Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara terlaksana ramai, meriah dan penuh antusias. Sebagai bentuk syukur beberapa lomba seperti lomba menyanyi, lomba balap karung, dan lomba ketangkasan lainnya diikuti oleh setiap unsur di Lingkungan Bapenda Provsu dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Semoga rasa kebersamaan dan cinta tanah air Indonesia, membangun setiap insan yang berprestasi, berakhlak baik serta menjunjung tinggi suportifitas. SALAM KOLABORASI, SUMUT BERKAH, MERDEKA MERDEKA MERDEKA

MEDAN – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren positif. Hingga 28 Juli 2026, capaian PAD telah melampaui 50% dari target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2026.Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumut Sutan Tolang mengatakan, realisasi PAD telah mencapai hampir Rp3,5 triliun dari target sebesar Rp6,967 triliun. “Total target PAD tahun 2026 ini kan sebesar Rp6.967.065.771.493. Per hari ini realisasi target kita sudah Rp3.484.237.120.384 atau persentasenya sebesar 50,01%,” ujarnya, Kamis (30/7/2026)Menurut Sutan, capaian tersebut merupakan akumulasi penerimaan dari tujuh jenis pajak daerah dan retribusi daerah hingga 28 Juli 2026. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai 41,60% dari target, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 43,88%, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 50,03%.“Lalu pajak air permukaan sebesar 79,69% dari target, pajak rokok 50,06%, serta pajak alat berat dan opsen MBLB,” terang Sutan.Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, Bapenda Sumut terus menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sehingga target PAD tahun 2026 sebesar lebih dari Rp6,9 triliun dapat tercapai.“Kita tahun ini ada beberapa program yang mendorong PAD kita terus meningkat seperti Gebyar Pajak yang harapannya untuk meningkatkan kesadaran pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Lalu ada sosialisasi Gerakan Sadar Pajak Kendaraan atau kita kenal GAS-KEN, ini teknik himbauan dan menyapa sampai ke lapisan masyarakat,” ucapnya.Selain pajak daerah, realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga 28 Juli 2026, realisasinya telah mencapai 58,92% dari target yang ditetapkan. Retribusi daerah tersebut terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.“Hingga 28 Juli kemarin, realisasi retribusi total sebesar Rp143.298.118.898 dari target tahun ini Rp243.205.558.747 atau jika dipersentasekan sebesar 58,92% dari target. Harapan kita tentunya semakin meningkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan Sumatera Utara,” jelasnya.**(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan mencatat pertumbuhan pendapatan yang signifikan dalam empat tahun terakhir sejak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kinerja positif tersebut mendorong manajemen menargetkan pendapatan sebesar Rp203 miliar pada tahun 2026.Wakil Direktur Keuangan RSU Haji Medan Fakhrial Mirwan Hasibuan mengatakan pendapatan rumah sakit terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2022, pendapatan tercatat sebesar Rp74 miliar, kemudian naik menjadi Rp93 miliar pada 2023. Tren tersebut berlanjut pada 2024 dengan pendapatan mencapai Rp132 miliar dan meningkat lagi menjadi Rp176 miliar pada 2025.“Artinya pendapatan RS Haji Medan tumbuh cukup baik. Kami menargetkan pada tahun 2026 ini pendapatan bisa mencapai Rp203 miliar,” ujar Fakhrial.Hingga Juni 2026, RSU Haji Medan telah membukukan pendapatan sebesar Rp114 miliar atau sekitar 56 % dari target pendapatan tahun ini.Menurut Fakhrial, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang difokuskan pada belanja investasi, seperti renovasi gedung dan pengembangan sarana rumah sakit. Investasi tersebut dinilai mampu mendorong terciptanya sumber-sumber pendapatan baru.Sementara itu, Wakil Direktur Umum dan Pengembangan SDM RSU Haji Medan Ridesman Nasution menjelaskan, penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD juga membawa perubahan besar terhadap struktur pembiayaan rumah sakit. Ketergantungan terhadap APBD untuk membiayai operasional kini berkurang secara signifikan, sehingga anggaran pemerintah dapat lebih difokuskan pada pengembangan fasilitas dan investasi.“Dengan fleksibilitasnya, APBD murni untuk RS Haji itu jauh berubah. Yang semula harus dibiayai semuanya, sekarang paling sekitar 20 % saja. Dulu, 60 sampai 70 % APBD digunakan untuk mengoperasionalkan RS ini. Sekarang 20 % itu pun dialokasikan untuk belanja investasi,” ujar Ridesman.Penerapan pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kemandirian operasional RSU Haji Medan. Dengan dukungan investasi yang berkelanjutan dan pertumbuhan pendapatan yang konsisten, rumah sakit optimistis mampu memperkuat kualitas layanan sekaligus mencapai target pendapatan sebesar Rp203 miliar pada 2026.**(H17/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menghadirkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada malam hari, setiap akhir pekan melalui program Samsat Berkah Malam. Layanan yang berlokasi di Jalan Nibung Raya, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).“Alhamdulillah, malam ini kita sudah launching, ya, bersama-sama pembukaan Samsat Berkah Malam di wilayah UPT Samsat Medan Utara yang berlokasi di Jalan Nibung Raya, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut Sutan Tolang Lubis, Sabtu (5/9/2026).Sutan menjelaskan, layanan Bus Samsat pada malam hari ditempatkan di lokasi yang menjadi tempat berkumpul masyarakat, khususnya anak muda. Kehadiran layanan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat yang memanfaatkannya untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan.“Ini merupakan bentuk wujud pelayanan kita kepada masyarakat, di mana kita memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak sempat membayar pajak di siang hari, maka bisa membayarkan pajak kendaraan bermotornya di malam hari. Inilah yang kita hadirkan, Samsat Berkah Malam untuk memberikan, sekali lagi, memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor,” ucapnya.Menurut Sutan, Pemprov Sumut juga akan mendorong pembukaan layanan Samsat malam di sejumlah UPT Samsat lainnya. Upaya tersebut diharapkan semakin memperluas akses masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.“Kita berharap nanti ini juga akan bisa dilakukan oleh UPT Samsat Medan Selatan dengan membuka pada lokasi lain, ya, sehingga ini sekali lagi harapan kita bisa semakin memudahkan masyarakat. UPT-UPT lain di daerah-daerah juga sudah ada yang melakukan pembukaan gerai Samsat Malam,” jelasnya.Sutan mengatakan, keberlanjutan layanan tersebut akan dievaluasi berdasarkan perkembangan dan antusiasme masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat tinggi, layanan Samsat malam tidak menutup kemungkinan dioperasikan setiap hari.“Nah, ini ke depannya, untuk saat ini memang masih di malam Sabtu dan malam Minggu, tetapi ke depan nanti tentu akan kita lihat perkembangannya, harapan kita bisa terwujud untuk bisa setiap malam terlaksana ataupun beroperasi Samsat Malam ini,” ungkapnya.Sementara itu, Kepala UPT Samsat Medan Utara M Ainul Hafiz mengatakan, Bus Samsat Malam beroperasi setiap Jumat dan Sabtu mulai pukul 19.00 hingga 21.30 WIB. Program tersebut menjadi salah satu upaya menghadirkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di luar jam kerja.“Kami beroperasi dari pukul 19.00-21.30 WIB pada hari Jumat dan Sabtu, Samsat Malam hadir untuk mendekatkan dan memastikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilaksanakan di luar jam kerja,” tuturnya.**(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN, 31/8 - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mewacanakan penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah tertentu sebagai upaya mendorong pemerataan penerimaan daerah. Wacana tersebut dikaitkan dengan penerapan kebijakan opsen PKB yang membuat penerimaan pajak kendaraan lebih langsung dialokasikan kepada kabupaten/kota sesuai potensi masing-masing daerah.Hal itu disampaikan Gubernur Bobby Nasution dalam sambutannya sebelum membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Senin (31/8/2026).Bobby menjelaskan, kebijakan opsen atau tambahan persentase dari penerimaan pajak kepada kabupaten/kota merupakan langkah nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, dari sisi kuantitas, terdapat perbedaan potensi penerimaan antara daerah yang memiliki jumlah kendaraan banyak dan daerah dengan jumlah kendaraan lebih sedikit. “Tentunya yang paling banyak itu Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Karena dengan kebijakan opsen ini, penerimaan itu langsung masuk untuk kabupaten/kota. Kalau dahulu dibagi ke daerah lain, tetapi sekarang itu sesuai jumlahnya. Makanya bagaimana jika di daerah tertentu untuk kendaraan itu pajaknya kita rendahkan. Sehingga tidak semua orang membeli mobil ke Medan, misalnya,“ sebut Gubernur Bobby Nasution.Menurut Bobby, penyesuaian nilai PKB di daerah tertentu dapat menjadi salah satu opsi untuk mendorong masyarakat membeli atau mendaftarkan kendaraannya di daerah tersebut. Dengan demikian, potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan dapat lebih merata antardaerah.Terkait optimalisasi PAD, Bobby mengapresiasi peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang terus memberikan bimbingan dalam peningkatan pelayanan masyarakat dan penerimaan daerah. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, hingga Agustus 2026, realisasi penerimaan telah mencapai 55,41% dari target Rp6,96 triliun atau sekitar Rp3,86 triliun untuk seluruh jenis penerimaan. “Sampai Agustus memang capaiannya cukup bagus. Tetapi kalau dihitung untuk bulan ini, nampaknya harus dipacu lagi agar bisa kita capai 100 % hingga akhir tahun. Karena itu juga kami mengharapkan kerja sama kabupaten/kota untuk optimalisasi PAD ini. Termasuk juga kami mencari jalan dari yang lain seperti meluncurkan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) bidang Olahraga, rencananya pada November mendatang,“ jelas Bobby Nasution.Senada dengan itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi Gubernur Bobby Nasution yang menginisiasi rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, peningkatan PAD di Sumut merupakan prestasi yang membanggakan, sementara masih terdapat sejumlah potensi penerimaan lain yang dapat dioptimalkan, seperti dana transfer pusat, BUMD, BLUD, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), CSR, Baznas, hingga alokasi anggaran kementerian/lembaga.“Karenanya kerjasama kolaborasi dalam pengingkatan PKB ini sangat penting antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta reasliasinya kita harapkan bisa terus dipacu. Karena itu kita sebagai pembina Samsat hadir di sini. Sebab kita memang tidak bisa kerja sendiri, harus ada dukungan semua untuk mengoptimalkan penerimaan ini,” ungkapnya.Pada kesempatan tersebut, Agus Fatoni juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Bobby Nasution sebagai bentuk apresiasi atas upaya peningkatan PAD di Sumut.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan, Direktur Utama Jasa Raharja M Awaluddin, Ketua Baznas Sumut M Hatta, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, para bupati/wali kota se-Sumut, serta pimpinan OPD Pemprov Sumut.**(H13/DISKOMINFO SUMUT)

BAPENDA Provinsi Sumatera Utara mengajak seluruh civitas akademika untuk menjadi bagian dari gerakan peningkatan kesadaran pajak melalui kegiatan Gebyar Pajak Sumut 2026 Road To Campus.Mari bersama membangun generasi muda yang sadar pajak, karena pajak yang kita bayarkan hari ini adalah investasi untuk kemajuan Sumatera Utara

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengharapkan forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) menghasilkan langkah konkret berupa penurunan hambatan lintas batas, proyek dan investasi, serta peningkatan nilai tambah ekonomi. Seluruh langkah tersebut diharapkan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.Hal itu disampaikan Gubernur Bobby Nasution dalam sambutannya pada acara Makan Malam Bersama Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32 Tahun 2026 di Grand Ballroom Hotel JW Marriott, Medan, Rabu (9/9/2026) malam. Hadir di antaranya Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah, Gubernur Perlis Abu Bakar Hamzah, Wakil Menteri Dalam Negeri Thailand Sasithorn Palattadej, Gubernur Trang Songklod Sawar Gwong, Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, serta para pejabat dari tiga negara.Pertemuan IMT-GT, kata Bobby Nasution, merupakan forum strategis untuk mengubah kedekatan geografis ketiga negara di kawasan Selat Malaka menjadi keunggulan ekonomi bersama. Sejalan dengan visi Tahun 2036, kerja sama ini diarahkan untuk membangun subkawasan yang semakin terintegrasi, kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan dengan manfaat yang nyata dan merata bagi masyarakat.“Pembahasan Chief Ministers’ and Governors’ Forum (CMGF) ini menegaskan perlunya IMT-GT bergerak dari agenda kerja sama menuju implementasi yang terukur dan berdampak. Mendorong intergrasi agenda hijau (pelestarian lingkungan), proyek siap investasi khususnya pengelolaan sampah dan ekonomi dengan mobilitas rendah karbon, efisiensi energi serta ketahanan banjir,” ujar Bobby Nasution.Bagi ketiga negara, Gubernur berharap IMT-GT dapat mendorong perluasan akses pasar, memperkuat perdagangan dan konektivitas, meningkatkan nilai tambah dan daya saing, serta mendorong kolaborasi di bidang pariwisata, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi bersama. Sebagaimana Sumatera Utara, manfaat forum ini harus dapat tercermin melalui penguatan konektivitas pelabuhan dan kawasan ekonomi ke pasar regional hingga peningkatan nilai tambah komoditas.“Dalam konteks ini Sumatera Utara siap memperkuat peran dalam IMT-GT melalui penyelarasan prioritas, penyiapan proyek siap investasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong manfaat ekonomi nyata bagi daerah,” jelasnya.Karena itu, lanjut Gubernur, keberhasilan pertemuan 32 provinsi dan negara bagian di tiga negara tersebut dapat diukur melalui penurunan hambatan lintas batas, realisasi proyek dan investasi, serta peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan demikian, kerja sama IMT-GT tidak hanya berhenti pada kesepakatan, tetapi berlanjut menjadi aksi nyata, dengan Sumatera Utara sebagai salah satu dari 10 provinsi di Sumatera yang tergabung dalam forum IMT-GT.Senada dengan itu, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian menyebutkan bahwa kerja sama nyata harus dapat dilahirkan dari pertemuan tersebut. Hal itu sejalan dengan semangat awal pembentukan forum IMT-GT pada 1993, ditambah keterlibatan Asian Development Bank (ADB) sebagai mitra pembangunan daerah sejak 2007.Selain itu, lanjut Mendagri, 10 provinsi di Indonesia yang berada di wilayah Sumatera dan tergabung dalam IMT-GT memiliki potensi yang sangat luar biasa. Dengan kedekatan geografis tersebut, tiga negara diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga memiliki daya saing tinggi di tingkat dunia, sekaligus membuktikan nilai strategis kerja sama regional selama lebih dari tiga dekade.“Ke depannya, IMT-GT harus terus berkembang. Tidak sekadar menjadi forum dialog, tetapi bertransformasi menjadi wadah yang menghasilkan proyek-proyek konkret dan terukur dengan manfaat langsung bagi masyarakat.”Kepada tuan rumah pelaksanaan Forum IMT-GT, Tito mengapresiasi dukungan penuh Gubernur Bobby Nasution dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Sebab, meskipun program ini menjadi tanggung jawab Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Provinsi Sumut telah memberikan pelayanan terbaik bagi para tamu dari dua negara tetangga.“Saya tahu anda telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini. Sekali lagi saya berterimakasih,” sebut Tito Karnavian yang mewakili Pemerintah Indonesia pada pertemuan tersebut.**(H13/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya penguatan ekonomi negara-negara anggota Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32. Menurutnya, penguatan ekonomi kawasan akan memberikan dampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.Dalam pertemuan Chief Ministers’ and Governors’ Forum (CMGF), masing-masing negara menyampaikan masukan, ide, dan gagasan untuk pengembangan program IMT-GT ke depan. Sumut turut memaparkan berbagai potensi yang dimiliki, di antaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, pelabuhan, kawasan industri, pertanian, serta berbagai potensi ekonomi lainnya.“Banyak poin yang kita bahas, ekonomi, akademi, lingkungan dan lainnya, salah satu yang banyak kita bahas adalah ekonomi, di mana kita semua sepakat untuk saling menguatkan dan tetap menjaga lingkungan lewat green dan blue ekonomi,” kata Bobby Nasution usai acara di Hotel JW Marriott, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Medan, Rabu (9/9/2026).Bobby Nasution mengatakan, dalam memperkuat perekonomian anggota IMT-GT, ketiga negara harus memiliki platform yang baik. Dengan demikian, berbagai program, ide, dan inovasi yang disepakati dapat diimplementasikan sehingga memberikan hasil positif bagi pembangunan kawasan.“Kita butuh dari sekedar rencana, kita butuh platform untuk mewujudkan gagasan menjadi program nyata yang bisa memberikan dampak langsung untuk kawasan ini,” kata Bobby Nasution.Pimpinan delegasi Malaysia untuk CMGF, Abu Bakar Hamzah, memberikan dukungan terhadap upaya penguatan perekonomian ketiga negara, khususnya negara-negara yang tergabung dalam IMT-GT. Menurutnya, penguatan ekonomi kawasan akan turut memperkuat ketahanan kawasan di tengah dinamika global saat ini.“Kami mendukung program-program yang telah dipresentasikan masing-masing perwakilan, kita setuju penguatan ekonomi menjadi hal yang penting untuk kita bangun bersama,” kata Abu Bakar Hamzah.Senada dengan Abu Bakar, pimpinan delegasi Thailand Songklod Sawangowng juga mendukung berbagai gagasan untuk memperkuat kerja sama kawasan IMT-GT.“Kita perlu memperkuat kolaborasi dan memberikan bentuknya dari apa yang akan kita sepakati nantinya,” kata Songklod.Pertemuan CMGF IMT-GT tersebut dihadiri Gubernur se-Sumatera, delapan negara bagian Malaysia, dan 14 provinsi di wilayah Selatan Thailand. Hadir pula delegasi dari ketiga negara, perwakilan ASEAN, Kementerian Dalam Negeri, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumut.**(H15/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan anggaran Rp67,5 miliar untuk membantu pembangunan dan renovasi 250 rumah ibadah pada 2026. Bantuan tersebut merupakan salah satu program prioritas daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut melalui skema dana hibah.Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sumut Ade Sofianita melalui Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Kesra Setdaprovsu Syahrial Effendi Pane, dalam konferensi yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (9/9/2026).“Sesuai dengan kegiatan yang sudah dilaksakan sebelumnya di Aula Raja Inal Siregar, Gubernur Sumut sudah menyerahkan bantuan secara simbolis untuk 250 bantuan rumah ibadah tahun 2026 di Sumut,” kata Syahrial.Syahrial menjelaskan, belanja hibah untuk bantuan rumah ibadah tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp67.506.202.477. Hingga 9 September 2026, realisasi bantuan tersebut telah mencapai 34,11% atau sebesar Rp23.029.000.000.Dijelaskannya, proses pengajuan bantuan hibah rumah ibadah diawali dengan permohonan dari calon penerima, baik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), pengurus gereja maupun pengurus rumah ibadah lainnya kepada Gubernur Sumut. Selanjutnya, Biro Kesra Setdaprovsu melakukan survei lokasi dan penilaian kelayakan sebelum usulan tersebut diajukan dalam anggaran P-APBD untuk dibahas dalam KUA-PPAS dan ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dana hibah tersebut diperuntukkan bagi renovasi dan pembangunan masjid. Penerima hibah juga tidak dapat memperoleh bantuan setiap tahun secara berturut-turut.“Kalau sudah mendapatkan bantuan tahun 2026, maka tahun 2027 tidak bisa dapat lagi, harus berkelang nanti di tahun 2028,” jelas Syahrial.Besaran bantuan untuk setiap rumah ibadah berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan berdasarkan hasil survei lapangan. Untuk pembangunan kamar mandi, misalnya, bantuan berkisar Rp20 juta hingga Rp30 juta, sedangkan pembangunan fisik keseluruhan masjid dapat mencapai Rp250 juta hingga Rp1 miliar.“Rumah ibadah yang kita bantu minimal sudah ada bangunan pondasi 10 persen yang menmbuktikan ada pembangunan rumah ibadah di lokasi tersebut, kalau masih hanya lahan tanah kosong, kita tidak bisa memberikan bantuannya,” kata Syahrial.Ia menambahkan, penerima bantuan wajib menyampaikan laporan realisasi pembangunan paling lambat 31 Desember pada tahun berjalan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan yang diberikan digunakan sesuai dengan peruntukannya.Biro Kesra Setdaprovsu berkomitmen terus menyalurkan bantuan bagi rumah ibadah di Sumut sesuai ketentuan dan kemampuan anggaran daerah. “Sepanjang masyarakat bermohon bantuan, kita lakukan survei lokasi dan kita sesuaikan juga dengan kemampuan anggaran Sumut,” kata Syahrial. **(H12/H14/DISKOMINFO SUMUT)