Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara terlaksana ramai, meriah dan penuh antusias. Sebagai bentuk syukur beberapa lomba seperti lomba menyanyi, lomba balap karung, dan lomba ketangkasan lainnya diikuti oleh setiap unsur di Lingkungan Bapenda Provsu dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Semoga rasa kebersamaan dan cinta tanah air Indonesia, membangun setiap insan yang berprestasi, berakhlak baik serta menjunjung tinggi suportifitas. SALAM KOLABORASI, SUMUT BERKAH, MERDEKA MERDEKA MERDEKA

MEDAN – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren positif. Hingga 28 Juli 2026, capaian PAD telah melampaui 50% dari target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2026.Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumut Sutan Tolang mengatakan, realisasi PAD telah mencapai hampir Rp3,5 triliun dari target sebesar Rp6,967 triliun. “Total target PAD tahun 2026 ini kan sebesar Rp6.967.065.771.493. Per hari ini realisasi target kita sudah Rp3.484.237.120.384 atau persentasenya sebesar 50,01%,” ujarnya, Kamis (30/7/2026)Menurut Sutan, capaian tersebut merupakan akumulasi penerimaan dari tujuh jenis pajak daerah dan retribusi daerah hingga 28 Juli 2026. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai 41,60% dari target, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 43,88%, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 50,03%.“Lalu pajak air permukaan sebesar 79,69% dari target, pajak rokok 50,06%, serta pajak alat berat dan opsen MBLB,” terang Sutan.Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, Bapenda Sumut terus menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sehingga target PAD tahun 2026 sebesar lebih dari Rp6,9 triliun dapat tercapai.“Kita tahun ini ada beberapa program yang mendorong PAD kita terus meningkat seperti Gebyar Pajak yang harapannya untuk meningkatkan kesadaran pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Lalu ada sosialisasi Gerakan Sadar Pajak Kendaraan atau kita kenal GAS-KEN, ini teknik himbauan dan menyapa sampai ke lapisan masyarakat,” ucapnya.Selain pajak daerah, realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga 28 Juli 2026, realisasinya telah mencapai 58,92% dari target yang ditetapkan. Retribusi daerah tersebut terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.“Hingga 28 Juli kemarin, realisasi retribusi total sebesar Rp143.298.118.898 dari target tahun ini Rp243.205.558.747 atau jika dipersentasekan sebesar 58,92% dari target. Harapan kita tentunya semakin meningkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan Sumatera Utara,” jelasnya.**(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan mencatat pertumbuhan pendapatan yang signifikan dalam empat tahun terakhir sejak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kinerja positif tersebut mendorong manajemen menargetkan pendapatan sebesar Rp203 miliar pada tahun 2026.Wakil Direktur Keuangan RSU Haji Medan Fakhrial Mirwan Hasibuan mengatakan pendapatan rumah sakit terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2022, pendapatan tercatat sebesar Rp74 miliar, kemudian naik menjadi Rp93 miliar pada 2023. Tren tersebut berlanjut pada 2024 dengan pendapatan mencapai Rp132 miliar dan meningkat lagi menjadi Rp176 miliar pada 2025.“Artinya pendapatan RS Haji Medan tumbuh cukup baik. Kami menargetkan pada tahun 2026 ini pendapatan bisa mencapai Rp203 miliar,” ujar Fakhrial.Hingga Juni 2026, RSU Haji Medan telah membukukan pendapatan sebesar Rp114 miliar atau sekitar 56 % dari target pendapatan tahun ini.Menurut Fakhrial, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang difokuskan pada belanja investasi, seperti renovasi gedung dan pengembangan sarana rumah sakit. Investasi tersebut dinilai mampu mendorong terciptanya sumber-sumber pendapatan baru.Sementara itu, Wakil Direktur Umum dan Pengembangan SDM RSU Haji Medan Ridesman Nasution menjelaskan, penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD juga membawa perubahan besar terhadap struktur pembiayaan rumah sakit. Ketergantungan terhadap APBD untuk membiayai operasional kini berkurang secara signifikan, sehingga anggaran pemerintah dapat lebih difokuskan pada pengembangan fasilitas dan investasi.“Dengan fleksibilitasnya, APBD murni untuk RS Haji itu jauh berubah. Yang semula harus dibiayai semuanya, sekarang paling sekitar 20 % saja. Dulu, 60 sampai 70 % APBD digunakan untuk mengoperasionalkan RS ini. Sekarang 20 % itu pun dialokasikan untuk belanja investasi,” ujar Ridesman.Penerapan pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kemandirian operasional RSU Haji Medan. Dengan dukungan investasi yang berkelanjutan dan pertumbuhan pendapatan yang konsisten, rumah sakit optimistis mampu memperkuat kualitas layanan sekaligus mencapai target pendapatan sebesar Rp203 miliar pada 2026.**(H17/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Bank Sumut menghadirkan program KMG MERDEKA (Kredit Multi Guna Mendukung Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor) untuk memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai tetap BUMD Provinsi Sumut dan Bank Sumut, serta pensiunan ASN membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu. Program tersebut menjadi salah satu upaya Pemprov Sumut mempercepat realisasi pendapatan daerah sekaligus memberikan kemudahan bagi wajib pajak.Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis mengatakan, program KMG MERDEKA merupakan bentuk keseriusan Pemprov Sumut dalam mendorong percepatan realisasi pendapatan daerah, khususnya dari sektor PKB. Selain itu, program tersebut diharapkan membantu ASN, pegawai BUMD Provinsi Sumut dan Bank Sumut, serta pensiunan memenuhi kewajiban pajaknya secara lebih mudah.“Tentunya selain juga untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan pendapatan daerahnya juga untuk memudahkan masyarakat yang dalam hal ini ASN, Pegawai BUMD Provsu dan Pensiunan untuk membayar kewajiban Pajak Kendaraannya,” ujarnya, Sabtu (26/9/2026).Melalui program KMG MERDEKA, ASN, pegawai BUMD Provinsi Sumut dan Bank Sumut, serta pensiunan dapat mengajukan kredit untuk membayar pajak kendaraannya. Fasilitas tersebut menyediakan plafon kredit hingga Rp9.900.000 dengan tenor maksimal 12 bulan dan bunga 0%.Menurut Sutan, fasilitas tersebut memberikan keuntungan karena peserta program tidak perlu menyediakan dana tunai sekaligus saat jatuh tempo pembayaran PKB. Pembayaran selanjutnya dilakukan melalui mekanisme angsuran sesuai tenor kredit yang dipilih.“Bunga 0 persen, hanya ada biaya administrasi sebesar 5 persen dari total tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Plafon yang kita sediakan sesuai dengan tagihan Pajak Kendaraan ditambah biaya administrasi yang 5 persen tadi. Kemudian untuk jangka waktu kreditnya ada pilihan, bisa 6 bulan, 9 bulan atau maksimal 12 bulan,” tutur Sutan.Sutan menjelaskan, mekanisme pembayaran angsuran juga terintegrasi dengan pembayaran gaji dan TPP melalui payroll Bank Sumut. Dengan demikian, ASN yang mengikuti program tersebut dapat melakukan pembayaran angsuran secara lebih teratur.Meski demikian, peserta tetap harus memenuhi syarat dan ketentuan kredit yang ditetapkan Bank Sumut. Salah satunya terkait kepemilikan kendaraan yang menjadi objek pembayaran pajak.“Tetap ada ketentuan yang harus dipenuhi, kriteria kendaraan yang dimiliki terdaftar atas nama pemohon atau pasangan keluarga. Lalu nantinya ASN yang ingin memanfaatkan program ini akan melalui rangkaian proses administrasi mulai dari cek tagihan pajak kendaraan, permohonan pengajuan kredit, verifikasi dan validasi, serta persetujuan pencairan dan seterusnya,” katanya.KMG MERDEKA merupakan salah satu inovasi Bapenda Sumut dalam mendorong percepatan realisasi pendapatan daerah dari sektor PKB. Sebelumnya, Bapenda Sumut juga menghadirkan sejumlah program untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.Di antaranya program Undian Berhadiah Gebyar Pajak yang masih berlangsung, program DISKON 57% untuk Denda Pajak Kendaraan Bermotor, serta Gerakan Sadar Pajak Kendaraan (GAS-KEN). Selain itu, terdapat Program Samsat Berkah Malam yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar PKB pada malam hari melalui layanan Bus Samsat Malam.Berbagai program tersebut dihadirkan untuk meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah untuk pembangunan Sumatera Utara. **(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menghadirkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada malam hari, setiap akhir pekan melalui program Samsat Berkah Malam. Layanan yang berlokasi di Jalan Nibung Raya, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).“Alhamdulillah, malam ini kita sudah launching, ya, bersama-sama pembukaan Samsat Berkah Malam di wilayah UPT Samsat Medan Utara yang berlokasi di Jalan Nibung Raya, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut Sutan Tolang Lubis, Sabtu (5/9/2026).Sutan menjelaskan, layanan Bus Samsat pada malam hari ditempatkan di lokasi yang menjadi tempat berkumpul masyarakat, khususnya anak muda. Kehadiran layanan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat yang memanfaatkannya untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan.“Ini merupakan bentuk wujud pelayanan kita kepada masyarakat, di mana kita memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak sempat membayar pajak di siang hari, maka bisa membayarkan pajak kendaraan bermotornya di malam hari. Inilah yang kita hadirkan, Samsat Berkah Malam untuk memberikan, sekali lagi, memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor,” ucapnya.Menurut Sutan, Pemprov Sumut juga akan mendorong pembukaan layanan Samsat malam di sejumlah UPT Samsat lainnya. Upaya tersebut diharapkan semakin memperluas akses masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.“Kita berharap nanti ini juga akan bisa dilakukan oleh UPT Samsat Medan Selatan dengan membuka pada lokasi lain, ya, sehingga ini sekali lagi harapan kita bisa semakin memudahkan masyarakat. UPT-UPT lain di daerah-daerah juga sudah ada yang melakukan pembukaan gerai Samsat Malam,” jelasnya.Sutan mengatakan, keberlanjutan layanan tersebut akan dievaluasi berdasarkan perkembangan dan antusiasme masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat tinggi, layanan Samsat malam tidak menutup kemungkinan dioperasikan setiap hari.“Nah, ini ke depannya, untuk saat ini memang masih di malam Sabtu dan malam Minggu, tetapi ke depan nanti tentu akan kita lihat perkembangannya, harapan kita bisa terwujud untuk bisa setiap malam terlaksana ataupun beroperasi Samsat Malam ini,” ungkapnya.Sementara itu, Kepala UPT Samsat Medan Utara M Ainul Hafiz mengatakan, Bus Samsat Malam beroperasi setiap Jumat dan Sabtu mulai pukul 19.00 hingga 21.30 WIB. Program tersebut menjadi salah satu upaya menghadirkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di luar jam kerja.“Kami beroperasi dari pukul 19.00-21.30 WIB pada hari Jumat dan Sabtu, Samsat Malam hadir untuk mendekatkan dan memastikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilaksanakan di luar jam kerja,” tuturnya.**(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN, 31/8 - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mewacanakan penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah tertentu sebagai upaya mendorong pemerataan penerimaan daerah. Wacana tersebut dikaitkan dengan penerapan kebijakan opsen PKB yang membuat penerimaan pajak kendaraan lebih langsung dialokasikan kepada kabupaten/kota sesuai potensi masing-masing daerah.Hal itu disampaikan Gubernur Bobby Nasution dalam sambutannya sebelum membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Senin (31/8/2026).Bobby menjelaskan, kebijakan opsen atau tambahan persentase dari penerimaan pajak kepada kabupaten/kota merupakan langkah nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, dari sisi kuantitas, terdapat perbedaan potensi penerimaan antara daerah yang memiliki jumlah kendaraan banyak dan daerah dengan jumlah kendaraan lebih sedikit. “Tentunya yang paling banyak itu Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Karena dengan kebijakan opsen ini, penerimaan itu langsung masuk untuk kabupaten/kota. Kalau dahulu dibagi ke daerah lain, tetapi sekarang itu sesuai jumlahnya. Makanya bagaimana jika di daerah tertentu untuk kendaraan itu pajaknya kita rendahkan. Sehingga tidak semua orang membeli mobil ke Medan, misalnya,“ sebut Gubernur Bobby Nasution.Menurut Bobby, penyesuaian nilai PKB di daerah tertentu dapat menjadi salah satu opsi untuk mendorong masyarakat membeli atau mendaftarkan kendaraannya di daerah tersebut. Dengan demikian, potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan dapat lebih merata antardaerah.Terkait optimalisasi PAD, Bobby mengapresiasi peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang terus memberikan bimbingan dalam peningkatan pelayanan masyarakat dan penerimaan daerah. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, hingga Agustus 2026, realisasi penerimaan telah mencapai 55,41% dari target Rp6,96 triliun atau sekitar Rp3,86 triliun untuk seluruh jenis penerimaan. “Sampai Agustus memang capaiannya cukup bagus. Tetapi kalau dihitung untuk bulan ini, nampaknya harus dipacu lagi agar bisa kita capai 100 % hingga akhir tahun. Karena itu juga kami mengharapkan kerja sama kabupaten/kota untuk optimalisasi PAD ini. Termasuk juga kami mencari jalan dari yang lain seperti meluncurkan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) bidang Olahraga, rencananya pada November mendatang,“ jelas Bobby Nasution.Senada dengan itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi Gubernur Bobby Nasution yang menginisiasi rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, peningkatan PAD di Sumut merupakan prestasi yang membanggakan, sementara masih terdapat sejumlah potensi penerimaan lain yang dapat dioptimalkan, seperti dana transfer pusat, BUMD, BLUD, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), CSR, Baznas, hingga alokasi anggaran kementerian/lembaga.“Karenanya kerjasama kolaborasi dalam pengingkatan PKB ini sangat penting antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta reasliasinya kita harapkan bisa terus dipacu. Karena itu kita sebagai pembina Samsat hadir di sini. Sebab kita memang tidak bisa kerja sendiri, harus ada dukungan semua untuk mengoptimalkan penerimaan ini,” ungkapnya.Pada kesempatan tersebut, Agus Fatoni juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Bobby Nasution sebagai bentuk apresiasi atas upaya peningkatan PAD di Sumut.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan, Direktur Utama Jasa Raharja M Awaluddin, Ketua Baznas Sumut M Hatta, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, para bupati/wali kota se-Sumut, serta pimpinan OPD Pemprov Sumut.**(H13/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Pemerintah menargetkan pembangunan 919 unit hunian tetap (huntap) di Sumatera Utara (Sumut) rampung pada 31 Desember 2026. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari target 7.952 unit Huntap di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat, pada tahun anggaran 2026.“Untuk pembangunan di tahun anggaran 2026, Huntap oleh Kementerian PKP jumlahnya ada 7.952 unit yang terbagi di tiga provinsi,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Ronny Ariuly Hutahayan pada konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (9/10/2026).Ia menjelaskan, target pembangunan tersebut terdiri atas 6.220 unit di Aceh, 919 unit di Sumut, dan 813 unit di Sumatera Barat.Di Sumut, pembangunan 919 unit Huntap saat ini masih berada pada tahap pembersihan lahan (land clearing) menuju pematangan lahan. Proses pelelangan telah dilakukan, kontraktor telah ditunjuk, dan pekerjaan mulai berjalan di lapangan.“Mudah-mudahan on track. Rencananya 31 Desember, 919 unit di Sumatera Utara bisa diselesaikan sesuai rencana,” katanya.Ia menjelaskan, pembangunan Huntap dilaksanakan secara bertahap, mulai dari penyediaan lahan, pembersihan lahan, hingga konstruksi. Hingga saat ini, sekitar 2.085 unit huntap telah diselesaikan.“Tugas bersama kita masih besar. Sampai akhir tahun, 31 Desember, kita masih mengejar target 7.952 unit,” ucapnya.Selain pembangunan fisik, proses pendataan yang melibatkan lintas sektor, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah juga membutuhkan waktu. Proses tersebut menjadi bagian dari penyusunan rencana induk yang difinalisasi pada April 2026.Untuk mendukung pembangunan Huntap pada 2026, pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,3 triliun. Khusus untuk Sumut, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp299 miliar.Secara keseluruhan, target pembangunan huntap untuk tahun anggaran 2026 dan 2027 mencapai 25.606 unit. Jumlah tersebut terdiri atas 20.647 unit di Aceh, 3.707 unit di Sumut, dan 1.252 unit di Sumatera Barat.Sesuai arahan Presiden, durasi pelaksanaan pembangunan dipercepat dari tiga tahun menjadi dua tahun. Untuk rencana pembangunan pada 2027, penetapan lokasi lahan dan pengurusan perizinan juga telah dimulai secara paralel dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan.“Apa yang bisa dilakukan secara paralel kami lakukan, sementara pembangunan di lapangan juga dikejar,” tuturnya. **(H17/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya meminta percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana diiringi penyediaan infrastruktur pendukung dan fasilitas umum. Pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun rumah, tetapi juga harus memastikan akses jalan, jembatan, serta fasilitas dasar yang menunjang kehidupan masyarakat tersedia dengan baik.Hal tersebut disampaikan Surya dalam rapat monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan Huntap Pascabencana 2025 di Sumatera bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta perwakilan Provinsi Aceh dan Sumatera Barat di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (9/10/2026).“Membangun kembali rumah berarti membangun kembali tempat masyarakat memulai kehidupannya, memulihkan rasa aman, serta mengembalikan harapan untuk menata masa depan. Karena itu, kita membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga, hingga lembaga kemanusiaan,” ujar Wagub Surya.Dalam rapat tersebut, Surya menekankan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama untuk mempercepat penyelesaian pembangunan huntap. Pemerintah kabupaten/kota diminta memastikan kesiapan lahan, kejelasan status hukum, kesesuaian tata ruang, serta keamanan lokasi dari potensi bencana berulang.“Hunian harus memenuhi standar keselamatan serta dilengkapi akses air bersih, sanitasi, listrik, drainase, dan fasilitas pelayanan dasar. Data penerima manfaat wajib diverifikasi dan divalidasi agar bantuan tepat sasaran dan terpantau secara berkala,” katanya.Surya menjelaskan, pembangunan huntap di Sumut saat ini melibatkan sejumlah pihak. Yayasan Buddha Tzu Chi telah membangun 1.103 unit yang tersebar di Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 441 unit, Kota Padangsidimpuan 241 unit, Kota Sibolga 200 unit, Kabupaten Tapanuli Tengah 182 unit, dan Kabupaten Tapanuli Utara 103 unit.Selain itu, Posko Bencana Provinsi Sumut telah membangun 100 unit huntap, sedangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menangani pembangunan sebanyak 792 unit. Surya mengakui, kesiapan dan kejelasan status lahan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam mempercepat pembangunan huntap di wilayah Sumut.Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan, Sarana, dan Prasarana Permukiman Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ronny Hutahaean, menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan target waktu pemulihan pascabencana.“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Mei 2026 lalu, target pembangunan huntap dipercepat menjadi 2 tahun dari rencana awal 3 tahun. Arahan ini menuntut percepatan penyelarasan alokasi anggaran, material, hingga kapasitas pelaksana di lapangan,” ungkap Ronny.Berdasarkan data Posko Nasional Satgas PRRP, lebih dari 184.000 rumah mengalami kerusakan di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Dari target pembangunan 57.027 unit huntap, hingga awal Oktober 2026 sebanyak 2.085 unit telah rampung, sedangkan 1.882 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mengawal penanganan 27.809 unit huntap dengan skema ‘in situ’ atau pembangunan di lokasi semula.Untuk meningkatkan efisiensi pembangunan, Kemenko menekankan pentingnya percepatan kepastian lahan dan validasi data penerima manfaat. Upaya tersebut juga perlu didukung perencanaan rantai pasok material, termasuk penerapan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), pelibatan tenaga kerja lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menggerakkan perekonomian daerah, serta pembangunan hunian secara paralel dengan penyediaan layanan dasar.Rapat koordinasi tersebut dihadiri pejabat Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan Walikota, serta kepala perangkat daerah dari Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat, baik secara langsung maupun virtual. **(H14/DISKOMINFO SUMUT)

JAKARTA – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan lima prioritas pembangunan Sumut yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Prioritas tersebut meliputi pembangunan RSU Haji Medan berstandar internasional, keterpaduan pembangunan, afirmasi Kepulauan Nias, pengembangan koridor ekonomi Belawan-Kualatanjung-Seimangkei, serta percepatan pemulihan pascabencana.Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat melakukan audiensi dan koordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Kamis (8/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, Bobby memaparkan berbagai potensi Sumut sekaligus harapan dukungan pemerintah pusat terhadap rencana pengembangan kewilayahan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.“Posisi strategis Sumatera Utara adalah sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat menuju jalur Internasional, dengan jumlah penduduk sekitar 15,8 Juta jiwa. Dan pada triwulan II 2026, PDRB kira mencapai Rp341,05 Triliun, tumbuh 5,06 persen dan berkontribusi sekitar 23 persen terhadap PDB Regional Sumatera, dan 5,21 persen terhadap PDB Nasional,” ungkap Gubernur.Dengan potensi tersebut, Bobby Nasution menyampaikan bahwa arah pembangunan Sumut telah selaras dengan RPJMN 2025-2029 yang menetapkan Sumut sebagai wilayah strategis bioindustri dan pariwisata global. Hal itu mencakup Metropolitan Medan, Kawasan Industri Medan-Binjai-Deliserdang, Kualatanjung-Seimangkei, Danau Toba, serta sejumlah pusat pertumbuhan, yakni Sibolga-Pandan-Padangsidimpuan, Rantauprapat, Kabanjahe, dan Gunungsitoli.“Namun tantangannya adalah menghubungkan pusat pertumbuhan ini dengan potensi seperti sawit, karet, kelapa, produksi pangan dan energi ke dalam satu ekosistem ekonomi yang terintegrasi. Sebagaimana upaya kami dapat diperkuat sebagai pusat pertumbuhan Indonesia bagian barat,” jelas Bobby Nasution didampingi sejumlah pimpinan OPD terkait.Bobby Nasution mengatakan fokus Pemprov Sumut adalah memastikan konektivitas, hilirisasi, dan kawasan ekonomi terintegrasi untuk meningkatkan investasi, produktivitas, serta lapangan kerja dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen. Karena itu, Pemprov Sumut berharap rencana tersebut mendapat perhatian dan dukungan prioritas dari pemerintah pusat.“Yang pertama adalah rencana pembangunan RSU Haji Medan menjadi rumah sakit rujukan berstandar internasional. Dengan dukungan dari Economic Development Cooperation Fund (EDCF), yaitu skema pembiayaan pembangunan Pemerintah Republik Korea yang dikelola oleh Export-Import Bank of Korea (Korea Eximbank),” lanjut Bobby Nasution.Pada Februari 2024, sambungnya, proyek tersebut telah mencapai tahap permintaan resmi dan komitmen pembiayaan. Skemanya yakni dengan bunga 0,05 persen dalam jangka waktu 40 tahun dan masa tenggang 10 tahun. Namun, seiring penyesuaian RPJMN 2025-2029, proyek tersebut belum tercantum dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah (DRPLN-JM) 2025-2029.“Mengingat perjanjian kerja Indonesia-Korea akan berakhir pada 31 Desember 2026, percepatan proses menjadi sangat penting agar peluang pembiayaan ini tetap dapat dimanfaatkan. Dan usulan Re-Entry telah kami sampaikan kepada Bappenas pada 22 September 2026. Karenanya kami memohon dukungan terhadap upaya ini, hingga masuk dalam DRPLN-JM 2025-2029,” urai Gubernur Bobby Nasution.Selanjutnya, Bobby Nasution menyebutkan arah pembangunan nasional di Sumut telah tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Untuk itu, ia berharap Kepala Bappenas memberikan arahan terkait keberlanjutan dan perkembangan proyek prioritas, termasuk program strategis nasional (PSN).“Kemudian untuk kawasan Kepulauan Nias, potensinya ada pada pariwisata-budaya, kelautan-perikanan, perkebunan, dan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Pengembangannya masih terkendala konektivitas, biaya logistik, akses pasar serta kesenjangan infrastruktur,” sebut Bobby.Oleh sebab itu, Bobby menyampaikan usulan program afirmasi percepatan pembangunan Kepulauan Nias 2027-2029 yang terintegrasi dan bersifat tahun jamak. Program tersebut diharapkan mendapat kepastian dukungan anggaran, khususnya untuk konektivitas, layanan dasar dan SDM, hilirisasi ekonomi lokal, pariwisata Nias Selatan, serta penguatan Gunungsitoli sebagai hub ekonomi dan logistik.“Kami berharap orkestrasi lintas kementerian/lembaga dapat memberikan target, pendanaan dan tahapan pelaksanaan yang jelas dan terukur. Sekaligus mengusulkan pemberian insentif khusus bagi kawasan afirmasi untuk mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi,” tambahnya.Dua poin terakhir, lanjut Bobby Nasution, yakni usulan menjadikan Belawan-Kualatanjung-Seimangkei sebagai satu koridor industri logistik nasional. Belawan diarahkan sebagai pintu gerbang, Kualatanjung sebagai international hub, dan Seimangkei sebagai pusat hilirisasi, disertai penetapan roadmap dan target koridor 2027-2029 serta pengintegrasian program dan pendanaan lintas kementerian/lembaga.“Poin terakhir adalah implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumut 2026-2028 yang fokus pada hunian, infrastruktur dan konektivitas, layanan dasar, pertanian, serta sosial ekonomi masyarakat. Kami memohon Bappenas mengorkestrasi penyelesaian hambatan lintas kementerian/lembaga dengan target yang jelas,” pungkasnya.Berdasarkan lima poin prioritas tersebut, Bobby Nasution berharap adanya kepastian dukungan dari Bappenas, baik melalui orkestrasi kementerian/lembaga, kepastian pendanaan, penanggung jawab, maupun target pelaksanaan. Hal itu diperlukan untuk memastikan intervensi pemerintah berjalan terarah dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui kerja sama pengembangan regional 10 provinsi di Sumatera yang terintegrasi guna memperkuat sinergi dan konektivitas antarprovinsi.**(H13/DISKOMINFO SUMUT)