Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara terlaksana ramai, meriah dan penuh antusias. Sebagai bentuk syukur beberapa lomba seperti lomba menyanyi, lomba balap karung, dan lomba ketangkasan lainnya diikuti oleh setiap unsur di Lingkungan Bapenda Provsu dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Semoga rasa kebersamaan dan cinta tanah air Indonesia, membangun setiap insan yang berprestasi, berakhlak baik serta menjunjung tinggi suportifitas. SALAM KOLABORASI, SUMUT BERKAH, MERDEKA MERDEKA MERDEKA

MEDAN – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren positif. Hingga 28 Juli 2026, capaian PAD telah melampaui 50% dari target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2026.Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumut Sutan Tolang mengatakan, realisasi PAD telah mencapai hampir Rp3,5 triliun dari target sebesar Rp6,967 triliun. “Total target PAD tahun 2026 ini kan sebesar Rp6.967.065.771.493. Per hari ini realisasi target kita sudah Rp3.484.237.120.384 atau persentasenya sebesar 50,01%,” ujarnya, Kamis (30/7/2026)Menurut Sutan, capaian tersebut merupakan akumulasi penerimaan dari tujuh jenis pajak daerah dan retribusi daerah hingga 28 Juli 2026. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai 41,60% dari target, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 43,88%, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 50,03%.“Lalu pajak air permukaan sebesar 79,69% dari target, pajak rokok 50,06%, serta pajak alat berat dan opsen MBLB,” terang Sutan.Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, Bapenda Sumut terus menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sehingga target PAD tahun 2026 sebesar lebih dari Rp6,9 triliun dapat tercapai.“Kita tahun ini ada beberapa program yang mendorong PAD kita terus meningkat seperti Gebyar Pajak yang harapannya untuk meningkatkan kesadaran pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Lalu ada sosialisasi Gerakan Sadar Pajak Kendaraan atau kita kenal GAS-KEN, ini teknik himbauan dan menyapa sampai ke lapisan masyarakat,” ucapnya.Selain pajak daerah, realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga 28 Juli 2026, realisasinya telah mencapai 58,92% dari target yang ditetapkan. Retribusi daerah tersebut terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.“Hingga 28 Juli kemarin, realisasi retribusi total sebesar Rp143.298.118.898 dari target tahun ini Rp243.205.558.747 atau jika dipersentasekan sebesar 58,92% dari target. Harapan kita tentunya semakin meningkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan Sumatera Utara,” jelasnya.**(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan mencatat pertumbuhan pendapatan yang signifikan dalam empat tahun terakhir sejak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kinerja positif tersebut mendorong manajemen menargetkan pendapatan sebesar Rp203 miliar pada tahun 2026.Wakil Direktur Keuangan RSU Haji Medan Fakhrial Mirwan Hasibuan mengatakan pendapatan rumah sakit terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2022, pendapatan tercatat sebesar Rp74 miliar, kemudian naik menjadi Rp93 miliar pada 2023. Tren tersebut berlanjut pada 2024 dengan pendapatan mencapai Rp132 miliar dan meningkat lagi menjadi Rp176 miliar pada 2025.“Artinya pendapatan RS Haji Medan tumbuh cukup baik. Kami menargetkan pada tahun 2026 ini pendapatan bisa mencapai Rp203 miliar,” ujar Fakhrial.Hingga Juni 2026, RSU Haji Medan telah membukukan pendapatan sebesar Rp114 miliar atau sekitar 56 % dari target pendapatan tahun ini.Menurut Fakhrial, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang difokuskan pada belanja investasi, seperti renovasi gedung dan pengembangan sarana rumah sakit. Investasi tersebut dinilai mampu mendorong terciptanya sumber-sumber pendapatan baru.Sementara itu, Wakil Direktur Umum dan Pengembangan SDM RSU Haji Medan Ridesman Nasution menjelaskan, penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD juga membawa perubahan besar terhadap struktur pembiayaan rumah sakit. Ketergantungan terhadap APBD untuk membiayai operasional kini berkurang secara signifikan, sehingga anggaran pemerintah dapat lebih difokuskan pada pengembangan fasilitas dan investasi.“Dengan fleksibilitasnya, APBD murni untuk RS Haji itu jauh berubah. Yang semula harus dibiayai semuanya, sekarang paling sekitar 20 % saja. Dulu, 60 sampai 70 % APBD digunakan untuk mengoperasionalkan RS ini. Sekarang 20 % itu pun dialokasikan untuk belanja investasi,” ujar Ridesman.Penerapan pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kemandirian operasional RSU Haji Medan. Dengan dukungan investasi yang berkelanjutan dan pertumbuhan pendapatan yang konsisten, rumah sakit optimistis mampu memperkuat kualitas layanan sekaligus mencapai target pendapatan sebesar Rp203 miliar pada 2026.**(H17/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menghadirkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada malam hari, setiap akhir pekan melalui program Samsat Berkah Malam. Layanan yang berlokasi di Jalan Nibung Raya, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).“Alhamdulillah, malam ini kita sudah launching, ya, bersama-sama pembukaan Samsat Berkah Malam di wilayah UPT Samsat Medan Utara yang berlokasi di Jalan Nibung Raya, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut Sutan Tolang Lubis, Sabtu (5/9/2026).Sutan menjelaskan, layanan Bus Samsat pada malam hari ditempatkan di lokasi yang menjadi tempat berkumpul masyarakat, khususnya anak muda. Kehadiran layanan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat yang memanfaatkannya untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan.“Ini merupakan bentuk wujud pelayanan kita kepada masyarakat, di mana kita memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak sempat membayar pajak di siang hari, maka bisa membayarkan pajak kendaraan bermotornya di malam hari. Inilah yang kita hadirkan, Samsat Berkah Malam untuk memberikan, sekali lagi, memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor,” ucapnya.Menurut Sutan, Pemprov Sumut juga akan mendorong pembukaan layanan Samsat malam di sejumlah UPT Samsat lainnya. Upaya tersebut diharapkan semakin memperluas akses masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.“Kita berharap nanti ini juga akan bisa dilakukan oleh UPT Samsat Medan Selatan dengan membuka pada lokasi lain, ya, sehingga ini sekali lagi harapan kita bisa semakin memudahkan masyarakat. UPT-UPT lain di daerah-daerah juga sudah ada yang melakukan pembukaan gerai Samsat Malam,” jelasnya.Sutan mengatakan, keberlanjutan layanan tersebut akan dievaluasi berdasarkan perkembangan dan antusiasme masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat tinggi, layanan Samsat malam tidak menutup kemungkinan dioperasikan setiap hari.“Nah, ini ke depannya, untuk saat ini memang masih di malam Sabtu dan malam Minggu, tetapi ke depan nanti tentu akan kita lihat perkembangannya, harapan kita bisa terwujud untuk bisa setiap malam terlaksana ataupun beroperasi Samsat Malam ini,” ungkapnya.Sementara itu, Kepala UPT Samsat Medan Utara M Ainul Hafiz mengatakan, Bus Samsat Malam beroperasi setiap Jumat dan Sabtu mulai pukul 19.00 hingga 21.30 WIB. Program tersebut menjadi salah satu upaya menghadirkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di luar jam kerja.“Kami beroperasi dari pukul 19.00-21.30 WIB pada hari Jumat dan Sabtu, Samsat Malam hadir untuk mendekatkan dan memastikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilaksanakan di luar jam kerja,” tuturnya.**(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN, 31/8 - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mewacanakan penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah tertentu sebagai upaya mendorong pemerataan penerimaan daerah. Wacana tersebut dikaitkan dengan penerapan kebijakan opsen PKB yang membuat penerimaan pajak kendaraan lebih langsung dialokasikan kepada kabupaten/kota sesuai potensi masing-masing daerah.Hal itu disampaikan Gubernur Bobby Nasution dalam sambutannya sebelum membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Senin (31/8/2026).Bobby menjelaskan, kebijakan opsen atau tambahan persentase dari penerimaan pajak kepada kabupaten/kota merupakan langkah nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, dari sisi kuantitas, terdapat perbedaan potensi penerimaan antara daerah yang memiliki jumlah kendaraan banyak dan daerah dengan jumlah kendaraan lebih sedikit. “Tentunya yang paling banyak itu Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Karena dengan kebijakan opsen ini, penerimaan itu langsung masuk untuk kabupaten/kota. Kalau dahulu dibagi ke daerah lain, tetapi sekarang itu sesuai jumlahnya. Makanya bagaimana jika di daerah tertentu untuk kendaraan itu pajaknya kita rendahkan. Sehingga tidak semua orang membeli mobil ke Medan, misalnya,“ sebut Gubernur Bobby Nasution.Menurut Bobby, penyesuaian nilai PKB di daerah tertentu dapat menjadi salah satu opsi untuk mendorong masyarakat membeli atau mendaftarkan kendaraannya di daerah tersebut. Dengan demikian, potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan dapat lebih merata antardaerah.Terkait optimalisasi PAD, Bobby mengapresiasi peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang terus memberikan bimbingan dalam peningkatan pelayanan masyarakat dan penerimaan daerah. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, hingga Agustus 2026, realisasi penerimaan telah mencapai 55,41% dari target Rp6,96 triliun atau sekitar Rp3,86 triliun untuk seluruh jenis penerimaan. “Sampai Agustus memang capaiannya cukup bagus. Tetapi kalau dihitung untuk bulan ini, nampaknya harus dipacu lagi agar bisa kita capai 100 % hingga akhir tahun. Karena itu juga kami mengharapkan kerja sama kabupaten/kota untuk optimalisasi PAD ini. Termasuk juga kami mencari jalan dari yang lain seperti meluncurkan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) bidang Olahraga, rencananya pada November mendatang,“ jelas Bobby Nasution.Senada dengan itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi Gubernur Bobby Nasution yang menginisiasi rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, peningkatan PAD di Sumut merupakan prestasi yang membanggakan, sementara masih terdapat sejumlah potensi penerimaan lain yang dapat dioptimalkan, seperti dana transfer pusat, BUMD, BLUD, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), CSR, Baznas, hingga alokasi anggaran kementerian/lembaga.“Karenanya kerjasama kolaborasi dalam pengingkatan PKB ini sangat penting antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta reasliasinya kita harapkan bisa terus dipacu. Karena itu kita sebagai pembina Samsat hadir di sini. Sebab kita memang tidak bisa kerja sendiri, harus ada dukungan semua untuk mengoptimalkan penerimaan ini,” ungkapnya.Pada kesempatan tersebut, Agus Fatoni juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Bobby Nasution sebagai bentuk apresiasi atas upaya peningkatan PAD di Sumut.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan, Direktur Utama Jasa Raharja M Awaluddin, Ketua Baznas Sumut M Hatta, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, para bupati/wali kota se-Sumut, serta pimpinan OPD Pemprov Sumut.**(H13/DISKOMINFO SUMUT)

BAPENDA Provinsi Sumatera Utara mengajak seluruh civitas akademika untuk menjadi bagian dari gerakan peningkatan kesadaran pajak melalui kegiatan Gebyar Pajak Sumut 2026 Road To Campus.Mari bersama membangun generasi muda yang sadar pajak, karena pajak yang kita bayarkan hari ini adalah investasi untuk kemajuan Sumatera Utara

MEDAN — Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya mendorong kepengurusan baru Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda Sumut menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab serta menghadirkan karya nyata bagi masyarakat. Ia berharap ICMI Muda Sumut dapat menjadi motor penggerak pembangunan sekaligus teladan bagi generasi muda di Sumut.Majelis Pimpinan Pusat (MPP) ICMI melantik kepengurusan baru MPW ICMI Muda Sumut. Dalam pelantikan tersebut, Ilham Suheri Situmorang dilantik sebagai Ketua Umum, Raden M. Khalid Prabowo sebagai Sekretaris Umum, dan Kahfi Aulia sebagai Bendahara.“Ini bukan cuma seremonial, kalian harus amanah, komitmen dari awal, bertanggung jawab dan yang terpenting adalah tunjukkan karya nyata kalian,” kata Surya, saat pelantikan di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Sabtu (5/9/2026).Sebagai generasi muda, Surya mendorong ICMI Muda Sumut menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Selain itu, organisasi tersebut diharapkan dapat menjadi teladan bagi anak-anak muda Sumut dalam menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks.“Perkembangan teknologi, dinamika ekonomi global, AI, perang dan lain sebagainya, tantangan ini perlu kita jawab bersama, dan sebagai anak muda inovasi dan ide-ide baru perlu lahir dari cendikia-cendekia seperti kalian,” kata Surya.Surya juga menilai perkembangan teknologi, dinamika ekonomi global, hingga kemajuan kecerdasan buatan (AI) menghadirkan tantangan yang harus dihadapi secara bersama-sama. Karena itu, ia berharap para cendekia muda mampu melahirkan inovasi dan gagasan baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.Sementara itu, Ilham Suheri Situmorang mengatakan salah satu fokus organisasi yang dipimpinnya adalah pemberantasan narkoba. Menurutnya, penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu persoalan serius yang merusak generasi muda Sumut.“Kita menjadi daerah teratas dalam penyalahgunaan narkoba, kami ingin narkoba benar-benar diberantas, dimitigasi, tetapi tentu kami tidak bisa berjalan sendiri, berkolaborasi dengan seluruh pihak,” kata Suheri.Ia menegaskan, upaya pemberantasan narkoba membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. ICMI Muda Sumut, lanjutnya, siap mengambil bagian dalam upaya tersebut melalui peran dan kontribusi organisasi.Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua Presidium MPP ICMI Muda Tumpal Panggabean, Anggota DPRD Sumut Defri Noval Pasaribu, dan Forkopimda Sumut. Hadir pula Wakil Walikota Binjai Hasanul Jihadi, pimpinan perguruan tinggi se-Sumut, serta OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumut.**(H15/DISKOMINFO SUMUT)

TAPSEL — Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi penyintas bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) segera dimulai. Kepastian tersebut disampaikan saat keduanya mengunjungi hunian sementara (Huntara) di Desa Napa, Kecamatan Batangtoru.Dalam kunjungan kerja pada Jumat (4/9/2026), Wapres Gibran menemui masyarakat penghuni Huntara yang berasal dari Desa Garoga dan Hutagodang, Kecamatan Batangtoru. Mereka merupakan penyintas bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 lalu.Saat menemui masyarakat di lokasi, Wapres Gibran menyampaikan permohonan maaf karena hingga kini warga masih harus tinggal di Huntara. Karena itu, ia memastikan proses pembangunan Huntap akan dimulai bulan ini agar pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat.“Saya pastikan, pemerintah terus melaksanakan tanggung jawabnya mempercepat pembangunan (Huntap), sehingga semua bisa dapat kepastian tempat tinggal yang lebih layak dan aman,” ujarnya.Sebanyak 699 unit rumah akan dibangun pemerintah di atas lahan seluas 18 hektare, tepat di sebelah lokasi Huntara di Desa Napa. Sembari menunggu pembangunan Huntap selesai, pemerintah memastikan warga yang masih tinggal di Huntara tetap mendapatkan kehidupan yang layak.Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sumut Bobby Nasution turut memberikan semangat kepada warga yang telah tinggal selama beberapa bulan di Huntara setelah kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga terus memberikan dukungan terhadap proses penyediaan Huntap, termasuk bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat terdampak.“Beberapa tempat sudah ada Huntap yang selesai dibangun. Bagi yang belum, pemerintah telah berupaya secepatnya mendapatkan lahan untuk membangun. Salah satunya di sini, sehingga masyarakat mendapat kepastian untuk bisa tinggal di hunian tetap nantinya,” ujar Gubernur Bobby Nasution.Selain meninjau Huntara dan lokasi Huntap, Wapres Gibran bersama Gubernur Bobby juga mengunjungi sejumlah lokasi pembangunan infrastruktur serta program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan agar masyarakat dapat segera menjalani kehidupan secara layak dan kembali beraktivitas seperti biasa di tempat tinggal yang baru.“Yang terpenting itu masyarakat yang terdampak bencana bisa segera hidup lebih baik. Dan bisa memperbaiki kehidupan ekonominya. Karenanya yang dipikirkan bukan hanya hunian saja, tetapi faktor pendukung lainnya,” sebut Gubernur Bobby Nasution.Salah seorang warga penghuni Huntara, Eti, menyampaikan terima kasih atas bantuan hunian yang diberikan pemerintah. Sebelumnya, ia harus mengontrak rumah untuk tempat tinggal, meskipun biaya sewanya ditanggung pemerintah.“Kami bersyukur juga, sebab pemerintah udah bangun rumah. Kami ucapkan terima kasih untuk pemerintah, udah (dibangunkan) huntara kami. Jadi harapanku, huntap cepat dibangun,” ujar Eti.**(H13/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Karo dalam menangani dampak peningkatan aktivitas Gunung Sinabung yang saat ini berstatus Siaga (Level 3). Penanganan difokuskan pada keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan pengungsi, serta kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan erupsi susulan.Kepala BPBD Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (4/9/2026). Berdasarkan koordinasi terakhir, sekitar 201 KK atau 650 jiwa warga Desa Kuta Tengah mengungsi di wilayah Desa Suka Tepu dan Koperasi Desa Kelurahan/PUD, sementara warga dari kawasan zona merah radius 6 km, seperti Desa Kuta Rakyat, telah dievakuasi tim gabungan ke titik aman di Kecamatan Naman Teran.“Sejak awal peningkatan aktivitas, personel BPBD Sumut sudah turun ke lokasi untuk mendistribusikan masker, mendirikan tenda pengungsian, serta menyiagakan truk evakuasi, mobil tangki air bersih, dan armada toilet,” terang Tuahta.Sejak erupsi terjadi, BPBD Sumut telah membagikan 630 masker pada tahap awal dan mendirikan lima tenda pengungsian dari tujuh tenda yang telah disiapkan. Selain itu, BPBD Sumut memobilisasi dua unit truk evakuasi, satu mobil tangki air bersih, dan satu armada toilet untuk mendukung kebutuhan warga di lokasi pengungsian.Untuk mengantisipasi penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), BPBD Sumut juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumut dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dalam menyiagakan posko kesehatan, layanan pendampingan stunting, serta armada pengawalan medis di lokasi pengungsian. Pasokan masker tambahan terus disalurkan ke Posko Utama sesuai kebutuhan.Terkait dinamika warga yang masih kembali ke rumah pada siang hari untuk mengecek tempat tinggal dan ternak, pihak TNI dan Polri melalui Polres dan Kodim Karo telah memberikan jaminan keamanan di desa-desa yang ditinggalkan pengungsi. Pengamanan tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman sekaligus mengantisipasi warga yang kembali ke kawasan terdampak.“Kami tidak bisa memaksakan secara keras, tetapi personel BPBD dan TNI/Polri terus mengikutsertakan pendampingan dan kesiapsiagaan mobilisasi jika terjadi erupsi susulan tiba-tiba,” tambahnya.BPBD Sumut mengimbau masyarakat, khususnya warga yang berada di kawasan rawan, untuk tetap memprioritaskan keselamatan dan mematuhi rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Masyarakat juga diminta tidak menjadikan kondisi visual gunung sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan tingkat bahaya.“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap memprioritaskan keselamatan jiwa dan mematuhi rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Meskipun secara kasat mata erupsi tampak mereda dengan asap tipis, status resmi sepenuhnya mengikuti penilaian teknis PVMBG,” pungkas Tuahta.Meskipun pengamatan visual hingga Jumat siang menunjukkan aktivitas Gunung Sinabung mulai melambat dengan hembusan asap yang lebih tipis dibandingkan fase awal abu gelap, BPBD Sumut menegaskan bahwa penentuan status dan durasi penanganan sepenuhnya merujuk pada rekomendasi resmi PVMBG. **(H14/DISKOMINFO SUMUT)