MEDAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Melalui Operasi Sadar Pajak, Bapenda Sumut menghadirkan layanan pembayaran pajak langsung di lokasi pemeriksaan untuk mempermudah masyarakat.Operasi gabungan tersebut digelar bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut di Jalan Putri Hijau, Medan, Jumat (16/10/2026).Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis menjelaskan, Operasi Sadar Pajak bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus mendorong tertib berlalu lintas.“Kita menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak, karena ada masyarakat yang lupa untuk membayar kewajiban bayar pajak, kita ingatkan dengan baik-baik,” kata Sutan Tolang Lubis.Menurutnya, operasi serupa akan terus digelar di 33 kabupaten/kota se-Sumut. Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor.Untuk mempermudah pelayanan, Bapenda Sumut juga menghadirkan bus layanan pajak keliling di lokasi operasi. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat langsung menunaikan kewajibannya tanpa harus mendatangi kantor Samsat.“Di tempat operasi sadar pajak ada bus keliling pajak, agar masyarakat lebih mudah membayar pajak, kita juga memberikan hadiah-hadiah kepada masyarakat yang telah membayar pajak,” ungkap Tolang.Sementara itu, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumut Kombes Pol Achmad Fauzi turut mengimbau masyarakat agar taat membayar pajak. Ia mengingatkan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik.“Kepada masyarakat untuk membayar kewajibannya, membayar pajak, karena dari uang pajak, ada pembangunan jalan, jembatan, lampu lampu jalan dan lain-lainnya, dari kita untuk kita,” katanya.Kehadiran layanan pajak keliling tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Rini, warga Amplas, mengaku terbantu karena proses pembayaran pajak melalui bus keliling lebih mudah, cepat, dan tidak menyulitkan.“Maunya bus-bus seperti ini lebih banyak lagi, jadi kami mudah bayar pajak, kalau di kantor Samsatkan ada antrean yang banyak, kalau banyak saja bus-bus seperti ini, saya yakin masyarakat banyak yang bayar pajak,” ungkapnya.Rini menilai langkah Bapenda Sumut menghadirkan layanan langsung di tengah masyarakat merupakan terobosan yang baik. Selain mempermudah pembayaran pajak, pelayanan jemput bola tersebut juga dinilai lebih efisien karena masyarakat tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengantre di kantor Samsat. **(DISKOMINFO SUMUT)

Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara terlaksana ramai, meriah dan penuh antusias. Sebagai bentuk syukur beberapa lomba seperti lomba menyanyi, lomba balap karung, dan lomba ketangkasan lainnya diikuti oleh setiap unsur di Lingkungan Bapenda Provsu dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Semoga rasa kebersamaan dan cinta tanah air Indonesia, membangun setiap insan yang berprestasi, berakhlak baik serta menjunjung tinggi suportifitas. SALAM KOLABORASI, SUMUT BERKAH, MERDEKA MERDEKA MERDEKA

MEDAN – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren positif. Hingga 28 Juli 2026, capaian PAD telah melampaui 50% dari target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2026.Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumut Sutan Tolang mengatakan, realisasi PAD telah mencapai hampir Rp3,5 triliun dari target sebesar Rp6,967 triliun. “Total target PAD tahun 2026 ini kan sebesar Rp6.967.065.771.493. Per hari ini realisasi target kita sudah Rp3.484.237.120.384 atau persentasenya sebesar 50,01%,” ujarnya, Kamis (30/7/2026)Menurut Sutan, capaian tersebut merupakan akumulasi penerimaan dari tujuh jenis pajak daerah dan retribusi daerah hingga 28 Juli 2026. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai 41,60% dari target, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 43,88%, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 50,03%.“Lalu pajak air permukaan sebesar 79,69% dari target, pajak rokok 50,06%, serta pajak alat berat dan opsen MBLB,” terang Sutan.Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, Bapenda Sumut terus menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sehingga target PAD tahun 2026 sebesar lebih dari Rp6,9 triliun dapat tercapai.“Kita tahun ini ada beberapa program yang mendorong PAD kita terus meningkat seperti Gebyar Pajak yang harapannya untuk meningkatkan kesadaran pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Lalu ada sosialisasi Gerakan Sadar Pajak Kendaraan atau kita kenal GAS-KEN, ini teknik himbauan dan menyapa sampai ke lapisan masyarakat,” ucapnya.Selain pajak daerah, realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga 28 Juli 2026, realisasinya telah mencapai 58,92% dari target yang ditetapkan. Retribusi daerah tersebut terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.“Hingga 28 Juli kemarin, realisasi retribusi total sebesar Rp143.298.118.898 dari target tahun ini Rp243.205.558.747 atau jika dipersentasekan sebesar 58,92% dari target. Harapan kita tentunya semakin meningkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan Sumatera Utara,” jelasnya.**(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Bank Sumut menghadirkan program KMG MERDEKA (Kredit Multi Guna Mendukung Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor) untuk memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai tetap BUMD Provinsi Sumut dan Bank Sumut, serta pensiunan ASN membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu. Program tersebut menjadi salah satu upaya Pemprov Sumut mempercepat realisasi pendapatan daerah sekaligus memberikan kemudahan bagi wajib pajak.Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis mengatakan, program KMG MERDEKA merupakan bentuk keseriusan Pemprov Sumut dalam mendorong percepatan realisasi pendapatan daerah, khususnya dari sektor PKB. Selain itu, program tersebut diharapkan membantu ASN, pegawai BUMD Provinsi Sumut dan Bank Sumut, serta pensiunan memenuhi kewajiban pajaknya secara lebih mudah.“Tentunya selain juga untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan pendapatan daerahnya juga untuk memudahkan masyarakat yang dalam hal ini ASN, Pegawai BUMD Provsu dan Pensiunan untuk membayar kewajiban Pajak Kendaraannya,” ujarnya, Sabtu (26/9/2026).Melalui program KMG MERDEKA, ASN, pegawai BUMD Provinsi Sumut dan Bank Sumut, serta pensiunan dapat mengajukan kredit untuk membayar pajak kendaraannya. Fasilitas tersebut menyediakan plafon kredit hingga Rp9.900.000 dengan tenor maksimal 12 bulan dan bunga 0%.Menurut Sutan, fasilitas tersebut memberikan keuntungan karena peserta program tidak perlu menyediakan dana tunai sekaligus saat jatuh tempo pembayaran PKB. Pembayaran selanjutnya dilakukan melalui mekanisme angsuran sesuai tenor kredit yang dipilih.“Bunga 0 persen, hanya ada biaya administrasi sebesar 5 persen dari total tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Plafon yang kita sediakan sesuai dengan tagihan Pajak Kendaraan ditambah biaya administrasi yang 5 persen tadi. Kemudian untuk jangka waktu kreditnya ada pilihan, bisa 6 bulan, 9 bulan atau maksimal 12 bulan,” tutur Sutan.Sutan menjelaskan, mekanisme pembayaran angsuran juga terintegrasi dengan pembayaran gaji dan TPP melalui payroll Bank Sumut. Dengan demikian, ASN yang mengikuti program tersebut dapat melakukan pembayaran angsuran secara lebih teratur.Meski demikian, peserta tetap harus memenuhi syarat dan ketentuan kredit yang ditetapkan Bank Sumut. Salah satunya terkait kepemilikan kendaraan yang menjadi objek pembayaran pajak.“Tetap ada ketentuan yang harus dipenuhi, kriteria kendaraan yang dimiliki terdaftar atas nama pemohon atau pasangan keluarga. Lalu nantinya ASN yang ingin memanfaatkan program ini akan melalui rangkaian proses administrasi mulai dari cek tagihan pajak kendaraan, permohonan pengajuan kredit, verifikasi dan validasi, serta persetujuan pencairan dan seterusnya,” katanya.KMG MERDEKA merupakan salah satu inovasi Bapenda Sumut dalam mendorong percepatan realisasi pendapatan daerah dari sektor PKB. Sebelumnya, Bapenda Sumut juga menghadirkan sejumlah program untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.Di antaranya program Undian Berhadiah Gebyar Pajak yang masih berlangsung, program DISKON 57% untuk Denda Pajak Kendaraan Bermotor, serta Gerakan Sadar Pajak Kendaraan (GAS-KEN). Selain itu, terdapat Program Samsat Berkah Malam yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar PKB pada malam hari melalui layanan Bus Samsat Malam.Berbagai program tersebut dihadirkan untuk meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah untuk pembangunan Sumatera Utara. **(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menghadirkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada malam hari, setiap akhir pekan melalui program Samsat Berkah Malam. Layanan yang berlokasi di Jalan Nibung Raya, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).“Alhamdulillah, malam ini kita sudah launching, ya, bersama-sama pembukaan Samsat Berkah Malam di wilayah UPT Samsat Medan Utara yang berlokasi di Jalan Nibung Raya, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut Sutan Tolang Lubis, Sabtu (5/9/2026).Sutan menjelaskan, layanan Bus Samsat pada malam hari ditempatkan di lokasi yang menjadi tempat berkumpul masyarakat, khususnya anak muda. Kehadiran layanan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat yang memanfaatkannya untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan.“Ini merupakan bentuk wujud pelayanan kita kepada masyarakat, di mana kita memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak sempat membayar pajak di siang hari, maka bisa membayarkan pajak kendaraan bermotornya di malam hari. Inilah yang kita hadirkan, Samsat Berkah Malam untuk memberikan, sekali lagi, memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor,” ucapnya.Menurut Sutan, Pemprov Sumut juga akan mendorong pembukaan layanan Samsat malam di sejumlah UPT Samsat lainnya. Upaya tersebut diharapkan semakin memperluas akses masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.“Kita berharap nanti ini juga akan bisa dilakukan oleh UPT Samsat Medan Selatan dengan membuka pada lokasi lain, ya, sehingga ini sekali lagi harapan kita bisa semakin memudahkan masyarakat. UPT-UPT lain di daerah-daerah juga sudah ada yang melakukan pembukaan gerai Samsat Malam,” jelasnya.Sutan mengatakan, keberlanjutan layanan tersebut akan dievaluasi berdasarkan perkembangan dan antusiasme masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat tinggi, layanan Samsat malam tidak menutup kemungkinan dioperasikan setiap hari.“Nah, ini ke depannya, untuk saat ini memang masih di malam Sabtu dan malam Minggu, tetapi ke depan nanti tentu akan kita lihat perkembangannya, harapan kita bisa terwujud untuk bisa setiap malam terlaksana ataupun beroperasi Samsat Malam ini,” ungkapnya.Sementara itu, Kepala UPT Samsat Medan Utara M Ainul Hafiz mengatakan, Bus Samsat Malam beroperasi setiap Jumat dan Sabtu mulai pukul 19.00 hingga 21.30 WIB. Program tersebut menjadi salah satu upaya menghadirkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di luar jam kerja.“Kami beroperasi dari pukul 19.00-21.30 WIB pada hari Jumat dan Sabtu, Samsat Malam hadir untuk mendekatkan dan memastikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilaksanakan di luar jam kerja,” tuturnya.**(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN, 31/8 - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mewacanakan penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah tertentu sebagai upaya mendorong pemerataan penerimaan daerah. Wacana tersebut dikaitkan dengan penerapan kebijakan opsen PKB yang membuat penerimaan pajak kendaraan lebih langsung dialokasikan kepada kabupaten/kota sesuai potensi masing-masing daerah.Hal itu disampaikan Gubernur Bobby Nasution dalam sambutannya sebelum membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Senin (31/8/2026).Bobby menjelaskan, kebijakan opsen atau tambahan persentase dari penerimaan pajak kepada kabupaten/kota merupakan langkah nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, dari sisi kuantitas, terdapat perbedaan potensi penerimaan antara daerah yang memiliki jumlah kendaraan banyak dan daerah dengan jumlah kendaraan lebih sedikit. “Tentunya yang paling banyak itu Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Karena dengan kebijakan opsen ini, penerimaan itu langsung masuk untuk kabupaten/kota. Kalau dahulu dibagi ke daerah lain, tetapi sekarang itu sesuai jumlahnya. Makanya bagaimana jika di daerah tertentu untuk kendaraan itu pajaknya kita rendahkan. Sehingga tidak semua orang membeli mobil ke Medan, misalnya,“ sebut Gubernur Bobby Nasution.Menurut Bobby, penyesuaian nilai PKB di daerah tertentu dapat menjadi salah satu opsi untuk mendorong masyarakat membeli atau mendaftarkan kendaraannya di daerah tersebut. Dengan demikian, potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan dapat lebih merata antardaerah.Terkait optimalisasi PAD, Bobby mengapresiasi peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang terus memberikan bimbingan dalam peningkatan pelayanan masyarakat dan penerimaan daerah. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, hingga Agustus 2026, realisasi penerimaan telah mencapai 55,41% dari target Rp6,96 triliun atau sekitar Rp3,86 triliun untuk seluruh jenis penerimaan. “Sampai Agustus memang capaiannya cukup bagus. Tetapi kalau dihitung untuk bulan ini, nampaknya harus dipacu lagi agar bisa kita capai 100 % hingga akhir tahun. Karena itu juga kami mengharapkan kerja sama kabupaten/kota untuk optimalisasi PAD ini. Termasuk juga kami mencari jalan dari yang lain seperti meluncurkan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) bidang Olahraga, rencananya pada November mendatang,“ jelas Bobby Nasution.Senada dengan itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi Gubernur Bobby Nasution yang menginisiasi rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, peningkatan PAD di Sumut merupakan prestasi yang membanggakan, sementara masih terdapat sejumlah potensi penerimaan lain yang dapat dioptimalkan, seperti dana transfer pusat, BUMD, BLUD, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), CSR, Baznas, hingga alokasi anggaran kementerian/lembaga.“Karenanya kerjasama kolaborasi dalam pengingkatan PKB ini sangat penting antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta reasliasinya kita harapkan bisa terus dipacu. Karena itu kita sebagai pembina Samsat hadir di sini. Sebab kita memang tidak bisa kerja sendiri, harus ada dukungan semua untuk mengoptimalkan penerimaan ini,” ungkapnya.Pada kesempatan tersebut, Agus Fatoni juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Bobby Nasution sebagai bentuk apresiasi atas upaya peningkatan PAD di Sumut.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan, Direktur Utama Jasa Raharja M Awaluddin, Ketua Baznas Sumut M Hatta, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, para bupati/wali kota se-Sumut, serta pimpinan OPD Pemprov Sumut.**(H13/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus meningkatkan kualitas spiritual dan keimanan dalam menjalankan tugas. Di sisi lain, ASN juga dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sumut.Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri pengajian rutin ASN dan non-ASN di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Rabu (21/10/2026). Pengajian kali ini dikemas berbeda dengan konsep interaktif berbasis digital serta mengangkat tema aktual mengenai pemanfaatan teknologi.Dalam arahannya, Bobby Nasution mengingatkan seluruh ASN agar menjadikan tugas dan jabatan sebagai ladang ibadah sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.“Pertanggungjawaban kita selain kepada Allah SWT, pertanggungjawaban kita di dunia ini juga kepada masyarakat. Fasilitas dan gaji yang kita dapatkan bersumber dari masyarakat Sumatera Utara. Oleh karena itu, mari kita jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya agar menjadi jalan menuju surga dan mendapatkan syafaat Rasulullah,” ujar Bobby.Bobby juga mengapresiasi inovasi dalam pelaksanaan pengajian rutin yang digelar secara interaktif dan tidak monolog. Menurutnya, metode tersebut relevan dengan perkembangan zaman sekaligus dapat memberikan pengalaman baru bagi para peserta.Ketua Forum Komunikasi Kerohanian Islam (FOKKUS) Badan Pembinaan Rohani Islam (Babinrohis) Sumut, Damri Tambunan, menjelaskan pengajian kali ini mengusung tema “Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk Pelaksanaan Tugas sebagai Pembuat Kebijakan Aparatur Sipil Negara”. Berbeda dari pengajian sebelumnya, para jemaah diajak berinteraksi langsung dengan memanfaatkan smartphone (Android) masing-masing.“Tema ini dipilih agar seluruh ASN mandiri menggunakan teknologi digital, termasuk dalam penulisan e-kinerja di MyASN, serta memudahkan ASN mendapatkan informasi secara efektif dan efisien demi terwujudnya Sumut yang berkah, maju, dan berkelanjutan,” jelas Damri.Ia menambahkan, ke depan FOKKUS Babinrohis akan terus memperluas jangkauan pembinaan rohani Islam hingga ke BUMD, rumah sakit, perguruan tinggi, serta membentuk kepengurusan di kabupaten/kota se-Sumut Utara pada akhir Oktober.Sementara itu, dalam ceramahnya, Ustaz Wahfiudin Sakam mengajak para jemaah memanfaatkan kemajuan teknologi AI secara bijak, baik untuk menunjang pelaksanaan tugas maupun sebagai sarana dakwah dan amal jariyah.Ustaz Wahfiudin juga menekankan pentingnya pergeseran metode dakwah dan penyampaian pesan di era modern melalui pendekatan storytelling yang mampu menginspirasi.“Dakwah saat ini perlu beralih ke storytelling, cerita yang memberi inspirasi dan motivasi. Kita bisa memanfaatkan AI untuk menggali gagasan relevan hingga membuat konten video menarik yang lebih mudah diterima oleh generasi muda,” ungkapnya, pada seluruh jemaah ASN dan non-ASN di lingkungan Pemprov Sumut.**(H14/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor mendorong Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Sumut terus memperkuat pemberdayaan perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga yang kreatif dan berdaya saing. Kemandirian ekonomi perempuan dinilai menjadi salah satu kunci peningkatan kesejahteraan keluarga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.Hal tersebut disampaikan Timur Tumanggor saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56 BKOW Sumut di halaman Kantor BKOW Sumut, Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 104, Medan, Selasa (20/10/2026). Peringatan tahun ini mengusung tema Menguatkan Peran Perempuan sebagai Penggerak Ekonomi Keluarga yang Kreatif dan Berdaya Saing.“Lima puluh enam tahun perjalanan BKOW merupakan bukti panjangnya semangat pengabdian dan kebersamaan dalam menghimpun berbagai organisasi perempuan. Perjalanan ini patut kita hargai, sekaligus menjadi dorongan untuk terus menghasilkan karya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ucapnya.Timur menegaskan, keluarga yang kuat tidak hanya membutuhkan ketahanan sosial, tetapi juga ketahanan ekonomi. Dalam hal ini, perempuan memiliki peran strategis, mulai dari mengelola keuangan rumah tangga, mengembangkan usaha produktif, hingga menciptakan sumber pendapatan tambahan bagi keluarga.Karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun keluarga yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera.Menurutnya, perempuan juga perlu memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk belajar, berinovasi, dan meningkatkan keterampilan. Berbagai potensi lokal Sumut, seperti kuliner, kerajinan, fesyen, dan produk unggulan daerah lainnya, harus mampu dikembangkan menjadi usaha berkualitas yang dapat bersaing di pasar lebih luas.“Untuk mewujudkan harapan tersebut, ada tiga hal yang perlu terus diperkuat oleh BKOW bersama seluruh organisasi perempuan di Sumatera Utara,” sebutnya.Pertama, memperkuat kapasitas dan keterampilan perempuan. Timur berharap organisasi perempuan menjadi wadah untuk belajar, bertumbuh, dan saling menguatkan. Pelatihan kewirausahaan, peningkatan kualitas produk, pengelolaan keuangan, serta pengembangan usaha berbasis potensi daerah perlu terus didorong agar perempuan semakin percaya diri dan mampu mengelola usahanya secara berkelanjutan.Kedua, mendorong pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, kreativitas dan kualitas produk harus didukung kemampuan memanfaatkan teknologi, termasuk media sosial dan berbagai platform digital, untuk memperluas jangkauan pemasaran.Namun, pemanfaatan teknologi juga harus dibarengi kemampuan memahami kebutuhan pasar, menjaga kualitas produk, membangun kepercayaan konsumen, serta memberikan pelayanan yang baik. Dengan demikian, usaha yang dikembangkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus bertumbuh.Ketiga, memperluas kemitraan dan akses ekonomi. BKOW diharapkan terus membangun kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, perbankan, dan berbagai lembaga terkait guna membuka akses pelatihan, pendampingan, pembiayaan, serta pemasaran produk bagi pelaku usaha perempuan.“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajak BKOW dan seluruh organisasi perempuan untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan responsif gender,” ucapnya.Sementara itu, Ketua BKOW Sumut Fahrizar Iskandar Hasibuan menyampaikan, perempuan memiliki peran strategis, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Selain menjadi pendidik generasi, perempuan juga berperan sebagai pemimpin di tengah masyarakat dan mitra dalam pembangunan.Karena itu, pemberdayaan perempuan harus mampu membuka kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh akses ekonomi, mengembangkan potensi diri, serta membangun kemandirian. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perempuan agar semakin berkembang dan naik kelas.Fahrizar mengakui, pelaku UMKM perempuan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan modal, pemasaran yang belum optimal, serta kemampuan pengelolaan keuangan yang perlu ditingkatkan. Untuk itu, literasi keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam pemberdayaan ekonomi perempuan.“Kita juga menyadari bahwa perempuan pelaku UMKM masih menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan modal, pemasaran yang belum optimal. Kemampuan pengelolaan keuangan perlu ditingkatkan. Saya memandang literasi keuangan bagian penting dalam pemberdayaan perempuan. Pelaku UMKM perempuan perlu dibekali, agar mampu memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga,” pungkasnya. **(H21/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan keterbukaan informasi publik harus menjadi budaya kerja seluruh badan publik, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif atau mengejar penghargaan. Keterbukaan informasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.Hal tersebut disampaikan Surya saat menghadiri Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KI) Sumut Award 2026 yang diikuti 211 badan publik se-Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (20/10/2026).Menurut Surya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya. Masyarakat berhak mengetahui proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga manfaat pembangunan yang dihasilkan.“Tujuan utama kita bukan hanya memperoleh penghargaan, tetapi memastikan masyarakat dapat merasakan manfaat dari keterbukaan informasi. Kita bertugas melayani dan memudahkan masyarakat. Keterbukaan informasi adalah cara kita membangun kepercayaan publik,” ujar Surya.Ia menekankan, keberhasilan keterbukaan informasi tidak cukup diukur dari hasil penilaian maupun jumlah penghargaan yang diperoleh. Indikator terpenting adalah semakin mudahnya masyarakat mengakses informasi, meningkatnya partisipasi publik, serta menguatnya kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.Karena itu, Surya meminta seluruh badan publik menjadikan hasil evaluasi KI Sumut Award 2026 sebagai momentum pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi secara berkelanjutan.Surya juga menyampaikan selamat kepada badan publik yang berhasil meraih predikat Informatif. Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk mempertahankan kinerja sekaligus menjadi contoh praktik baik bagi instansi lainnya.Sementara itu, badan publik yang belum mencapai predikat Informatif diminta menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan, sehingga kualitas pelayanan informasi semakin merata di seluruh wilayah Sumut.“Keterbukaan informasi merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, Komisi Informasi, instansi vertikal, penyelenggara pemilu, BUMD, media, dan masyarakat,” katanya.Surya turut mendorong badan publik yang telah meraih predikat Informatif agar berbagi pengalaman, inovasi, dan praktik baik dengan instansi lainnya. Melalui kolaborasi dan pertukaran pengetahuan, peningkatan kualitas pelayanan informasi diharapkan dapat dirasakan secara merata.Ia juga mengapresiasi Komisi Informasi Sumut beserta seluruh pihak yang terus berkomitmen mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di Sumut.“Melalui KI Sumut Award 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap seluruh badan publik semakin memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi, meningkatkan profesionalisme pelayanan, serta membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” harapnya.Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Hafidha Farwa menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan amanat Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Menurutnya, monitoring dan evaluasi (Monev) bukan semata-mata instrumen untuk menilai kepatuhan badan publik, melainkan juga sarana meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.Hafidha menekankan tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian seluruh badan publik. Pertama, menjadikan penghargaan sebagai motivasi untuk memperkuat keterbukaan informasi dan mengintegrasikannya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.Kedua, memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar pelayanan informasi berjalan lebih efektif dan responsif. Ketiga, memastikan transformasi digital mampu memperluas akses masyarakat terhadap informasi.Ia berharap keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga prinsip kerja dan tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.Hafidha juga mengapresiasi KI Sumut atas penyelenggaraan KI Sumut Award 2026. Ia mendorong penguatan sinergi antara KI Pusat, KI Provinsi, pemerintah daerah, dan seluruh badan publik melalui perbaikan berkelanjutan.Sementara itu, Ketua KI Sumut Abdul Haris Nasution menjelaskan, penilaian KI Sumut Award 2026 dilaksanakan melalui sejumlah tahapan, mulai dari bimbingan teknis (bimtek), pengisian instrumen penilaian, hingga monitoring dan evaluasi terhadap badan publik.Menurut Haris, hasil penilaian dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain pergantian pejabat, lemahnya koordinasi, serta belum lengkapnya dokumen pendukung. Selain itu, standar nilai untuk memperoleh predikat Informatif juga meningkat dari 80 menjadi 90.Hasil Monev menunjukkan capaian yang beragam pada sejumlah kategori badan publik, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah Pemprov Sumut, penyelenggara pemilu, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Agama, hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).Pada kategori pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara, sebanyak 24 kabupaten/kota berhasil meraih predikat Informatif, tiga kabupaten masuk kategori Menuju Informatif, lima kabupaten/kota berpredikat Tidak Informatif, dan satu kabupaten tercatat Tidak Mengisi.Sejumlah daerah yang meraih predikat Informatif antara lain Kabupaten Serdangbedagai, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, dan Kota Medan.Untuk kategori organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut, sebanyak 12 badan publik memperoleh predikat Informatif, satu Cukup Informatif, 11 Tidak Informatif, dan tujuh Tidak Mengisi. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut termasuk salah satu OPD yang berhasil meraih predikat Informatif.Sementara itu, pada kategori Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Sumatera Utara, sebanyak 25 badan publik meraih predikat Informatif, enam Menuju Informatif, dua Cukup Informatif, dan satu Tidak Informatif.Pada kategori Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), tujuh badan publik memperoleh predikat Informatif, 10 Menuju Informatif, empat Cukup Informatif, dan 13 Tidak Informatif.Adapun pada kategori BUMD, dua badan publik meraih predikat Informatif, tiga Tidak Informatif, dan satu Tidak Mengisi. Dua BUMD yang berhasil memperoleh predikat Informatif tersebut adalah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) dan Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.Haris berharap hasil KI Sumut Award 2026 menjadi bahan evaluasi bagi seluruh badan publik untuk terus memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi, melalui penyediaan informasi yang akurat, berkala, dan mudah diakses masyarakat.“Capaian ini sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas layanan informasi, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik,” ujarnya.Turut hadir dalam kegiatan tersebut para bupati dan walikota se-Sumatera Utara, pimpinan BUMD, serta perwakilan instansi vertikal se-Sumut. **(H20/DISKOMINFO SUMUT)