Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara terlaksana ramai, meriah dan penuh antusias. Sebagai bentuk syukur beberapa lomba seperti lomba menyanyi, lomba balap karung, dan lomba ketangkasan lainnya diikuti oleh setiap unsur di Lingkungan Bapenda Provsu dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Semoga rasa kebersamaan dan cinta tanah air Indonesia, membangun setiap insan yang berprestasi, berakhlak baik serta menjunjung tinggi suportifitas. SALAM KOLABORASI, SUMUT BERKAH, MERDEKA MERDEKA MERDEKA

MEDAN – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren positif. Hingga 28 Juli 2026, capaian PAD telah melampaui 50% dari target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2026.Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumut Sutan Tolang mengatakan, realisasi PAD telah mencapai hampir Rp3,5 triliun dari target sebesar Rp6,967 triliun. “Total target PAD tahun 2026 ini kan sebesar Rp6.967.065.771.493. Per hari ini realisasi target kita sudah Rp3.484.237.120.384 atau persentasenya sebesar 50,01%,” ujarnya, Kamis (30/7/2026)Menurut Sutan, capaian tersebut merupakan akumulasi penerimaan dari tujuh jenis pajak daerah dan retribusi daerah hingga 28 Juli 2026. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai 41,60% dari target, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 43,88%, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 50,03%.“Lalu pajak air permukaan sebesar 79,69% dari target, pajak rokok 50,06%, serta pajak alat berat dan opsen MBLB,” terang Sutan.Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, Bapenda Sumut terus menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sehingga target PAD tahun 2026 sebesar lebih dari Rp6,9 triliun dapat tercapai.“Kita tahun ini ada beberapa program yang mendorong PAD kita terus meningkat seperti Gebyar Pajak yang harapannya untuk meningkatkan kesadaran pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Lalu ada sosialisasi Gerakan Sadar Pajak Kendaraan atau kita kenal GAS-KEN, ini teknik himbauan dan menyapa sampai ke lapisan masyarakat,” ucapnya.Selain pajak daerah, realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga 28 Juli 2026, realisasinya telah mencapai 58,92% dari target yang ditetapkan. Retribusi daerah tersebut terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.“Hingga 28 Juli kemarin, realisasi retribusi total sebesar Rp143.298.118.898 dari target tahun ini Rp243.205.558.747 atau jika dipersentasekan sebesar 58,92% dari target. Harapan kita tentunya semakin meningkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan Sumatera Utara,” jelasnya.**(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan mencatat pertumbuhan pendapatan yang signifikan dalam empat tahun terakhir sejak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kinerja positif tersebut mendorong manajemen menargetkan pendapatan sebesar Rp203 miliar pada tahun 2026.Wakil Direktur Keuangan RSU Haji Medan Fakhrial Mirwan Hasibuan mengatakan pendapatan rumah sakit terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2022, pendapatan tercatat sebesar Rp74 miliar, kemudian naik menjadi Rp93 miliar pada 2023. Tren tersebut berlanjut pada 2024 dengan pendapatan mencapai Rp132 miliar dan meningkat lagi menjadi Rp176 miliar pada 2025.“Artinya pendapatan RS Haji Medan tumbuh cukup baik. Kami menargetkan pada tahun 2026 ini pendapatan bisa mencapai Rp203 miliar,” ujar Fakhrial.Hingga Juni 2026, RSU Haji Medan telah membukukan pendapatan sebesar Rp114 miliar atau sekitar 56 % dari target pendapatan tahun ini.Menurut Fakhrial, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang difokuskan pada belanja investasi, seperti renovasi gedung dan pengembangan sarana rumah sakit. Investasi tersebut dinilai mampu mendorong terciptanya sumber-sumber pendapatan baru.Sementara itu, Wakil Direktur Umum dan Pengembangan SDM RSU Haji Medan Ridesman Nasution menjelaskan, penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD juga membawa perubahan besar terhadap struktur pembiayaan rumah sakit. Ketergantungan terhadap APBD untuk membiayai operasional kini berkurang secara signifikan, sehingga anggaran pemerintah dapat lebih difokuskan pada pengembangan fasilitas dan investasi.“Dengan fleksibilitasnya, APBD murni untuk RS Haji itu jauh berubah. Yang semula harus dibiayai semuanya, sekarang paling sekitar 20 % saja. Dulu, 60 sampai 70 % APBD digunakan untuk mengoperasionalkan RS ini. Sekarang 20 % itu pun dialokasikan untuk belanja investasi,” ujar Ridesman.Penerapan pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kemandirian operasional RSU Haji Medan. Dengan dukungan investasi yang berkelanjutan dan pertumbuhan pendapatan yang konsisten, rumah sakit optimistis mampu memperkuat kualitas layanan sekaligus mencapai target pendapatan sebesar Rp203 miliar pada 2026.**(H17/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menghadirkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada malam hari, setiap akhir pekan melalui program Samsat Berkah Malam. Layanan yang berlokasi di Jalan Nibung Raya, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).“Alhamdulillah, malam ini kita sudah launching, ya, bersama-sama pembukaan Samsat Berkah Malam di wilayah UPT Samsat Medan Utara yang berlokasi di Jalan Nibung Raya, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut Sutan Tolang Lubis, Sabtu (5/9/2026).Sutan menjelaskan, layanan Bus Samsat pada malam hari ditempatkan di lokasi yang menjadi tempat berkumpul masyarakat, khususnya anak muda. Kehadiran layanan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat yang memanfaatkannya untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan.“Ini merupakan bentuk wujud pelayanan kita kepada masyarakat, di mana kita memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak sempat membayar pajak di siang hari, maka bisa membayarkan pajak kendaraan bermotornya di malam hari. Inilah yang kita hadirkan, Samsat Berkah Malam untuk memberikan, sekali lagi, memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor,” ucapnya.Menurut Sutan, Pemprov Sumut juga akan mendorong pembukaan layanan Samsat malam di sejumlah UPT Samsat lainnya. Upaya tersebut diharapkan semakin memperluas akses masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.“Kita berharap nanti ini juga akan bisa dilakukan oleh UPT Samsat Medan Selatan dengan membuka pada lokasi lain, ya, sehingga ini sekali lagi harapan kita bisa semakin memudahkan masyarakat. UPT-UPT lain di daerah-daerah juga sudah ada yang melakukan pembukaan gerai Samsat Malam,” jelasnya.Sutan mengatakan, keberlanjutan layanan tersebut akan dievaluasi berdasarkan perkembangan dan antusiasme masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat tinggi, layanan Samsat malam tidak menutup kemungkinan dioperasikan setiap hari.“Nah, ini ke depannya, untuk saat ini memang masih di malam Sabtu dan malam Minggu, tetapi ke depan nanti tentu akan kita lihat perkembangannya, harapan kita bisa terwujud untuk bisa setiap malam terlaksana ataupun beroperasi Samsat Malam ini,” ungkapnya.Sementara itu, Kepala UPT Samsat Medan Utara M Ainul Hafiz mengatakan, Bus Samsat Malam beroperasi setiap Jumat dan Sabtu mulai pukul 19.00 hingga 21.30 WIB. Program tersebut menjadi salah satu upaya menghadirkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di luar jam kerja.“Kami beroperasi dari pukul 19.00-21.30 WIB pada hari Jumat dan Sabtu, Samsat Malam hadir untuk mendekatkan dan memastikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilaksanakan di luar jam kerja,” tuturnya.**(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN, 31/8 - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mewacanakan penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah tertentu sebagai upaya mendorong pemerataan penerimaan daerah. Wacana tersebut dikaitkan dengan penerapan kebijakan opsen PKB yang membuat penerimaan pajak kendaraan lebih langsung dialokasikan kepada kabupaten/kota sesuai potensi masing-masing daerah.Hal itu disampaikan Gubernur Bobby Nasution dalam sambutannya sebelum membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Senin (31/8/2026).Bobby menjelaskan, kebijakan opsen atau tambahan persentase dari penerimaan pajak kepada kabupaten/kota merupakan langkah nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, dari sisi kuantitas, terdapat perbedaan potensi penerimaan antara daerah yang memiliki jumlah kendaraan banyak dan daerah dengan jumlah kendaraan lebih sedikit. “Tentunya yang paling banyak itu Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Karena dengan kebijakan opsen ini, penerimaan itu langsung masuk untuk kabupaten/kota. Kalau dahulu dibagi ke daerah lain, tetapi sekarang itu sesuai jumlahnya. Makanya bagaimana jika di daerah tertentu untuk kendaraan itu pajaknya kita rendahkan. Sehingga tidak semua orang membeli mobil ke Medan, misalnya,“ sebut Gubernur Bobby Nasution.Menurut Bobby, penyesuaian nilai PKB di daerah tertentu dapat menjadi salah satu opsi untuk mendorong masyarakat membeli atau mendaftarkan kendaraannya di daerah tersebut. Dengan demikian, potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan dapat lebih merata antardaerah.Terkait optimalisasi PAD, Bobby mengapresiasi peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang terus memberikan bimbingan dalam peningkatan pelayanan masyarakat dan penerimaan daerah. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, hingga Agustus 2026, realisasi penerimaan telah mencapai 55,41% dari target Rp6,96 triliun atau sekitar Rp3,86 triliun untuk seluruh jenis penerimaan. “Sampai Agustus memang capaiannya cukup bagus. Tetapi kalau dihitung untuk bulan ini, nampaknya harus dipacu lagi agar bisa kita capai 100 % hingga akhir tahun. Karena itu juga kami mengharapkan kerja sama kabupaten/kota untuk optimalisasi PAD ini. Termasuk juga kami mencari jalan dari yang lain seperti meluncurkan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) bidang Olahraga, rencananya pada November mendatang,“ jelas Bobby Nasution.Senada dengan itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi Gubernur Bobby Nasution yang menginisiasi rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, peningkatan PAD di Sumut merupakan prestasi yang membanggakan, sementara masih terdapat sejumlah potensi penerimaan lain yang dapat dioptimalkan, seperti dana transfer pusat, BUMD, BLUD, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), CSR, Baznas, hingga alokasi anggaran kementerian/lembaga.“Karenanya kerjasama kolaborasi dalam pengingkatan PKB ini sangat penting antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta reasliasinya kita harapkan bisa terus dipacu. Karena itu kita sebagai pembina Samsat hadir di sini. Sebab kita memang tidak bisa kerja sendiri, harus ada dukungan semua untuk mengoptimalkan penerimaan ini,” ungkapnya.Pada kesempatan tersebut, Agus Fatoni juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Bobby Nasution sebagai bentuk apresiasi atas upaya peningkatan PAD di Sumut.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan, Direktur Utama Jasa Raharja M Awaluddin, Ketua Baznas Sumut M Hatta, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, para bupati/wali kota se-Sumut, serta pimpinan OPD Pemprov Sumut.**(H13/DISKOMINFO SUMUT)

BAPENDA Provinsi Sumatera Utara mengajak seluruh civitas akademika untuk menjadi bagian dari gerakan peningkatan kesadaran pajak melalui kegiatan Gebyar Pajak Sumut 2026 Road To Campus.Mari bersama membangun generasi muda yang sadar pajak, karena pajak yang kita bayarkan hari ini adalah investasi untuk kemajuan Sumatera Utara

MEDAN – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. SKB tersebut menjadi payung hukum dan landasan regulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta penganggaran program perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa/kelurahan secara nasional.Penandatanganan SKB dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Wagub Surya bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyaksikan penandatanganan tersebut melalui siaran langsung dari Ruang Kerja Wagub, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (14/9/2026).“Masalah perlindungan perempuan juga menjadi isu nasional, di PBB juga menjadi isu utama. Indonesia dalam berbagai visi dan misi Presiden juga menekankan dan mengutamakan masalah perlindungan perempuan dan anak,” ucap Mendagri Tito Karnavian, saat memimpin rapat.Oleh karena itu, ucapnya, seluruh daerah diharapkan memasukkan program RBI ke dalam program kerja untuk tahun 2027.Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi menyampaikan bahwa RBI berfungsi sebagai ruang kolaborasi terpadu di tingkat desa atau kelurahan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.Ia memaparkan kondisi terkini pembangunan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tercatat 0,421 pada 2024, sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun yang sama mencapai 91,85. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 56,42%, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki mencapai 84,66%.“Masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam aspek strategis yaitu keterwakilan dalam pengambilan keputusan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja,” jelasnya.Salah satu implementasi RBI dilakukan melalui penerapan Kebun Pangan Perempuan (KPP). Menurut Arifah, program tersebut merupakan bagian dari RBI untuk memperkuat kapasitas, kepemimpinan, gotong royong, dan kemandirian ekonomi perempuan, sekaligus mendukung ketahanan pangan keluarga serta pemenuhan pangan bergizi bagi anak.Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebutkan terdapat 75.226 desa di Indonesia. Ia mengatakan, sudah banyak desa yang mengimplementasikan RBI berdasarkan kearifan lokal dan karakteristik masing-masing desa dalam memberdayakan perempuan serta memberikan perlindungan kepada anak.“Di Kementerian Desa dalam menterjemahkan asta cita keenam presiden, kami sudah melakukan prgram Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu di sejumlah 1.110 desa. Pelakunya adalah perempuan sesuai kompetensi masing-masing. Sehingga perempuan berdaya dan desa mempunyai kompetensi,” katanya.Ia juga menekankan bahwa perempuan bukan hanya sebagai objek, tetapi juga subjek dan pelaku pembangunan di desa. Beberapa desa yang telah melakukan aksi nyata RBI antara lain Desa Muer, Sumbawa, Desa Mallari, Bone, dan Desa Rossoan, Enrekang.“Ada musyarawarah desa khusus perempuan. Mereka berdiskusi apa saja yang menjadi tantangan di desa itu. Jadi ruang mereka di dengar dalam menyusun RKP Desa. Ada juga pemberdayaan perempuan dengan dibentuknya sekolah perempuan. Kemudian ada pula relawan perlindungan anak berbasis masyarakat yang tujuannya menekan angka TPPO dengan memberikan literasi,” pungkasnya.**(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memberikan tali asih kepada 13 purna olahragawan berprestasi yang telah mengharumkan nama Sumut dan Indonesia di tingkat internasional. Pemberian tali asih tersebut menjadi bentuk apresiasi dan penghormatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut atas dedikasi serta prestasi para atlet dalam mengembangkan dan mengharumkan olahraga Sumut.Pemberian tali asih tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-43. Sebanyak 13 purna olahragawan berprestasi menerima tali asih, terdiri atas 7 olahragawan disabilitas dan 6 olahragawan.Para penerima tali asih tersebut merupakan atlet-atlet yang memiliki rekam jejak prestasi membanggakan di berbagai ajang olahraga internasional. Di antaranya Sutiyono, legenda balap sepeda yang meraih 7 medali emas SEA Games, Lidya S. Titaley dengan 4 medali emas, manusia tercepat Asia Mardi Lestari, hingga petinju tak terkalahkan Lamhot Simamora.Sementara itu, dari kalangan atlet disabilitas terdapat Azhar Panjaitan yang meraih 4 medali emas catur ASEAN Para Games, Ismayuddin Simangunsong dengan 1 medali emas catur ASEAN Para Games, serta Rosalina Manurung yang meraih 6 medali emas catur ASEAN Para Games dan 1 medali emas Asian Para Games. Penerima lainnya yakni Yuddi Ana dengan 1 medali emas tolak peluru ASEAN Para Games, Anto Boy dengan 3 medali emas ASEAN Para Games, serta Nasip Farta Simanja yang meraih 10 medali emas catur ASEAN Para Games.“Ini salah satu bentuk apresiasi dan penghormatan masyarakat Sumut karena telah mengharumkan nama Sumut dan Indonesia di dunia, menorehkan prestasi yang luar biasa dan keaktifan bapak/ibu sekalian di dunia olahraga,” kata Bobby Nasution usai upacara di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (14/9/2026).Selain memberikan apresiasi kepada para legenda olahraga, Bobby Nasution mengingatkan pentingnya memasyarakatkan olahraga dan menjadikannya sebagai bagian dari budaya masyarakat. Menurutnya, budaya olahraga yang kuat akan menjadi fondasi untuk melahirkan atlet berprestasi sekaligus membangun industri olahraga.“Kita harus ingat, atlet-atlet juara lahir dari masyarakat yang gemar olahraga, karena itu budaya olahraga, prestasi dan industrinya kita harus bangun sebagai satu kesatuan ekosistem,” kata Bobby Nasution yang menjadi pembina upacara pada kesempatan ini.Bobby berharap pembangunan ekosistem olahraga tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, atlet, pembina, serta berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, olahraga tidak hanya melahirkan prestasi, tetapi juga tumbuh sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dan memiliki nilai ekonomi.Upacara peringatan Haornas ke-43 tersebut turut dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Timor Tumanggor, Ketua KONI Sumut Hatunggal Siregar, Ketua NPCI Sumut Alan Sastra Ginting, dan Ketua Kormi Muhammad Daffasya Adnan. Hadir pula jajaran OPD Pemprov Sumut, atlet-atlet Sumut, serta pegiat olahraga lainnya. **(H15/DISKOMINFO SUMUT)

DELISERDANG — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta masyarakat dan media menghentikan komentar negatif serta perundungan terhadap siswa korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo. Menurutnya, dukungan publik sangat penting untuk membantu pemulihan kondisi mental dan psikologis para siswa.Bobby mengatakan secara medis kondisi para siswa sebenarnya telah ditangani tim dokter di Sumatera Utara. Namun, kedua siswa tersebut dinilai memerlukan penanganan lebih lanjut karena mengalami kondisi psikologis dan trauma yang lebih berat dibandingkan korban lainnya.“Wakil Presiden menyampaikan agar ada penanganan langsung dan dimonitor. Ada dua anak yang indikasi medis dan traumanya lebih tinggi daripada teman-temannya, sehingga dibawa ke Jakarta,” kata Bobby, Sabtu (12/9/2026).Menurut Bobby, tim dokter dari Sumut juga turut mendampingi proses perawatan kedua siswa tersebut di Jakarta.Ia menegaskan, proses pemulihan korban tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan psikologis anak-anak yang terdampak.Karena itu, Bobby meminta masyarakat dan media turut mendukung proses pemulihan dengan tidak memberikan tekanan tambahan kepada para siswa.Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, sebagian korban mengalami gangguan mental yang dipicu komentar negatif dan perundungan di media sosial setelah kasus tersebut menjadi perhatian publik.“Anak-anak ini perlu dipulihkan bukan hanya kesehatan medisnya, tetapi juga mental dan psikisnya. Ada yang terganggu karena komentar-komentar dan cyberbullying,” ujarnya.Bobby mengungkapkan, tim medis telah meminta para siswa mengurangi aktivitas di media sosial selama masa pemulihan. Ia berharap publik juga dapat menahan diri agar proses penyembuhan para korban berjalan optimal.“Demi penyembuhan anak-anak kita, jangan terlalu memberikan tekanan dari luar. Fokus kita adalah membantu mereka pulih,” katanya.**(DISKOMINFO SUMUT)