Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara terlaksana ramai, meriah dan penuh antusias. Sebagai bentuk syukur beberapa lomba seperti lomba menyanyi, lomba balap karung, dan lomba ketangkasan lainnya diikuti oleh setiap unsur di Lingkungan Bapenda Provsu dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Semoga rasa kebersamaan dan cinta tanah air Indonesia, membangun setiap insan yang berprestasi, berakhlak baik serta menjunjung tinggi suportifitas. SALAM KOLABORASI, SUMUT BERKAH, MERDEKA MERDEKA MERDEKA

MEDAN – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren positif. Hingga 28 Juli 2026, capaian PAD telah melampaui 50% dari target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2026.Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumut Sutan Tolang mengatakan, realisasi PAD telah mencapai hampir Rp3,5 triliun dari target sebesar Rp6,967 triliun. “Total target PAD tahun 2026 ini kan sebesar Rp6.967.065.771.493. Per hari ini realisasi target kita sudah Rp3.484.237.120.384 atau persentasenya sebesar 50,01%,” ujarnya, Kamis (30/7/2026)Menurut Sutan, capaian tersebut merupakan akumulasi penerimaan dari tujuh jenis pajak daerah dan retribusi daerah hingga 28 Juli 2026. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai 41,60% dari target, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 43,88%, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 50,03%.“Lalu pajak air permukaan sebesar 79,69% dari target, pajak rokok 50,06%, serta pajak alat berat dan opsen MBLB,” terang Sutan.Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, Bapenda Sumut terus menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sehingga target PAD tahun 2026 sebesar lebih dari Rp6,9 triliun dapat tercapai.“Kita tahun ini ada beberapa program yang mendorong PAD kita terus meningkat seperti Gebyar Pajak yang harapannya untuk meningkatkan kesadaran pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Lalu ada sosialisasi Gerakan Sadar Pajak Kendaraan atau kita kenal GAS-KEN, ini teknik himbauan dan menyapa sampai ke lapisan masyarakat,” ucapnya.Selain pajak daerah, realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga 28 Juli 2026, realisasinya telah mencapai 58,92% dari target yang ditetapkan. Retribusi daerah tersebut terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.“Hingga 28 Juli kemarin, realisasi retribusi total sebesar Rp143.298.118.898 dari target tahun ini Rp243.205.558.747 atau jika dipersentasekan sebesar 58,92% dari target. Harapan kita tentunya semakin meningkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan Sumatera Utara,” jelasnya.**(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan mencatat pertumbuhan pendapatan yang signifikan dalam empat tahun terakhir sejak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kinerja positif tersebut mendorong manajemen menargetkan pendapatan sebesar Rp203 miliar pada tahun 2026.Wakil Direktur Keuangan RSU Haji Medan Fakhrial Mirwan Hasibuan mengatakan pendapatan rumah sakit terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2022, pendapatan tercatat sebesar Rp74 miliar, kemudian naik menjadi Rp93 miliar pada 2023. Tren tersebut berlanjut pada 2024 dengan pendapatan mencapai Rp132 miliar dan meningkat lagi menjadi Rp176 miliar pada 2025.“Artinya pendapatan RS Haji Medan tumbuh cukup baik. Kami menargetkan pada tahun 2026 ini pendapatan bisa mencapai Rp203 miliar,” ujar Fakhrial.Hingga Juni 2026, RSU Haji Medan telah membukukan pendapatan sebesar Rp114 miliar atau sekitar 56 % dari target pendapatan tahun ini.Menurut Fakhrial, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang difokuskan pada belanja investasi, seperti renovasi gedung dan pengembangan sarana rumah sakit. Investasi tersebut dinilai mampu mendorong terciptanya sumber-sumber pendapatan baru.Sementara itu, Wakil Direktur Umum dan Pengembangan SDM RSU Haji Medan Ridesman Nasution menjelaskan, penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD juga membawa perubahan besar terhadap struktur pembiayaan rumah sakit. Ketergantungan terhadap APBD untuk membiayai operasional kini berkurang secara signifikan, sehingga anggaran pemerintah dapat lebih difokuskan pada pengembangan fasilitas dan investasi.“Dengan fleksibilitasnya, APBD murni untuk RS Haji itu jauh berubah. Yang semula harus dibiayai semuanya, sekarang paling sekitar 20 % saja. Dulu, 60 sampai 70 % APBD digunakan untuk mengoperasionalkan RS ini. Sekarang 20 % itu pun dialokasikan untuk belanja investasi,” ujar Ridesman.Penerapan pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kemandirian operasional RSU Haji Medan. Dengan dukungan investasi yang berkelanjutan dan pertumbuhan pendapatan yang konsisten, rumah sakit optimistis mampu memperkuat kualitas layanan sekaligus mencapai target pendapatan sebesar Rp203 miliar pada 2026.**(H17/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menghadirkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada malam hari, setiap akhir pekan melalui program Samsat Berkah Malam. Layanan yang berlokasi di Jalan Nibung Raya, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).“Alhamdulillah, malam ini kita sudah launching, ya, bersama-sama pembukaan Samsat Berkah Malam di wilayah UPT Samsat Medan Utara yang berlokasi di Jalan Nibung Raya, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut Sutan Tolang Lubis, Sabtu (5/9/2026).Sutan menjelaskan, layanan Bus Samsat pada malam hari ditempatkan di lokasi yang menjadi tempat berkumpul masyarakat, khususnya anak muda. Kehadiran layanan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat yang memanfaatkannya untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan.“Ini merupakan bentuk wujud pelayanan kita kepada masyarakat, di mana kita memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak sempat membayar pajak di siang hari, maka bisa membayarkan pajak kendaraan bermotornya di malam hari. Inilah yang kita hadirkan, Samsat Berkah Malam untuk memberikan, sekali lagi, memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor,” ucapnya.Menurut Sutan, Pemprov Sumut juga akan mendorong pembukaan layanan Samsat malam di sejumlah UPT Samsat lainnya. Upaya tersebut diharapkan semakin memperluas akses masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.“Kita berharap nanti ini juga akan bisa dilakukan oleh UPT Samsat Medan Selatan dengan membuka pada lokasi lain, ya, sehingga ini sekali lagi harapan kita bisa semakin memudahkan masyarakat. UPT-UPT lain di daerah-daerah juga sudah ada yang melakukan pembukaan gerai Samsat Malam,” jelasnya.Sutan mengatakan, keberlanjutan layanan tersebut akan dievaluasi berdasarkan perkembangan dan antusiasme masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat tinggi, layanan Samsat malam tidak menutup kemungkinan dioperasikan setiap hari.“Nah, ini ke depannya, untuk saat ini memang masih di malam Sabtu dan malam Minggu, tetapi ke depan nanti tentu akan kita lihat perkembangannya, harapan kita bisa terwujud untuk bisa setiap malam terlaksana ataupun beroperasi Samsat Malam ini,” ungkapnya.Sementara itu, Kepala UPT Samsat Medan Utara M Ainul Hafiz mengatakan, Bus Samsat Malam beroperasi setiap Jumat dan Sabtu mulai pukul 19.00 hingga 21.30 WIB. Program tersebut menjadi salah satu upaya menghadirkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di luar jam kerja.“Kami beroperasi dari pukul 19.00-21.30 WIB pada hari Jumat dan Sabtu, Samsat Malam hadir untuk mendekatkan dan memastikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilaksanakan di luar jam kerja,” tuturnya.**(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN, 31/8 - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mewacanakan penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah tertentu sebagai upaya mendorong pemerataan penerimaan daerah. Wacana tersebut dikaitkan dengan penerapan kebijakan opsen PKB yang membuat penerimaan pajak kendaraan lebih langsung dialokasikan kepada kabupaten/kota sesuai potensi masing-masing daerah.Hal itu disampaikan Gubernur Bobby Nasution dalam sambutannya sebelum membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Senin (31/8/2026).Bobby menjelaskan, kebijakan opsen atau tambahan persentase dari penerimaan pajak kepada kabupaten/kota merupakan langkah nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, dari sisi kuantitas, terdapat perbedaan potensi penerimaan antara daerah yang memiliki jumlah kendaraan banyak dan daerah dengan jumlah kendaraan lebih sedikit. “Tentunya yang paling banyak itu Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Karena dengan kebijakan opsen ini, penerimaan itu langsung masuk untuk kabupaten/kota. Kalau dahulu dibagi ke daerah lain, tetapi sekarang itu sesuai jumlahnya. Makanya bagaimana jika di daerah tertentu untuk kendaraan itu pajaknya kita rendahkan. Sehingga tidak semua orang membeli mobil ke Medan, misalnya,“ sebut Gubernur Bobby Nasution.Menurut Bobby, penyesuaian nilai PKB di daerah tertentu dapat menjadi salah satu opsi untuk mendorong masyarakat membeli atau mendaftarkan kendaraannya di daerah tersebut. Dengan demikian, potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan dapat lebih merata antardaerah.Terkait optimalisasi PAD, Bobby mengapresiasi peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang terus memberikan bimbingan dalam peningkatan pelayanan masyarakat dan penerimaan daerah. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, hingga Agustus 2026, realisasi penerimaan telah mencapai 55,41% dari target Rp6,96 triliun atau sekitar Rp3,86 triliun untuk seluruh jenis penerimaan. “Sampai Agustus memang capaiannya cukup bagus. Tetapi kalau dihitung untuk bulan ini, nampaknya harus dipacu lagi agar bisa kita capai 100 % hingga akhir tahun. Karena itu juga kami mengharapkan kerja sama kabupaten/kota untuk optimalisasi PAD ini. Termasuk juga kami mencari jalan dari yang lain seperti meluncurkan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) bidang Olahraga, rencananya pada November mendatang,“ jelas Bobby Nasution.Senada dengan itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi Gubernur Bobby Nasution yang menginisiasi rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, peningkatan PAD di Sumut merupakan prestasi yang membanggakan, sementara masih terdapat sejumlah potensi penerimaan lain yang dapat dioptimalkan, seperti dana transfer pusat, BUMD, BLUD, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), CSR, Baznas, hingga alokasi anggaran kementerian/lembaga.“Karenanya kerjasama kolaborasi dalam pengingkatan PKB ini sangat penting antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta reasliasinya kita harapkan bisa terus dipacu. Karena itu kita sebagai pembina Samsat hadir di sini. Sebab kita memang tidak bisa kerja sendiri, harus ada dukungan semua untuk mengoptimalkan penerimaan ini,” ungkapnya.Pada kesempatan tersebut, Agus Fatoni juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Bobby Nasution sebagai bentuk apresiasi atas upaya peningkatan PAD di Sumut.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan, Direktur Utama Jasa Raharja M Awaluddin, Ketua Baznas Sumut M Hatta, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, para bupati/wali kota se-Sumut, serta pimpinan OPD Pemprov Sumut.**(H13/DISKOMINFO SUMUT)

BAPENDA Provinsi Sumatera Utara mengajak seluruh civitas akademika untuk menjadi bagian dari gerakan peningkatan kesadaran pajak melalui kegiatan Gebyar Pajak Sumut 2026 Road To Campus.Mari bersama membangun generasi muda yang sadar pajak, karena pajak yang kita bayarkan hari ini adalah investasi untuk kemajuan Sumatera Utara

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menargetkan Sumut bebas rabies dengan mendorong vaksinasi terhadap 80% hewan peliharaan. Upaya tersebut diperkuat dengan penanganan kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) yang indikator tatalaksananya sesuai standar telah mencapai 96% di 30 dari 33 kabupaten/kota, melampaui target awal sebesar 82%.Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Pengurus Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Senin (7/9/2026).Menurut Bobby, vaksi terhadap hewan peliharaan sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit rabies dan mencegah gigitan hewan penular rabies. Apalagi, manusia hidup berdampingan hewan peliharaan.Pelaksanaan vaksinasi antara lain difokuskan di daerah-daerah wisata. Jangan sampai ada wisatawan yang terkena gigitan hewan penular rabies, karena satu saja wisatawan yang terkena gigitan, bisa berdampak buruk terhadap pariwisata Sumut.“Karena kita berdampingan dengan hewan dan perlu divaksinasi, kita perlu memvaksinasi seluruh hewan di daerah wisata agar tidak ada wisatawan tergigit dan mengganggu kenyamanan wisata,” ujar Bobby.Bobby Nasution juga mengapresiasi dan mendukung kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day (WRD) 2026 yang diinisiasi oleh PDHI bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut sebagai langkah nyata dalam merespons tantangan kesehatan hewan dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, selain memecahan rekor MURI, juga diharapkan dapat mendorong vaksinasi terhadap 80% hewan peliharaan dan Sumut bebas rabies dapat terwujud.Pada kesempatan tersebut, Ketua PDHI Cabang Sumut Chalikul Bahri secara resmi mengundang Gubernur Bobby Nasution untuk menghadiri puncak acara Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day (WRD) 2026. Mengusung tema “Peternakan Maju, Sumut Bebas Rabies”, kegiatan tersebut akan digelar di Lapangan Astaka, Medan Sport Center, Jalan William Iskandar, Deliserdang, pada 26–27 September 2026.Kegiatan yang merupakan hasil kolaborasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut bersama PDHI Cabang Sumut tersebut digelar sebagai respons terhadap urgensi penguatan sektor peternakan sekaligus tantangan penyakit zoonosis.Salah satu agenda utama kegiatan tersebut adalah vaksinasi rabies massal secara serentak di seluruh kabupaten/kota dengan sasaran 15.000 ekor Hewan Penular Rabies (HPR). Vaksinasi massal serentak dalam satu provinsi tersebut juga diarahkan untuk memecahkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).Chalikul Bahri mengatakan rabies merupakan penyakit yang sangat dapat dicegah, tetapi dapat berakibat fatal apabila pasien telah menunjukkan gejala. Karena itu, penanganan dini menjadi sangat penting, antara lain melalui pencucian luka secara segera dan adekuat, klasifikasi luka yang tepat, pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR) atau Serum Anti Rabies (SAR), serta pemantauan lanjutan.“Implementasi di lapangan ini memerlukan kompetensi, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor yang kuat,” katanya.Selain aksi penyelamatan kesehatan hewan dan masyarakat, Bulan Bakti Peternakan dan WRD 2026 juga akan diramaikan berbagai kegiatan yang memperebutkan Piala Gubernur Sumatera Utara.Kegiatan tersebut antara lain Kontes Ternak Sapi dan Kambing/Domba yang menjadi ajang kompetisi tingkat provinsi dengan penilaian berdasarkan performa fisik, kesehatan, dan genetika. Selain itu, terdapat Kontes Hewan Kesayangan (Anjing dan Kucing), Kontes Burung Kicau, edukasi peternakan oleh influencer, serta Expo dan Pasar Murah.Chalikul Bahri mengatakan rangkaian kegiatan tersebut ditargetkan mampu mendatangkan sekitar 5.000 pengunjung secara langsung, yang terdiri atas masyarakat umum, peternak, pemilik dan pencinta hewan, komunitas Kicau Mania, pelaku UMKM, akademisi, hingga pelaku industri. Kegiatan ini juga ditargetkan menjaring sekitar 1.000 peserta melalui siaran langsung menggunakan platform Zoom.Melalui momentum tersebut, pemerintah bersama seluruh stakeholder berkomitmen memperkuat literasi masyarakat, mendorong konsumsi produk peternakan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal), serta mewujudkan Sumatera Utara yang benar-benar bebas rabies.**(H14/DISKOMINFO SUMUT)

DELISERDANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memperkenalkan sejumlah potensi wisata dan kuliner kepada delegasi Malaysia dan Thailand yang berkunjung ke Sumut. Para delegasi hadir untuk mengikuti 32nd Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Ministerial Meeting and Related Meetings yang digelar di Medan pada 7–10 September 2026.Kedatangan delegasi Malaysia disambut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sumut Basarin Yunus Tanjung dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Sumut Ardan Noor Hasibuan di CIP/VIP Lounge Bandara Internasional Kualanamu (KNO), Kabupaten Deliserdang, Senin (7/9/2026).Dalam kesempatan tersebut, Basarin memberikan informasi terkini mengenai kondisi Indonesia dan Sumut. Salah satunya terkait aktivitas sejumlah gunung api yang sedang mengalami erupsi, termasuk Gunung Sinabung.Basarin juga memperkenalkan sejumlah destinasi wisata yang dapat dikunjungi para delegasi selama berada di Sumut, khususnya di Kota Medan.“Untuk city tour, bisa mengunjungi Istana Maimon, Rumah Tjong A Fie, Masjid Raya, dan Museum Rahmadsyah. Atau bisa juga menikmati suasana kota lama yang disebut Kesawan,” ucapnya.Basarin turut menjelaskan sosok Tjong A Fie, seorang pengusaha sukses, bankir, filantropis, dan Kapitan Tionghoa asal Guangdong, Tiongkok. Tjong A Fie disebut memiliki peran besar dalam pembangunan perekonomian serta menjaga kerukunan dan keberagaman budaya di Kota Medan.Selain city tour di Kota Medan, para peserta IMT-GT juga dapat mengunjungi sejumlah destinasi andalan Sumut, di antaranya Danau Toba dan Berastagi.Untuk memperkenalkan kekayaan kuliner Sumut, para delegasi juga disuguhi sejumlah kue tradisional, seperti wajik, lemper, puding, hingga jambu biji. Suguhan tersebut mendapat sambutan hangat dari para delegasi, salah satunya Chief Minister of Perlis Abu Bakar bin Hamzah.Abu Bakar melihat adanya kesamaan sejumlah kuliner yang disuguhkan dengan makanan tradisional di Malaysia, meski memiliki penyebutan yang berbeda. Ia juga mengaku ingin mengunjungi Danau Toba setelah tiba di Kota Medan.“Rasanya tak lengkap kalau sudah sampai ke Sumut tak ke Danau Toba. Plan lainnya, bisa juga ke Berastagi,” ujarnya.Abu Bakar bersama Perlis State Secretary Dato’ Noor Azman bin Abdul Rahman dan rombongan menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Pemprov Sumut. Menurutnya, Sumut merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi masyarakat Malaysia.Sementara itu, delegasi Thailand disambut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sumut Ardan Noor Hasibuan bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Sumut. Kedatangan mereka turut disambut dengan penampilan pakaian khas daerah Sumut.Para delegasi Malaysia dan Thailand hadir di Sumut dalam rangka mengikuti rangkaian IMT-GT. Forum tersebut merupakan kerja sama ekonomi subregional yang dibentuk pada 1993 untuk mempercepat transformasi ekonomi, integrasi, dan konektivitas di wilayah geografis ketiga negara.Kerja sama IMT-GT diresmikan oleh kepala negara dan pemerintahan ketiga negara saat itu, yakni Presiden RI Soeharto, Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan Perdana Menteri Thailand Chuan Leekpai.**(H21/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong pengembangan berbagai komoditas potensial di Sumut, agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Menurutnya, peningkatan produksi harus diiringi pengembangan produk turunan, stabilitas pasokan, serta pemanfaatan teknologi untuk memperluas pasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumut Prayatno Ginting beserta jajaran di Ruang Kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (7/9/2026).Menurut Bobby, Sumut memiliki berbagai komoditas pangan yang potensial dan strategis, termasuk produk pertanian yang selama ini menjadi komoditas ekspor. Karena itu, pengembangan komoditas perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah sekaligus memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.“Jadi, pengembangan komoditas harus diarahkan agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sehingga memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Begitu juga dengan pemanfaatan teknologi yang ada,” ujar Bobby.Bobby juga menilai Sumut memiliki peluang investasi yang besar di sektor pangan. Namun, selain pengembangan produk turunan, stabilitas produksi dan kemampuan memenuhi kebutuhan pasar menjadi hal penting yang harus diperhatikan.“Banyak yang berpotensi, seperti di Kepulauan Nias. Di sana belum ketemu pasar yang sesuai. Namun masalahnya bukan pasarnya, tetapi jumlah produksi yang belum memenuhi kebutuhan pasar,” jelas Bobby.Menurutnya, kapasitas produksi dalam jumlah tertentu diperlukan agar suatu komoditas mampu memberikan nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat yang memproduksinya. Karena itu, pengembangan produk turunan dan stabilitas pasokan harus berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan manfaat ekonomi bagi produsen.“Setelah komoditas itu sesuai kebutuhan pasar, pemerintah dan pihak terkait pun perlu mengintervensi. Jadi harus ada kolaborasi bersama, seperti penetapan target tahunan komoditas apa yang perlu kita capai,” jelasnya.Bobby mengatakan pemerintah memiliki peran dalam menyiapkan kebijakan dan program, sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama produksi. Melalui kolaborasi tersebut, penyediaan pasar dan ketersediaan komoditas diharapkan dapat berjalan seiring.“Makanya program dan anggaran pemerintah harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Karenanya kami juga ingin menjalin kerja sama untuk meneliti dan mengembangkan komoditas yang berpotensi untuk bisa diekspor,” pungkasnya.Sementara itu, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumut Prayatno Ginting menyambut baik rencana pengembangan komoditas baru yang berpotensi diekspor dari Sumut. Salah satu komoditas yang menurutnya memiliki nilai ekspor tinggi namun belum banyak terpantau adalah lidi sawit.Selain itu, sejumlah komoditas asal Sumut seperti kepiting, udang, dan sarang burung walet juga memberikan kontribusi besar terhadap ekspor, dengan nilai mencapai Rp8,1 triliun. Termasuk rencana pengiriman produk durian ke pasar Tiongkok.“Saat ini kendala kita, untuk sampel hama dan penyakit masih harus dikirim ke laboratorium di Jakarta dan Surabaya. Biayanya cukup besar. Kami berharap (laboratorium) yang ada di sini bisa dibuka kembali,” pungkas Ginting, yang kemudian mendapat respons positif dari Gubernur Bobby Nasution untuk membuka kembali laboratorium tersebut setelah memastikan kondisinya. **(H13/DISKOMINFO SUMUT)