, tertib dan sesuai prosedur.Terkait aksi demonstrasi masyarakat, Bobby mengatakan penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat sepanjang dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.“Kalau landasannya jelas sebagai aspirasi masyarakat, tentu kita dengarkan. Tetapi penyampaiannya harus tetap tertib dan jangan sampai mengganggu keamanan,” katanya.Bobby menegaskan pemerintah tidak boleh melakukan penegakan aturan secara tebang pilih dan setiap kegiatan usaha harus diperlakukan berdasarkan ketentuan hukum yang sama.“Kita sebagai pemerintah harus bisa membedakan mana usaha yang memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat, dan mana kegiatan yang justru menimbulkan persoalan. Semua harus berdasarkan aturan,” ujar Bobby.Sebelumnya, Tiorita menyampaikan laporan mengenai persoalan Tempat Hiburan Malam (THM) di Kabupaten Langkat yang sebelumnya telah ditertibkan dan disegel Pemkab Langkat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).“Setelah kita lakukan penyegelan, tempat usaha tersebut diduga kembali beroperasi. Dulu pengurusan izinnya hanya karaoke keluarga, Pak. Tetapi seiring waktu menjadi Tempat Hiburan Malam (THM). Sudah kami segel, tetapi mereka mencabut segelnya. Tempat usaha tersebut diduga kembali beroperasi setelah penyegelan. Kami punya dokumentasi foto dan video,” ujar Tiorita, yang hadir bersama kepala OPD Kabupaten Langkat.Tiorita berharap dukungan Pemprov Sumut dapat memperkuat langkah Pemkab Langkat dalam memastikan kegiatan usaha di wilayahnya berjalan sesuai ketentuan serta menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.Turut mendampingi Gubernur, Kasatpol PP Sumut Moettaqien Hasrimi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut Nurbaiti Harahap, Kepala Biro Hukum Setdaprovsu Aprilla Haslantini Siregar, Kepala Kesbangpol Sumut Mulyono, serta Dirut PT Pembangunan Prasarana Sumut (PPSU) Ferry Indra. **(H20/DISKOMINFO SUMUT)