Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara terlaksana ramai, meriah dan penuh antusias. Sebagai bentuk syukur beberapa lomba seperti lomba menyanyi, lomba balap karung, dan lomba ketangkasan lainnya diikuti oleh setiap unsur di Lingkungan Bapenda Provsu dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Semoga rasa kebersamaan dan cinta tanah air Indonesia, membangun setiap insan yang berprestasi, berakhlak baik serta menjunjung tinggi suportifitas. SALAM KOLABORASI, SUMUT BERKAH, MERDEKA MERDEKA MERDEKA

MEDAN – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren positif. Hingga 28 Juli 2026, capaian PAD telah melampaui 50% dari target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2026.Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumut Sutan Tolang mengatakan, realisasi PAD telah mencapai hampir Rp3,5 triliun dari target sebesar Rp6,967 triliun. “Total target PAD tahun 2026 ini kan sebesar Rp6.967.065.771.493. Per hari ini realisasi target kita sudah Rp3.484.237.120.384 atau persentasenya sebesar 50,01%,” ujarnya, Kamis (30/7/2026)Menurut Sutan, capaian tersebut merupakan akumulasi penerimaan dari tujuh jenis pajak daerah dan retribusi daerah hingga 28 Juli 2026. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai 41,60% dari target, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 43,88%, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 50,03%.“Lalu pajak air permukaan sebesar 79,69% dari target, pajak rokok 50,06%, serta pajak alat berat dan opsen MBLB,” terang Sutan.Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, Bapenda Sumut terus menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sehingga target PAD tahun 2026 sebesar lebih dari Rp6,9 triliun dapat tercapai.“Kita tahun ini ada beberapa program yang mendorong PAD kita terus meningkat seperti Gebyar Pajak yang harapannya untuk meningkatkan kesadaran pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Lalu ada sosialisasi Gerakan Sadar Pajak Kendaraan atau kita kenal GAS-KEN, ini teknik himbauan dan menyapa sampai ke lapisan masyarakat,” ucapnya.Selain pajak daerah, realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga 28 Juli 2026, realisasinya telah mencapai 58,92% dari target yang ditetapkan. Retribusi daerah tersebut terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.“Hingga 28 Juli kemarin, realisasi retribusi total sebesar Rp143.298.118.898 dari target tahun ini Rp243.205.558.747 atau jika dipersentasekan sebesar 58,92% dari target. Harapan kita tentunya semakin meningkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan Sumatera Utara,” jelasnya.**(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan mencatat pertumbuhan pendapatan yang signifikan dalam empat tahun terakhir sejak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kinerja positif tersebut mendorong manajemen menargetkan pendapatan sebesar Rp203 miliar pada tahun 2026.Wakil Direktur Keuangan RSU Haji Medan Fakhrial Mirwan Hasibuan mengatakan pendapatan rumah sakit terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2022, pendapatan tercatat sebesar Rp74 miliar, kemudian naik menjadi Rp93 miliar pada 2023. Tren tersebut berlanjut pada 2024 dengan pendapatan mencapai Rp132 miliar dan meningkat lagi menjadi Rp176 miliar pada 2025.“Artinya pendapatan RS Haji Medan tumbuh cukup baik. Kami menargetkan pada tahun 2026 ini pendapatan bisa mencapai Rp203 miliar,” ujar Fakhrial.Hingga Juni 2026, RSU Haji Medan telah membukukan pendapatan sebesar Rp114 miliar atau sekitar 56 % dari target pendapatan tahun ini.Menurut Fakhrial, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang difokuskan pada belanja investasi, seperti renovasi gedung dan pengembangan sarana rumah sakit. Investasi tersebut dinilai mampu mendorong terciptanya sumber-sumber pendapatan baru.Sementara itu, Wakil Direktur Umum dan Pengembangan SDM RSU Haji Medan Ridesman Nasution menjelaskan, penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD juga membawa perubahan besar terhadap struktur pembiayaan rumah sakit. Ketergantungan terhadap APBD untuk membiayai operasional kini berkurang secara signifikan, sehingga anggaran pemerintah dapat lebih difokuskan pada pengembangan fasilitas dan investasi.“Dengan fleksibilitasnya, APBD murni untuk RS Haji itu jauh berubah. Yang semula harus dibiayai semuanya, sekarang paling sekitar 20 % saja. Dulu, 60 sampai 70 % APBD digunakan untuk mengoperasionalkan RS ini. Sekarang 20 % itu pun dialokasikan untuk belanja investasi,” ujar Ridesman.Penerapan pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kemandirian operasional RSU Haji Medan. Dengan dukungan investasi yang berkelanjutan dan pertumbuhan pendapatan yang konsisten, rumah sakit optimistis mampu memperkuat kualitas layanan sekaligus mencapai target pendapatan sebesar Rp203 miliar pada 2026.**(H17/DISKOMINFO SUMUT)

BAPENDA Provinsi Sumatera Utara mengajak seluruh civitas akademika untuk menjadi bagian dari gerakan peningkatan kesadaran pajak melalui kegiatan Gebyar Pajak Sumut 2026 Road To Campus.Mari bersama membangun generasi muda yang sadar pajak, karena pajak yang kita bayarkan hari ini adalah investasi untuk kemajuan Sumatera Utara

Memantapkan kolaborasi antar-mitra inti Samsat, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara, Bapak Sutan Tolang Lubis, S.STP., M.SP., beserta jajaran Kepala Bidang, melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Utara.Kehadiran rombongan disambut hangat dan penuh rasa kekeluargaan oleh Dirlantas Polda Sumut, Kombes Pol (KBP) Firman Darmansyah, S.I.K. Pertemuan ini bukan sekadar agenda birokrasi biasa, melainkan penegas komitmen bersama dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan terintegrasi bagi masyarakat.Dalam dialog yang mengalir akrab, KBP Firman Darmansyah menyampaikan dukungan penuh dari pihak kepolisian. "Kami senantiasa siap bekerja sama dan bersinergi mendukung kelancaran setiap program kerja bersama Bapenda Sumut," tegas beliau. Dukungan solid ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan ketertiban administrasi kendaraan bermotor sekaligus menjaga keselamatan berlalu lintas di jalan raya.Menyambut baik komitmen tersebut, Bapak Sutan Tolang Lubis menyampaikan apresiasi mendalam. Beliau menuturkan bahwa sinergi yang kuat bersama kepolisian adalah kunci suksesnya berbagai inisiatif daerah, khususnya dalam mengawal program Gebyar Pajak. Melalui kolaborasi yang kokoh ini, edukasi dan kesadaran masyarakat Sumatera Utara untuk taat membayar pajak diharapkan dapat terus meningkat.Tiga pilar utama Samsat terus bergerak seirama. Dari sinergi ini, tata kelola yang tertib, pelayanan publik yang aman, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan siap dihadirkan!#BapendaSumut #DitlantasPoldaSumut #SamsatSumut #GebyarPajakSumut #KolaborasiSumutBerkah

MEDAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Gebyar Pajak Sumatera Utara (GPSU) 2026. Dalam upaya menyukseskan perhelatan apresiasi ini, seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pependa) se-Sumatera Utara dipersiapkan secara matang untuk menjadi garda terdepan pelayanan.Komitmen tersebut dipertegas dalam rapat koordinasi virtual yang dipimpin langsung oleh Kepala Bapenda Sumut, Sutan Tolang Lubis, bersama seluruh Kepala UPTD Pependa, Kepala Bidang, beserta jajaran Kasubbag, Kasubbid, dan Kasi. Pertemuan ini difokuskan pada penguatan internal dan standarisasi pelayanan prima di seluruh titik SAMSAT yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.Kepala Bapenda Sumut, Sutan Tolang Lubis, menekankan bahwa GPSU 2026 bukan sekadar program rutin, melainkan wujud nyata apresiasi tertinggi pemerintah provinsi kepada wajib pajak yang selalu disiplin menunaikan kewajibannya tepat waktu."Pelayanan prima adalah wujud penghormatan kita kepada masyarakat. Saya pastikan seluruh jajaran UPTD Pependa hadir di garda terdepan, melayani wajib pajak dengan sepenuh hati, adil, dan transparan. Jadikan GPSU 2026 ini bukti nyata apresiasi kita kepada para pahlawan pembangunan," ujar Sutan Tolang Lubis dalam arahannya.Penyelenggaraan GPSU tahun ini dirancang dengan mengedepankan kemudahan dan kepraktisan. Bapenda Sumut berkomitmen agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan antusias dan tanpa proses yang rumit. Melalui semangat "Bayar Pajak Kendaraan, Bawa Pulang Hadiah", setiap wajib pajak yang taat dipastikan memiliki kesempatan yang sama secara adil dan aman untuk meraih apresiasi.Sebagai ujung tombak di lapangan, seluruh petugas di bawah naungan UPTD Pependa dari ujung utara hingga selatan Sumatera Utara dituntut untuk memastikan layanan berjalan optimal dan tepat sasaran. Soliditas dan kesiapan internal ini diyakini akan menjadi kunci utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang berintegritas.Melalui konsolidasi yang kuat ini, Bapenda Sumut optimis pelaksanaan Gebyar Pajak Sumut 2026 akan berjalan sukses. Masyarakat Sumatera Utara diimbau untuk membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat pada waktunya dan bersiap menyambut kemeriahan apresiasi pajak tahun ini.

SIMALUNGUN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berharap pengembangan operasional produksi Fatty Alcohols PT Unilever Oleochemical Indonesia (UOI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, tidak hanya meningkatkan kapasitas industri, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya menyampaikan, ekspansi senilai US$155 juta tersebut diharapkan mampu memperluas penyerapan tenaga kerja lokal, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta memperkuat kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).Hal tersebut disampaikan Surya saat menghadiri peresmian pengembangan operasional produksi PT UOI di Marvel 3 Hall KEK Sei Mangkei, Simalungun, Rabu (26/8/2026).Surya mengatakan, keberhasilan investasi di Sumut tidak semata-mata diukur dari besarnya modal yang masuk atau tingginya volume produksi. Menurutnya, tolok ukur utama adalah sejauh mana investasi mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan industri.“Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika investasi mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Saya berharap pengembangan operasional ini semakin membuka ruang bagi tenaga kerja lokal, memperkuat kompetensi sumber daya manusia kita, serta memperluas kemitraan dengan UMKM,” ujar Surya.Ia menilai keterlibatan pelaku usaha lokal sangat penting dalam membangun ekosistem industri yang tangguh. Karena itu, Pemprov Sumut mendorong PT UOI dan para investor di KEK Sei Mangkei memberikan kesempatan lebih luas kepada pemasok serta penyedia jasa lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok industri global.“Kita ingin industri besar tumbuh bersama masyarakat. Keterlibatan UMKM dan tenaga kerja lokal akan membuat manfaat ekonomi dari keberadaan KEK Sei Mangkei ini dirasakan secara inklusif dan merata,” tegasnya.Surya juga menyampaikan apresiasi kepada PT UOI atas kepercayaan yang terus diberikan untuk menjadikan Sumut sebagai salah satu basis penting pengembangan industri kimia dan rantai pasok global. Ia menyebut Sumut memiliki potensi besar sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit utama di Indonesia, dengan produksi mencapai 5,2 juta ton pada 2024.Di sisi lain, Surya menekankan pertumbuhan industri harus berjalan selaras dengan pengelolaan lingkungan, efisiensi energi, dan tanggung jawab sosial. Pemprov Sumut, lanjutnya, akan terus menjaga iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan berusaha, kepastian hukum, dan penguatan infrastruktur.Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan pemerintah terus berkomitmen menyediakan infrastruktur pendukung untuk menjaga keberlanjutan investasi di KEK Sei Mangkei. Salah satunya melalui pembangunan jaringan pipa gas Dumai–Sei Mangkei senilai Rp3,5 triliun guna menjamin kepastian pasokan energi bagi industri.Selain jaringan gas, pasokan listrik berbasis energi terbarukan juga diperkuat melalui percepatan operasional PLTA Batang Toru berkapasitas 510 MW dan PLTA Asahan 3 berkapasitas 150 MW, serta optimalisasi potensi panas bumi. Langkah tersebut diproyeksikan meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) di Sumut hingga 30–40%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.“Dengan ketersediaan gas, listrik terbarukan, dan bahan baku yang cukup di dalam satu ekosistem KEK Sei Mangkei, daya saing produk industri kita di pasaran global akan menjadi sangat tinggi,” ujar Yuliot.Sekjen Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang mengungkapkan, hingga pertengahan 2026 KEK Sei Mangkei telah menarik akumulasi investasi sebesar US$1,87 miliar dari 29 pelaku usaha dan menyerap lebih dari 16.000 tenaga kerja. PT UOI sendiri menjadi anchor investor dengan akumulasi investasi mencapai US$52 juta, di luar proyek ekspansi terbaru.“Pada semester I-2026, ekspor UOI menyumbang US$403 juta, atau lebih dari separuh total ekspor KEK Sei Mangkei yang sebesar US$778 juta. Kontribusi ini membuktikan hilirisasi kelapa sawit di Indonesia mampu bersaing langsung di rantai nilai global,” ungkap Rizal.Chief Supply Chain Officer Unilever Willem Uijen menyatakan optimistis terhadap masa depan manufaktur berkelanjutan di Indonesia. Fasilitas operasional UOI secara keseluruhan kini diproyeksikan mampu mengirim hingga 600.000 ton produk oleokimia ke lebih dari 30 negara, dengan potensi nilai ekspor mencapai US$800 juta.“Pabrik fatty alcohol ini memperkuat kemampuan Indonesia memproduksi oleokimia bernilai tinggi. Investasi ini bukan sekadar perluasan kapasitas produksi, tetapi juga dedikasi kami pada manufaktur rendah karbon berbasis bio-energi sirkular, serta komitmen memberdayakan tenaga kerja dan masyarakat lokal,” tutur Willem.Peresmian tersebut turut dihadiri Direktur Utama PTPN IV Jatmiko Krisna Santosa, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih, Bupati Batubara Baharuddin Siagian, unsur Forkopimda Sumut dan Simalungun, serta para pimpinan BUMN dan investor kawasan. **(H14/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026. Perubahan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, pemulihan pascabencana, pelayanan dasar, serta program prioritas lainnya.Penyampaian Ranperda tersebut merupakan tindak lanjut atas kesepakatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama DPRD Sumut mengenai perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.Dalam kesempatan tersebut, Bobby menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumut atas perhatian, kerja sama, dan komitmen dalam melaksanakan seluruh tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 secara intensif, konstruktif, dan kolaboratif.“Penyusunan perubahan APBD ini dilakukan untuk merespons dinamika ekonomi, sosial dan fiskal yang berkembang setelah APBD ditetapkan,” ujar Bobby dalam sambutannya, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (26/8/2026).Menurut Bobby, perubahan APBD juga merupakan tindak lanjut atas kebijakan Pemerintah Pusat melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 terkait penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta penyaluran kurang bayar DBH.Tambahan ruang fiskal tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pelayanan dasar, pemulihan ekonomi, penguatan infrastruktur, serta dukungan kepada pemerintah kabupaten/kota.Bobby menjelaskan, dalam Ranperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Sumut direncanakan meningkat sebesar Rp1,259 triliun atau 10,80% dari semula Rp11,664 triliun menjadi Rp12,924 triliun.Peningkatan pendapatan tersebut bersumber dari penyesuaian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer ke daerah, serta tambahan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat. Pendapatan PAD Sumut dalam perubahan APBD ditargetkan menjadi Rp7,089 triliun, meningkat Rp122 miliar atau 1,76% dibandingkan APBD induk sebesar Rp6,967 triliun.Sementara itu, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat ditargetkan mencapai Rp5,816 triliun atau meningkat Rp1,134 triliun, setara 24,22%, dari APBD induk sebesar Rp4,682 triliun. Untuk belanja daerah, Pemprov Sumut merencanakan peningkatan dari Rp11,679 triliun menjadi Rp13,356 triliun atau bertambah Rp1,678 triliun.“Peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat, pelayanan dasar, pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur, program prioritas serta dukungan kepada kabupaten/kota,” jelasnya.Bobby menegaskan, P-APBD 2026 tidak sekadar merupakan penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi harus diarahkan pada kebutuhan yang menjadi prioritas, memiliki keluaran dan hasil yang terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk menjaga kualitas belanja, mempercepat pemulihan pascabencana, memperkuat pelayanan dasar dan infrastruktur, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta meningkatkan sinergi fiskal dengan pemerintah kabupaten/kota,” kata Bobby.Bobby berharap pembahasan Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2026 bersama DPRD Sumut dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan Sumatera Utara.Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda P-APBD Sumut Tahun 2026 menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.Erni menegaskan, rancangan perubahan APBD tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut guna memastikan penyusunan anggaran tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Sumut.Turut hadir Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Sumut, Forkopimda Sumut, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut. **(H20/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong peningkatan pemberian insentif sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari 1.000 menjadi 5.000 UMKM per tahun. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat penguatan ekosistem halal sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal Sumut di pasar global.Usulan tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri Sumut Halal Fest 2026 di Halaman Parkir Belakang Kantor Gubernur Sumut, Rabu (26/8/2026). Ia menilai jumlah UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal masih sangat kecil dibandingkan total pelaku UMKM di Sumut.“Ada 1.000 sertifikasi halal yang diberikan kepada pelaku UMKM tahun ini. Ini sebenarnya dibilang besar, ya lumayan. Kalau dibilang kecil sudah pasti kecil. Dari 1,4 juta pelaku UMKM di Sumut, sekitar 100.000-an yang punya sertifikasi halal. Masih ada PR 1,3 jutaan lagi yang harus disertifikasi halal. Karena itu, saya minta ditambah minimal setahun 5.000 UMKM diberi insentif halal gratis mulai tahun depan,” usul Bobby.Menurut Bobby, industri dan produk halal semakin diminati masyarakat, baik di tingkat nasional maupun global. Kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM Sumut untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk.“Industri halal dan produk halal semakin diminati masyarakat, baik nasional maupun global. Karena itu, kita perlu terus meningkatkan sertifikasi halal bagi UMKM di Sumatera Utara agar semakin banyak produk unggulan daerah yang memenuhi standar halal, memiliki daya saing, dan dapat menjadi penggerak perekonomian Sumatera Utara,” ujarnya.Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut Ameriza M Moessa menyampaikan, pengembangan ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Ekonomi syariah tidak hanya mencakup keuangan syariah, tetapi juga Halal Value Chain, antara lain makanan dan minuman halal, modest fashion, kosmetik, pariwisata ramah muslim, pertanian, industri kreatif, UMKM, dan ekonomi pesantren.“Ekonomi syariah bukan lagi sekadar sektor yang terbatas, tetapi telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi riil dan memiliki potensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang semakin penting, termasuk bagi Sumatera Utara,” ujarnya.Sumut Halal Fest 2026 menghadirkan empat rangkaian utama, yaitu Workshop 1.000 Sertifikasi Halal UMKM Sumatera Utara, Seminar Nasional bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Utara dan Himpunan Doktor Ekonomi Syariah (HADESYA), Rapat Penyusunan Program Kerja Ekonomi Syariah bersama KDEKS Sumatera Utara, serta Tabligh Akbar bersama Ustaz Nasional Hilman Fauzi.Melalui kegiatan tersebut, Sumut Halal Fest 2026 diharapkan menjadi starting point penguatan ekosistem ekonomi syariah Sumatera Utara yang lebih terintegrasi.Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, BPJPH, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, ulama, komunitas, dan UMKM diharapkan mampu mendorong Sumatera Utara tidak hanya menjadi pasar produk halal, tetapi juga menjadi produsen dan bagian dari rantai pasok halal nasional dan global.Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyampaikan, Sumut memiliki potensi besar karena didukung banyak pengusaha dan UMKM. Peningkatan jumlah produk halal dari Sumut diyakini akan membuka peluang pasar yang lebih luas seiring dengan semakin berkembangnya halal lifestyle.“Sumatera Utara memiliki banyak pengusaha dan UMKM. Dengan semakin meningkatnya produk halal dari Sumatera Utara, akan semakin terbuka peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan UMKM. Halal lifestyle saat ini juga semakin luas, sehingga sertifikasi halal menjadi salah satu peluang bagi produk UMKM Sumatera Utara untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar,” ujar Ahmad Haikal Hasan.**(H21/DISKOMINFO SUMUT)