MEDAN – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren positif. Hingga 28 Juli 2026, capaian PAD telah melampaui 50% dari target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2026.Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumut Sutan Tolang mengatakan, realisasi PAD telah mencapai hampir Rp3,5 triliun dari target sebesar Rp6,967 triliun. “Total target PAD tahun 2026 ini kan sebesar Rp6.967.065.771.493. Per hari ini realisasi target kita sudah Rp3.484.237.120.384 atau persentasenya sebesar 50,01%,” ujarnya, Kamis (30/7/2026)Menurut Sutan, capaian tersebut merupakan akumulasi penerimaan dari tujuh jenis pajak daerah dan retribusi daerah hingga 28 Juli 2026. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai 41,60% dari target, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 43,88%, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 50,03%.“Lalu pajak air permukaan sebesar 79,69% dari target, pajak rokok 50,06%, serta pajak alat berat dan opsen MBLB,” terang Sutan.Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, Bapenda Sumut terus menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sehingga target PAD tahun 2026 sebesar lebih dari Rp6,9 triliun dapat tercapai.“Kita tahun ini ada beberapa program yang mendorong PAD kita terus meningkat seperti Gebyar Pajak yang harapannya untuk meningkatkan kesadaran pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Lalu ada sosialisasi Gerakan Sadar Pajak Kendaraan atau kita kenal GAS-KEN, ini teknik himbauan dan menyapa sampai ke lapisan masyarakat,” ucapnya.Selain pajak daerah, realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga 28 Juli 2026, realisasinya telah mencapai 58,92% dari target yang ditetapkan. Retribusi daerah tersebut terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.“Hingga 28 Juli kemarin, realisasi retribusi total sebesar Rp143.298.118.898 dari target tahun ini Rp243.205.558.747 atau jika dipersentasekan sebesar 58,92% dari target. Harapan kita tentunya semakin meningkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan Sumatera Utara,” jelasnya.**(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan mencatat pertumbuhan pendapatan yang signifikan dalam empat tahun terakhir sejak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kinerja positif tersebut mendorong manajemen menargetkan pendapatan sebesar Rp203 miliar pada tahun 2026.Wakil Direktur Keuangan RSU Haji Medan Fakhrial Mirwan Hasibuan mengatakan pendapatan rumah sakit terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2022, pendapatan tercatat sebesar Rp74 miliar, kemudian naik menjadi Rp93 miliar pada 2023. Tren tersebut berlanjut pada 2024 dengan pendapatan mencapai Rp132 miliar dan meningkat lagi menjadi Rp176 miliar pada 2025.“Artinya pendapatan RS Haji Medan tumbuh cukup baik. Kami menargetkan pada tahun 2026 ini pendapatan bisa mencapai Rp203 miliar,” ujar Fakhrial.Hingga Juni 2026, RSU Haji Medan telah membukukan pendapatan sebesar Rp114 miliar atau sekitar 56 % dari target pendapatan tahun ini.Menurut Fakhrial, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang difokuskan pada belanja investasi, seperti renovasi gedung dan pengembangan sarana rumah sakit. Investasi tersebut dinilai mampu mendorong terciptanya sumber-sumber pendapatan baru.Sementara itu, Wakil Direktur Umum dan Pengembangan SDM RSU Haji Medan Ridesman Nasution menjelaskan, penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD juga membawa perubahan besar terhadap struktur pembiayaan rumah sakit. Ketergantungan terhadap APBD untuk membiayai operasional kini berkurang secara signifikan, sehingga anggaran pemerintah dapat lebih difokuskan pada pengembangan fasilitas dan investasi.“Dengan fleksibilitasnya, APBD murni untuk RS Haji itu jauh berubah. Yang semula harus dibiayai semuanya, sekarang paling sekitar 20 % saja. Dulu, 60 sampai 70 % APBD digunakan untuk mengoperasionalkan RS ini. Sekarang 20 % itu pun dialokasikan untuk belanja investasi,” ujar Ridesman.Penerapan pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kemandirian operasional RSU Haji Medan. Dengan dukungan investasi yang berkelanjutan dan pertumbuhan pendapatan yang konsisten, rumah sakit optimistis mampu memperkuat kualitas layanan sekaligus mencapai target pendapatan sebesar Rp203 miliar pada 2026.**(H17/DISKOMINFO SUMUT)

BINJAI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut terus memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut diwujudkan melalui kunjungan reses DPRD Sumut Tahun Sidang II 2025–2026 ke UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pependa)/Samsat Binjai, di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Binjai, Senin (6/7/2026).Kunjungan kerja tersebut bertujuan meninjau serapan anggaran tahun 2025 sekaligus mengevaluasi capaian serta kendala dalam optimalisasi PAD. Dalam kegiatan itu, Anggota DPRD Sumut memberikan sejumlah masukan strategis sebagai upaya mendukung pencapaian target pendapatan daerah tahun 2026.Turut mendampingi tim reses, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumut sekaligus Ketua Tim OPD Pemprov Sumut, Erwin Harahap.Kepala UPTD Pependa Binjai, Arief Indra Siregar, memaparkan bahwa instansinya membawahi wilayah pelayanan yang mencakup 13 kecamatan, terdiri atas lima kecamatan di Kota Binjai dan delapan kecamatan di Kabupaten Langkat, dengan total 142 desa dan kelurahan.Hingga 30 Juni 2026, realisasi penerimaan pajak di Samsat Binjai menunjukkan capaian yang positif. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah terealisasi sebesar 34,93% atau Rp22,42 miliar dari target Rp64,20 miliar. Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai 39,72% atau Rp16 miliar dari target Rp40,20 miliar. Adapun Pajak Air Permukaan (PAP) telah melampaui target tahunan dengan realisasi mencapai 108,5%.“Secara nominal, capaian PKB Juni 2026 ini sebenarnya meningkat dibanding periode yang sama tahun 2025 yang berada di angka Rp21,8 miliar. Namun, persentasenya terlihat kecil karena adanya kenaikan target anggaran sebesar Rp4 miliar untuk Samsat Binjai tahun ini,” jelas Arief.Untuk mengejar target triwulan II sebesar 40%, UPTD Pependa Binjai telah menjalankan berbagai inovasi pelayanan. Di antaranya melalui program Samsat Malam yang beroperasi setiap Senin hingga Sabtu pukul 16.30–21.00 WIB dan sejak April telah membukukan penerimaan sebesar Rp474 juta dari 674 kendaraan.Selain itu, terdapat layanan Samsat Minggu dan Samsat Masuk Pekan yang hadir di Lapangan Merdeka Binjai serta sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat. UPTD Pependa Binjai juga menjalankan program Mandiri Tutup Pintu, yakni penagihan langsung terhadap wajib pajak dengan tunggakan indikatif di atas Rp200 juta, yang dinilai lebih efektif dibandingkan menunggu pelaksanaan kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota.Menanggapi paparan tersebut, Anggota DPRD Sumut memberikan sejumlah catatan strategis untuk semakin mengoptimalkan PAD. Di antaranya, meminta data kendaraan dinas (pelat merah) milik pemerintah daerah yang masih menunggak pajak dibuka secara transparan agar menjadi teladan bagi masyarakat. Dewan juga mendorong pemanfaatan influencer lokal Binjai-Langkat untuk memperluas sosialisasi kepatuhan pajak melalui media sosial.Selain itu, Anggota DPRD Sumut turut menyoroti kendala dalam penetapan Nilai Jual Alat Berat (NJAB), mengingat masih terdapat perusahaan yang enggan menyerahkan kuitansi pembelian. Dewan menilai invoice atau bukti pembelian awal, meskipun barang tersebut merupakan barang bekas, dapat dijadikan dasar hukum kepemilikan. Pendataan juga diminta diperketat, khususnya terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) yang umumnya memiliki alat berat cadangan.“Kemudian terkait adanya perusahaan yang memanfaatkan PAP namun belum memiliki izin resmi di PTSP, kami tegaskan perlunya koordinasi lintas sektoral yang kuat. Perusahaan yang memproses perizinan harus tetap dipungut pajaknya agar tidak memanfaatkan kekosongan regulasi untuk menghindari PAD. Selain itu, masalah meteran air yang rusak harus segera diperbaiki agar perhitungan pajak akurat,” ucap Ketua Tim Reses Dapil XII (Binjai-Langkat) dari Fraksi Gerindra, Ajie Karim.Menutup pertemuan tersebut, Tim Reses DPRD Sumut berkomitmen membawa berbagai temuan dan rekomendasi hasil koordinasi ke tingkat kepala daerah dan instansi terkait. Langkah ini diharapkan dapat menyinkronkan data kendaraan, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta mempercepat pelayanan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sehingga target PAD dapat tercapai secara optimal.**(H14/DISKOMINFO SUMUT)

BAPENDA Provinsi Sumatera Utara mengajak seluruh civitas akademika untuk menjadi bagian dari gerakan peningkatan kesadaran pajak melalui kegiatan Gebyar Pajak Sumut 2026 Road To Campus.Mari bersama membangun generasi muda yang sadar pajak, karena pajak yang kita bayarkan hari ini adalah investasi untuk kemajuan Sumatera Utara

Memantapkan kolaborasi antar-mitra inti Samsat, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara, Bapak Sutan Tolang Lubis, S.STP., M.SP., beserta jajaran Kepala Bidang, melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Utara.Kehadiran rombongan disambut hangat dan penuh rasa kekeluargaan oleh Dirlantas Polda Sumut, Kombes Pol (KBP) Firman Darmansyah, S.I.K. Pertemuan ini bukan sekadar agenda birokrasi biasa, melainkan penegas komitmen bersama dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan terintegrasi bagi masyarakat.Dalam dialog yang mengalir akrab, KBP Firman Darmansyah menyampaikan dukungan penuh dari pihak kepolisian. "Kami senantiasa siap bekerja sama dan bersinergi mendukung kelancaran setiap program kerja bersama Bapenda Sumut," tegas beliau. Dukungan solid ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan ketertiban administrasi kendaraan bermotor sekaligus menjaga keselamatan berlalu lintas di jalan raya.Menyambut baik komitmen tersebut, Bapak Sutan Tolang Lubis menyampaikan apresiasi mendalam. Beliau menuturkan bahwa sinergi yang kuat bersama kepolisian adalah kunci suksesnya berbagai inisiatif daerah, khususnya dalam mengawal program Gebyar Pajak. Melalui kolaborasi yang kokoh ini, edukasi dan kesadaran masyarakat Sumatera Utara untuk taat membayar pajak diharapkan dapat terus meningkat.Tiga pilar utama Samsat terus bergerak seirama. Dari sinergi ini, tata kelola yang tertib, pelayanan publik yang aman, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan siap dihadirkan!#BapendaSumut #DitlantasPoldaSumut #SamsatSumut #GebyarPajakSumut #KolaborasiSumutBerkah

MEDAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Gebyar Pajak Sumatera Utara (GPSU) 2026. Dalam upaya menyukseskan perhelatan apresiasi ini, seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pependa) se-Sumatera Utara dipersiapkan secara matang untuk menjadi garda terdepan pelayanan.Komitmen tersebut dipertegas dalam rapat koordinasi virtual yang dipimpin langsung oleh Kepala Bapenda Sumut, Sutan Tolang Lubis, bersama seluruh Kepala UPTD Pependa, Kepala Bidang, beserta jajaran Kasubbag, Kasubbid, dan Kasi. Pertemuan ini difokuskan pada penguatan internal dan standarisasi pelayanan prima di seluruh titik SAMSAT yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.Kepala Bapenda Sumut, Sutan Tolang Lubis, menekankan bahwa GPSU 2026 bukan sekadar program rutin, melainkan wujud nyata apresiasi tertinggi pemerintah provinsi kepada wajib pajak yang selalu disiplin menunaikan kewajibannya tepat waktu."Pelayanan prima adalah wujud penghormatan kita kepada masyarakat. Saya pastikan seluruh jajaran UPTD Pependa hadir di garda terdepan, melayani wajib pajak dengan sepenuh hati, adil, dan transparan. Jadikan GPSU 2026 ini bukti nyata apresiasi kita kepada para pahlawan pembangunan," ujar Sutan Tolang Lubis dalam arahannya.Penyelenggaraan GPSU tahun ini dirancang dengan mengedepankan kemudahan dan kepraktisan. Bapenda Sumut berkomitmen agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan antusias dan tanpa proses yang rumit. Melalui semangat "Bayar Pajak Kendaraan, Bawa Pulang Hadiah", setiap wajib pajak yang taat dipastikan memiliki kesempatan yang sama secara adil dan aman untuk meraih apresiasi.Sebagai ujung tombak di lapangan, seluruh petugas di bawah naungan UPTD Pependa dari ujung utara hingga selatan Sumatera Utara dituntut untuk memastikan layanan berjalan optimal dan tepat sasaran. Soliditas dan kesiapan internal ini diyakini akan menjadi kunci utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang berintegritas.Melalui konsolidasi yang kuat ini, Bapenda Sumut optimis pelaksanaan Gebyar Pajak Sumut 2026 akan berjalan sukses. Masyarakat Sumatera Utara diimbau untuk membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat pada waktunya dan bersiap menyambut kemeriahan apresiasi pajak tahun ini.

GUNUNGSITOLI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan komitmennya mendukung pendidikan tinggi di bidang kesehatan, khususnya bagi putra-putri daerah di Kepulauan Nias. Komitmen tersebut diwujudkan melalui rencana pemberian beasiswa bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan (Poltekkes) di Gunungsitoli untuk membantu mereka yang terkendala biaya pendidikan.Saat meninjau Poltekkes Kementerian Kesehatan di Gunungsitoli, Minggu (9/8/2026), Bobby Nasution mengungkapkan masih banyak mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan kuliah karena keterbatasan biaya. Kondisi ini dinilai perlu segera diatasi agar kebutuhan tenaga kesehatan di Kepulauan Nias dapat terpenuhi.Berdasarkan data yang dihimpun, dari 66 mahasiswa yang diterima pada semester pertama, hanya 23 orang yang aktif mengikuti perkuliahan. Sementara 43 mahasiswa lainnya terpaksa tidak melanjutkan kuliah karena kendala pembiayaan.“Ini kan menjadi persoalan juga, baik untuk tenaga kesehatan yang ada di Kepulauan Nias dan juga untuk anak-anak kita bisa mendapat lapangan pekerjaan,” ujar Bobby Nasution.Bobby menjelaskan, pemberian beasiswa tersebut akan diintegrasikan dengan kuota bantuan pendidikan yang sudah tersedia. Jika Kementerian Kesehatan telah menetapkan kuota beasiswa sebesar 20 persen bagi mahasiswa Poltekkes Medan, Pemerintah Provinsi Sumut akan berupaya meningkatkan cakupannya melalui kolaborasi hingga minimal 50 persen.“Kami sebagai pemerintah daerah yang punya masyarakatnya, kami memberikan fasilitas kepada masyarakatnya agar bisa menikmati fasilitas dari kementerian ini (Poltekkes), nah tadi target kita 50 persen tadi mudah-mudahan bisa kita kasih melalui beasiswa,” kata Bobby.Salah seorang mahasiswa tingkat tiga Poltekkes, Destin Murni Laoli, mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan Gubernur Bobby Nasution. Mahasiswi yang sempat mengambil cuti kuliah karena keterbatasan biaya itu berharap beasiswa tersebut dapat membantu dirinya menyelesaikan pendidikan.Destin, anak pertama dari tiga bersaudara, mengatakan kondisi ekonomi keluarganya semakin berat karena sang ibu sedang sakit.“Saya senang sekali dapat bertemu dengan Bapak Bobby. Beliau sangat membantu saya dalam pembiayaan uang kuliah. Perasaan saya sangat senang sekali, terima kasih Bapak Bobby atas bantuannya,” ungkap Destin dengan haru.**(H17/DISKOMINFO SUMUT)

GUNUNGSITOLI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh kepala daerah se-Kepulauan Nias segera mengusulkan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut dinilai penting agar program pembangunan dapat segera dilaksanakan sejak awal tahun anggaran.Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan BKP di kediaman sementara Gubernur Sumut, Gunungsitoli, Sabtu (8/8/2026).“Untuk 2027, kalau bisa disegerakan usulannya, sehingga awal tahun 2027 sudah bisa dilaksanakan,” kata Bobby.Bobby juga meminta para bupati dan wali kota memprioritaskan usulan program yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama di sektor perekonomian, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan.Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Sumut menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi sekitar Rp53 miliar kepada pemerintah kabupaten/kota di Kepulauan Nias. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program pembangunan, mulai dari perbaikan dan pembangunan jalan, irigasi, pembangunan sekolah, hingga pembangunan sumur bor.Adapun rincian alokasi BKP meliputi Kabupaten Nias Utara sebesar Rp23,42 miliar, Kabupaten Nias Rp8 miliar, Kabupaten Nias Selatan Rp7,95 miliar, Kabupaten Nias Barat Rp5 miliar, dan Kota Gunungsitoli sebesar Rp9,32 miliar.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut Dikky Anugerah berharap BKP yang telah disalurkan Pemprov Sumut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.“Kita harap BKP yang disalurkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Dikky.Rapat koordinasi tersebut digelar untuk memastikan sejauh mana pelaksanaan program BKP Tahun Anggaran 2026 telah berjalan, sekaligus memperoleh gambaran kebutuhan program yang akan diusulkan pada Tahun Anggaran 2027.Turut hadir dalam rapat tersebut Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia, Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu, Bupati Nias Yaatulo Gulo, Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Chandra Dalimunthe, serta Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga. **(H17/DISKOMINFO SUMUT)

NIAS UTARA — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution akan membangun rumah produksi kelapa di Nias Utara. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah hasil kelapa yang diproduksi para petani setempat.Rencana pembangunan rumah produksi tersebut disampaikan Bobby saat kegiatan Sapa Daerah di Lauru Fadoro, Nias Utara, Jumat (7/8/2026). Rumah produksi itu akan dilengkapi berbagai fasilitas, di antaranya mesin produksi kopra, solar dryer, mesin pengupas batok, mesin pemilah, serta peralatan pendukung lainnya.Selain menghasilkan kopra, rumah produksi tersebut juga akan mengembangkan produksi arang batok kelapa. Berdasarkan data Bapperida Sumut, alokasi anggaran untuk pembangunan rumah produksi kelapa tersebut mencapai Rp2 miliar dan direncanakan mulai dibangun tahun ini.Pada tahun ini, Gubernur Bobby Nasution mengalokasikan anggaran sekitar Rp500 miliar untuk pembangunan Kepulauan Nias. Nias Utara menjadi salah satu daerah yang mendapatkan program pembangunan tersebut.“Untuk Kepulauan Nias sendiri tahun lalu kami anggarkan dari seluruh anggaran kami itu kurang lebih ada Rp250 miliar sampai Rp300 miliar. Tahun ini kami tingkatkan hampir menjadi Rp500 miliar untuk kepulauan Nias. Kabar baik khusus untuk Nias Utara dari Rp500 miliar,” kata Bobby.Pemprov Sumut telah menetapkan arah pembangunan Kepulauan Nias ke dalam tiga tema utama, yakni sentra perekonomian, sentra produksi, dan pariwisata. Nias Utara diarahkan sebagai salah satu sentra produksi di Kepulauan Nias.Dalam kegiatan tersebut, Bobby juga menerima berbagai aspirasi masyarakat Lauru Fadoro. Aspirasi tersebut diserap untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui program pembangunan pemerintah provinsi.Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu mengatakan, daerahnya memiliki potensi besar dalam produksi kelapa. Ia pun mengapresiasi rencana pembangunan rumah produksi kelapa yang menjadi salah satu program Gubernur Bobby Nasution.“Nias Utara ini potensinya pariwisata dan kelapa, kelapa ini, lebih 30 km dari sini kelapa semua, tahun 2026 ini banyak program pak Gubernur di Nias Utara, salah satunya rumah kelapa di desa ini dan pembangunan beberapa ruas jalan,” kata Amizaro.Sementara itu, salah seorang warga, Bakti Adil Waruwu, mengaku terharu atas kedatangan Gubernur Sumut ke desanya. Ia berharap perhatian pemerintah terhadap potensi pariwisata dan kelapa di Nias Utara terus ditingkatkan.“Kami terharu, 80 tahun merdeka baru ini kami bertemu Gubernur Sumatera Utara,” kata Bakti.**(H17/DISKOMINFO SUMUT)