Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara terlaksana ramai, meriah dan penuh antusias. Sebagai bentuk syukur beberapa lomba seperti lomba menyanyi, lomba balap karung, dan lomba ketangkasan lainnya diikuti oleh setiap unsur di Lingkungan Bapenda Provsu dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Semoga rasa kebersamaan dan cinta tanah air Indonesia, membangun setiap insan yang berprestasi, berakhlak baik serta menjunjung tinggi suportifitas. SALAM KOLABORASI, SUMUT BERKAH, MERDEKA MERDEKA MERDEKA

MEDAN – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren positif. Hingga 28 Juli 2026, capaian PAD telah melampaui 50% dari target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2026.Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumut Sutan Tolang mengatakan, realisasi PAD telah mencapai hampir Rp3,5 triliun dari target sebesar Rp6,967 triliun. “Total target PAD tahun 2026 ini kan sebesar Rp6.967.065.771.493. Per hari ini realisasi target kita sudah Rp3.484.237.120.384 atau persentasenya sebesar 50,01%,” ujarnya, Kamis (30/7/2026)Menurut Sutan, capaian tersebut merupakan akumulasi penerimaan dari tujuh jenis pajak daerah dan retribusi daerah hingga 28 Juli 2026. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai 41,60% dari target, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 43,88%, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 50,03%.“Lalu pajak air permukaan sebesar 79,69% dari target, pajak rokok 50,06%, serta pajak alat berat dan opsen MBLB,” terang Sutan.Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, Bapenda Sumut terus menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sehingga target PAD tahun 2026 sebesar lebih dari Rp6,9 triliun dapat tercapai.“Kita tahun ini ada beberapa program yang mendorong PAD kita terus meningkat seperti Gebyar Pajak yang harapannya untuk meningkatkan kesadaran pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Lalu ada sosialisasi Gerakan Sadar Pajak Kendaraan atau kita kenal GAS-KEN, ini teknik himbauan dan menyapa sampai ke lapisan masyarakat,” ucapnya.Selain pajak daerah, realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga 28 Juli 2026, realisasinya telah mencapai 58,92% dari target yang ditetapkan. Retribusi daerah tersebut terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.“Hingga 28 Juli kemarin, realisasi retribusi total sebesar Rp143.298.118.898 dari target tahun ini Rp243.205.558.747 atau jika dipersentasekan sebesar 58,92% dari target. Harapan kita tentunya semakin meningkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan Sumatera Utara,” jelasnya.**(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan mencatat pertumbuhan pendapatan yang signifikan dalam empat tahun terakhir sejak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kinerja positif tersebut mendorong manajemen menargetkan pendapatan sebesar Rp203 miliar pada tahun 2026.Wakil Direktur Keuangan RSU Haji Medan Fakhrial Mirwan Hasibuan mengatakan pendapatan rumah sakit terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2022, pendapatan tercatat sebesar Rp74 miliar, kemudian naik menjadi Rp93 miliar pada 2023. Tren tersebut berlanjut pada 2024 dengan pendapatan mencapai Rp132 miliar dan meningkat lagi menjadi Rp176 miliar pada 2025.“Artinya pendapatan RS Haji Medan tumbuh cukup baik. Kami menargetkan pada tahun 2026 ini pendapatan bisa mencapai Rp203 miliar,” ujar Fakhrial.Hingga Juni 2026, RSU Haji Medan telah membukukan pendapatan sebesar Rp114 miliar atau sekitar 56 % dari target pendapatan tahun ini.Menurut Fakhrial, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang difokuskan pada belanja investasi, seperti renovasi gedung dan pengembangan sarana rumah sakit. Investasi tersebut dinilai mampu mendorong terciptanya sumber-sumber pendapatan baru.Sementara itu, Wakil Direktur Umum dan Pengembangan SDM RSU Haji Medan Ridesman Nasution menjelaskan, penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD juga membawa perubahan besar terhadap struktur pembiayaan rumah sakit. Ketergantungan terhadap APBD untuk membiayai operasional kini berkurang secara signifikan, sehingga anggaran pemerintah dapat lebih difokuskan pada pengembangan fasilitas dan investasi.“Dengan fleksibilitasnya, APBD murni untuk RS Haji itu jauh berubah. Yang semula harus dibiayai semuanya, sekarang paling sekitar 20 % saja. Dulu, 60 sampai 70 % APBD digunakan untuk mengoperasionalkan RS ini. Sekarang 20 % itu pun dialokasikan untuk belanja investasi,” ujar Ridesman.Penerapan pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kemandirian operasional RSU Haji Medan. Dengan dukungan investasi yang berkelanjutan dan pertumbuhan pendapatan yang konsisten, rumah sakit optimistis mampu memperkuat kualitas layanan sekaligus mencapai target pendapatan sebesar Rp203 miliar pada 2026.**(H17/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menghadirkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada malam hari, setiap akhir pekan melalui program Samsat Berkah Malam. Layanan yang berlokasi di Jalan Nibung Raya, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).“Alhamdulillah, malam ini kita sudah launching, ya, bersama-sama pembukaan Samsat Berkah Malam di wilayah UPT Samsat Medan Utara yang berlokasi di Jalan Nibung Raya, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut Sutan Tolang Lubis, Sabtu (5/9/2026).Sutan menjelaskan, layanan Bus Samsat pada malam hari ditempatkan di lokasi yang menjadi tempat berkumpul masyarakat, khususnya anak muda. Kehadiran layanan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat yang memanfaatkannya untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan.“Ini merupakan bentuk wujud pelayanan kita kepada masyarakat, di mana kita memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak sempat membayar pajak di siang hari, maka bisa membayarkan pajak kendaraan bermotornya di malam hari. Inilah yang kita hadirkan, Samsat Berkah Malam untuk memberikan, sekali lagi, memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor,” ucapnya.Menurut Sutan, Pemprov Sumut juga akan mendorong pembukaan layanan Samsat malam di sejumlah UPT Samsat lainnya. Upaya tersebut diharapkan semakin memperluas akses masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.“Kita berharap nanti ini juga akan bisa dilakukan oleh UPT Samsat Medan Selatan dengan membuka pada lokasi lain, ya, sehingga ini sekali lagi harapan kita bisa semakin memudahkan masyarakat. UPT-UPT lain di daerah-daerah juga sudah ada yang melakukan pembukaan gerai Samsat Malam,” jelasnya.Sutan mengatakan, keberlanjutan layanan tersebut akan dievaluasi berdasarkan perkembangan dan antusiasme masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat tinggi, layanan Samsat malam tidak menutup kemungkinan dioperasikan setiap hari.“Nah, ini ke depannya, untuk saat ini memang masih di malam Sabtu dan malam Minggu, tetapi ke depan nanti tentu akan kita lihat perkembangannya, harapan kita bisa terwujud untuk bisa setiap malam terlaksana ataupun beroperasi Samsat Malam ini,” ungkapnya.Sementara itu, Kepala UPT Samsat Medan Utara M Ainul Hafiz mengatakan, Bus Samsat Malam beroperasi setiap Jumat dan Sabtu mulai pukul 19.00 hingga 21.30 WIB. Program tersebut menjadi salah satu upaya menghadirkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di luar jam kerja.“Kami beroperasi dari pukul 19.00-21.30 WIB pada hari Jumat dan Sabtu, Samsat Malam hadir untuk mendekatkan dan memastikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilaksanakan di luar jam kerja,” tuturnya.**(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN, 31/8 - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mewacanakan penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah tertentu sebagai upaya mendorong pemerataan penerimaan daerah. Wacana tersebut dikaitkan dengan penerapan kebijakan opsen PKB yang membuat penerimaan pajak kendaraan lebih langsung dialokasikan kepada kabupaten/kota sesuai potensi masing-masing daerah.Hal itu disampaikan Gubernur Bobby Nasution dalam sambutannya sebelum membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Senin (31/8/2026).Bobby menjelaskan, kebijakan opsen atau tambahan persentase dari penerimaan pajak kepada kabupaten/kota merupakan langkah nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, dari sisi kuantitas, terdapat perbedaan potensi penerimaan antara daerah yang memiliki jumlah kendaraan banyak dan daerah dengan jumlah kendaraan lebih sedikit. “Tentunya yang paling banyak itu Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Karena dengan kebijakan opsen ini, penerimaan itu langsung masuk untuk kabupaten/kota. Kalau dahulu dibagi ke daerah lain, tetapi sekarang itu sesuai jumlahnya. Makanya bagaimana jika di daerah tertentu untuk kendaraan itu pajaknya kita rendahkan. Sehingga tidak semua orang membeli mobil ke Medan, misalnya,“ sebut Gubernur Bobby Nasution.Menurut Bobby, penyesuaian nilai PKB di daerah tertentu dapat menjadi salah satu opsi untuk mendorong masyarakat membeli atau mendaftarkan kendaraannya di daerah tersebut. Dengan demikian, potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan dapat lebih merata antardaerah.Terkait optimalisasi PAD, Bobby mengapresiasi peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang terus memberikan bimbingan dalam peningkatan pelayanan masyarakat dan penerimaan daerah. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, hingga Agustus 2026, realisasi penerimaan telah mencapai 55,41% dari target Rp6,96 triliun atau sekitar Rp3,86 triliun untuk seluruh jenis penerimaan. “Sampai Agustus memang capaiannya cukup bagus. Tetapi kalau dihitung untuk bulan ini, nampaknya harus dipacu lagi agar bisa kita capai 100 % hingga akhir tahun. Karena itu juga kami mengharapkan kerja sama kabupaten/kota untuk optimalisasi PAD ini. Termasuk juga kami mencari jalan dari yang lain seperti meluncurkan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) bidang Olahraga, rencananya pada November mendatang,“ jelas Bobby Nasution.Senada dengan itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi Gubernur Bobby Nasution yang menginisiasi rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, peningkatan PAD di Sumut merupakan prestasi yang membanggakan, sementara masih terdapat sejumlah potensi penerimaan lain yang dapat dioptimalkan, seperti dana transfer pusat, BUMD, BLUD, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), CSR, Baznas, hingga alokasi anggaran kementerian/lembaga.“Karenanya kerjasama kolaborasi dalam pengingkatan PKB ini sangat penting antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta reasliasinya kita harapkan bisa terus dipacu. Karena itu kita sebagai pembina Samsat hadir di sini. Sebab kita memang tidak bisa kerja sendiri, harus ada dukungan semua untuk mengoptimalkan penerimaan ini,” ungkapnya.Pada kesempatan tersebut, Agus Fatoni juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Bobby Nasution sebagai bentuk apresiasi atas upaya peningkatan PAD di Sumut.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan, Direktur Utama Jasa Raharja M Awaluddin, Ketua Baznas Sumut M Hatta, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, para bupati/wali kota se-Sumut, serta pimpinan OPD Pemprov Sumut.**(H13/DISKOMINFO SUMUT)

BAPENDA Provinsi Sumatera Utara mengajak seluruh civitas akademika untuk menjadi bagian dari gerakan peningkatan kesadaran pajak melalui kegiatan Gebyar Pajak Sumut 2026 Road To Campus.Mari bersama membangun generasi muda yang sadar pajak, karena pajak yang kita bayarkan hari ini adalah investasi untuk kemajuan Sumatera Utara

MEDAN – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif, berintegritas, dan mampu menghasilkan perubahan nyata bagi organisasi serta masyarakat. Menurutnya, keberhasilan mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II tidak berhenti pada kelulusan, tetapi harus diwujudkan melalui implementasi gagasan di instansi masing-masing.Pesan tersebut disampaikan Surya saat menutup PKN Tingkat II Angkatan XII Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Jumat (25/9/2026). “Keberhasilan PKN Tingkat II tidak diukur dari sertifikat kelulusan yang diterima hari ini, melainkan dari sejauh mana gagasan tersebut benar-benar diimplementasikan dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat,” ujar Surya.Dalam kesempatan tersebut, Surya juga membagikan refleksi mengenai pentingnya integritas bagi seorang pejabat publik. Mengutip pengalamannya saat mengikuti pembekalan kepemimpinan bersama KPK dan LAN, ia menyebut pemahaman teknis pemerintahan hanya merupakan sebagian kecil dari kunci keberhasilan kepemimpinan, sedangkan bagian terbesarnya menyentuh hati nurani (kalbu).“Integritas itu jujur, dan jujur itu identik dengan baik, baik dalam perilaku maupun perbuatan yang tidak melanggar ketentuan peraturan. Integritas adalah ukuran yang harus terus kita pertahankan,” tegasnya.Menurut Surya, kepemimpinan yang memiliki integritas akan menjadi fondasi penting dalam menjalankan tugas pemerintahan. Karena itu, para alumni PKN Tingkat II diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama pelatihan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di lingkungan kerja masing-masing.Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN LAN RI Erna Irawati memaparkan empat kompetensi kunci kepemimpinan, yakni mengelola diri sendiri, mengelola orang lain, mengelola kinerja, dan mengelola perubahan.Erna menekankan bahwa di tengah dinamika perubahan yang berlangsung cepat, tantangan birokrasi tidak hanya berkaitan dengan transformasi digital, tetapi juga kesiapan menghadapi krisis. Karena itu, pemimpin dituntut untuk terus belajar (continuous learning).“Kunci dari perubahan adalah belajar. Pemimpin ketika berhenti belajar, organisasinya tidak akan tumbuh. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang meninggalkan legacy (warisan kebermanfaatan) yang dimulai dari proses transformasi,” tutur Erna.Ia juga mengingatkan agar proyek perubahan yang telah dirancang para peserta tidak berhenti setelah pelatihan berakhir, tetapi terus dilanjutkan dan dikembangkan sehingga memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat.Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumut Agustinus Panjaitan dalam laporannya menyampaikan, PKN Tingkat II Angkatan XII mengusung tema “Kepemimpinan Adaptif dalam Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana untuk Mewujudkan Resiliensi dan Daya Saing Daerah”.Pelatihan yang berlangsung sejak 20 Mei hingga 25 September 2026 tersebut diikuti 49 peserta dari berbagai instansi, antara lain Pemerintah Provinsi Sumut, Kejaksaan Agung RI, serta sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara dan daerah lainnya, seperti Kampar dan Pasaman Barat.“Dari total 49 peserta, sebanyak 48 orang dinyatakan LULUS, sementara 1 orang ditunda kelulusannya dikarenakan sakit,” papar Agustinus.Berbeda dengan angkatan sebelumnya yang mengunjungi lokasi best practice, Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) angkatan ini dilaksanakan langsung di lokasi pascabencana di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari hasil kajian lapangan tersebut, peserta merumuskan sejumlah rekomendasi, antara lain penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana berbasis data, perlindungan dan perawatan kelompok rentan pascabencana, transformasi kepemimpinan melalui kolaborasi dan kearifan lokal, serta pemulihan pelayanan publik pascabencana.Rangkaian kegiatan ditutup dengan pemberian apresiasi kepada lima peserta terbaik Angkatan XII serta penyerahan rekomendasi kebijakan (policy brief) kepada pemerintah daerah. **(H14/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta seluruh pelaku usaha memperkuat kolaborasi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan daya saing dunia usaha dan industri, memperluas akses pasar, serta mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas.Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor pada Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Sumut Tahun 2026 sekaligus Peringatan HUT ke-58 Kadin Indonesia di Hotel Adimulia Medan, Kamis (24/9/2026).Timur mengatakan Sumut memiliki kekuatan besar pada sektor perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, hingga industri pengolahan. Berbagai potensi tersebut perlu dihubungkan melalui infrastruktur yang semakin efisien sehingga biaya logistik dapat ditekan dan nilai tambah produk meningkat.“Sebanyak 40% (dari APBD Sumut) dianggarkan untuk infrastruktur dan ini diwajibkan oleh pemerintah pusat. Itulah yang dilaksankan oleh Dinas PU dan Sumber Daya Air. Karena itu, Pemprov Sumut tidak bisa melaksanakan sendiri. Harus ada Kadin, pelaku usaha di dalamnya,” ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, Timur menyampaikan sejumlah langkah yang perlu diperkuat untuk mendorong perekonomian Sumut, di antaranya memperkuat konektivitas dan hilirisasi industri serta memperluas akses pembiayaan dan investasi berkualitas.Menurutnya, Pemprov Sumut berkomitmen mempercepat realisasi investasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Investasi diharapkan tidak hanya menghadirkan modal, tetapi juga membuka lapangan kerja, mendorong transfer teknologi, serta memperkuat kemitraan antara usaha besar dan UMKM.Selain itu, Pemprov Sumut terus berupaya menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi, sekaligus mendukung UMKM agar mampu naik kelas dan menembus pasar global.“Saya berharap hasil Rapimprov ini tidak berhenti pada pembahasan di ruang sidang, tetapi ditindaklanjuti menjadi program kerja yang terukur, memperkuat konektivitas antar wilayah, memperluas akses pasar, mendorong hilirisasi industri, serta memperkokoh kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara,” ujarnya.Sementara itu, Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara mengatakan Sumut memiliki potensi ekonomi yang besar, antara lain dari sektor perkebunan yang menghasilkan sawit, karet, kopi, dan kakao. Selain itu, terdapat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei sebagai basis industri hilir kelapa sawit dan turunannya, Kuala Tanjung sebagai pelabuhan dan simpul logistik di jalur Selat Malaka, Bandara Kualanamu sebagai gerbang udara internasional di Pulau Sumatera, Tol Trans Sumatera sebagai konektivitas antarkota dan pusat produksi, serta Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas nasional.“Ini menjadi modal besar dan sudah sepatutnya kita tumbuh lebih cepat dari rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi Sumut pada triwulan II mencapai 5,06%, meningkat dibanding triwulan sebelumnya,” ucapnya.Namun, Firsal mengatakan masih terdapat sejumlah persoalan yang dihadapi dunia usaha di berbagai daerah, antara lain ketimpangan antarwilayah, ketergantungan pada komoditas mentah, tekanan fiskal daerah, akses pembiayaan dan kapasitas UMKM, serta iklim investasi.Melihat langkah nyata Gubernur Sumut dalam membangun Kepulauan Nias, Firsal menilai hal tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin, khususnya di sektor konstruksi. Ia juga menyebut sekitar 90% perputaran ekonomi di Sumut berasal dari para pelaku usaha.“Kami mewakili seluruh penusaha di sini. Kami yang memutar perekonomian Sumut lebih dari 90%. Jadi kami mohon dikasih karpet merah untuk berinvestasi, saya juga sampaikan nanti ke Pak Gubernur. Sehingga bisa memberikan manfaat lebih untuk Sumut,” ujarnya. **(H21/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN — Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya mengukuhkan Rusdy Sofyan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut. Pengukuhan ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi BPKP dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.Surya mengukuhkan Rusdy Sofyan menggantikan Farid Firman. Ia optimistis kehadiran Rusdy Sofyan dapat memperkuat sinergi antara Pemprov Sumut, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumut, instansi vertikal, serta stakeholder lainnya dalam mengawal pembangunan dan pengelolaan pemerintahan.“Kami berharap momen ini memperkuat komitmen bersama kita meningkatkan tatakelola pemerintahan yang lebih baik, memperkuat kolaborasi antar lembaga dan setiap program yang kita buat bisa memberikan dampak kepada masyarakat,” kata Surya di Aula Raja Inal Siregar, Kamis (24/9/2026).Surya juga berharap kolaborasi Pemprov Sumut dan BPKP dapat memperkuat sekaligus meningkatkan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Menurutnya, penguatan posisi APIP penting untuk memperkecil risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan.“Bagi kami, setiap rupiah harus menjadi nilai tambah di masyarakat dan setiap risiko harus bisa kita hindari, oleh karena itu bersama-sama kita perlu memperkuat posisi APIP sebagai early warning dalam potensi penyimpangan, kesalahan atau kecurangan tata kelola pemerintahan,” kata Surya.Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP RI Aryanto Wibowo mengatakan, tantangan penyelenggaraan pemerintahan saat ini semakin besar. Di tengah kondisi perekonomian yang tidak stabil, dinamika global, ancaman bencana, dan tekanan publik, pemerintah daerah dituntut mampu mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.Kondisi tersebut, menurut Aryanto, mendorong seluruh stakeholder untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul. “Pemerintah dituntut mampu mencapai target-targetnya di tengah tantangan yang semakin besar dan kompleks, ini mendorong kita untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintah,” kata Aryanto.Hadir pada pengukuhan tersebut Inspektur Pemprov Sumut Sulaiman Harahap, Kepala Perwakilan BPKP sebelumnya Farid Firman, serta unsur Forkopimda Sumut. Hadir juga sejumlah Kepala OPD Pemprov Sumut, jajaran BPKP RI, dan Perwakilan BPKP Sumut. **(H15/DISKOMINFO SUMUT)