Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara terlaksana ramai, meriah dan penuh antusias. Sebagai bentuk syukur beberapa lomba seperti lomba menyanyi, lomba balap karung, dan lomba ketangkasan lainnya diikuti oleh setiap unsur di Lingkungan Bapenda Provsu dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Semoga rasa kebersamaan dan cinta tanah air Indonesia, membangun setiap insan yang berprestasi, berakhlak baik serta menjunjung tinggi suportifitas. SALAM KOLABORASI, SUMUT BERKAH, MERDEKA MERDEKA MERDEKA

MEDAN – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren positif. Hingga 28 Juli 2026, capaian PAD telah melampaui 50% dari target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2026.Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumut Sutan Tolang mengatakan, realisasi PAD telah mencapai hampir Rp3,5 triliun dari target sebesar Rp6,967 triliun. “Total target PAD tahun 2026 ini kan sebesar Rp6.967.065.771.493. Per hari ini realisasi target kita sudah Rp3.484.237.120.384 atau persentasenya sebesar 50,01%,” ujarnya, Kamis (30/7/2026)Menurut Sutan, capaian tersebut merupakan akumulasi penerimaan dari tujuh jenis pajak daerah dan retribusi daerah hingga 28 Juli 2026. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai 41,60% dari target, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 43,88%, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 50,03%.“Lalu pajak air permukaan sebesar 79,69% dari target, pajak rokok 50,06%, serta pajak alat berat dan opsen MBLB,” terang Sutan.Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, Bapenda Sumut terus menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sehingga target PAD tahun 2026 sebesar lebih dari Rp6,9 triliun dapat tercapai.“Kita tahun ini ada beberapa program yang mendorong PAD kita terus meningkat seperti Gebyar Pajak yang harapannya untuk meningkatkan kesadaran pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Lalu ada sosialisasi Gerakan Sadar Pajak Kendaraan atau kita kenal GAS-KEN, ini teknik himbauan dan menyapa sampai ke lapisan masyarakat,” ucapnya.Selain pajak daerah, realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga 28 Juli 2026, realisasinya telah mencapai 58,92% dari target yang ditetapkan. Retribusi daerah tersebut terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.“Hingga 28 Juli kemarin, realisasi retribusi total sebesar Rp143.298.118.898 dari target tahun ini Rp243.205.558.747 atau jika dipersentasekan sebesar 58,92% dari target. Harapan kita tentunya semakin meningkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan Sumatera Utara,” jelasnya.**(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan mencatat pertumbuhan pendapatan yang signifikan dalam empat tahun terakhir sejak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kinerja positif tersebut mendorong manajemen menargetkan pendapatan sebesar Rp203 miliar pada tahun 2026.Wakil Direktur Keuangan RSU Haji Medan Fakhrial Mirwan Hasibuan mengatakan pendapatan rumah sakit terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2022, pendapatan tercatat sebesar Rp74 miliar, kemudian naik menjadi Rp93 miliar pada 2023. Tren tersebut berlanjut pada 2024 dengan pendapatan mencapai Rp132 miliar dan meningkat lagi menjadi Rp176 miliar pada 2025.“Artinya pendapatan RS Haji Medan tumbuh cukup baik. Kami menargetkan pada tahun 2026 ini pendapatan bisa mencapai Rp203 miliar,” ujar Fakhrial.Hingga Juni 2026, RSU Haji Medan telah membukukan pendapatan sebesar Rp114 miliar atau sekitar 56 % dari target pendapatan tahun ini.Menurut Fakhrial, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang difokuskan pada belanja investasi, seperti renovasi gedung dan pengembangan sarana rumah sakit. Investasi tersebut dinilai mampu mendorong terciptanya sumber-sumber pendapatan baru.Sementara itu, Wakil Direktur Umum dan Pengembangan SDM RSU Haji Medan Ridesman Nasution menjelaskan, penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD juga membawa perubahan besar terhadap struktur pembiayaan rumah sakit. Ketergantungan terhadap APBD untuk membiayai operasional kini berkurang secara signifikan, sehingga anggaran pemerintah dapat lebih difokuskan pada pengembangan fasilitas dan investasi.“Dengan fleksibilitasnya, APBD murni untuk RS Haji itu jauh berubah. Yang semula harus dibiayai semuanya, sekarang paling sekitar 20 % saja. Dulu, 60 sampai 70 % APBD digunakan untuk mengoperasionalkan RS ini. Sekarang 20 % itu pun dialokasikan untuk belanja investasi,” ujar Ridesman.Penerapan pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kemandirian operasional RSU Haji Medan. Dengan dukungan investasi yang berkelanjutan dan pertumbuhan pendapatan yang konsisten, rumah sakit optimistis mampu memperkuat kualitas layanan sekaligus mencapai target pendapatan sebesar Rp203 miliar pada 2026.**(H17/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Bank Sumut menghadirkan program KMG MERDEKA (Kredit Multi Guna Mendukung Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor) untuk memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai tetap BUMD Provinsi Sumut dan Bank Sumut, serta pensiunan ASN membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu. Program tersebut menjadi salah satu upaya Pemprov Sumut mempercepat realisasi pendapatan daerah sekaligus memberikan kemudahan bagi wajib pajak.Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis mengatakan, program KMG MERDEKA merupakan bentuk keseriusan Pemprov Sumut dalam mendorong percepatan realisasi pendapatan daerah, khususnya dari sektor PKB. Selain itu, program tersebut diharapkan membantu ASN, pegawai BUMD Provinsi Sumut dan Bank Sumut, serta pensiunan memenuhi kewajiban pajaknya secara lebih mudah.“Tentunya selain juga untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan pendapatan daerahnya juga untuk memudahkan masyarakat yang dalam hal ini ASN, Pegawai BUMD Provsu dan Pensiunan untuk membayar kewajiban Pajak Kendaraannya,” ujarnya, Sabtu (26/9/2026).Melalui program KMG MERDEKA, ASN, pegawai BUMD Provinsi Sumut dan Bank Sumut, serta pensiunan dapat mengajukan kredit untuk membayar pajak kendaraannya. Fasilitas tersebut menyediakan plafon kredit hingga Rp9.900.000 dengan tenor maksimal 12 bulan dan bunga 0%.Menurut Sutan, fasilitas tersebut memberikan keuntungan karena peserta program tidak perlu menyediakan dana tunai sekaligus saat jatuh tempo pembayaran PKB. Pembayaran selanjutnya dilakukan melalui mekanisme angsuran sesuai tenor kredit yang dipilih.“Bunga 0 persen, hanya ada biaya administrasi sebesar 5 persen dari total tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Plafon yang kita sediakan sesuai dengan tagihan Pajak Kendaraan ditambah biaya administrasi yang 5 persen tadi. Kemudian untuk jangka waktu kreditnya ada pilihan, bisa 6 bulan, 9 bulan atau maksimal 12 bulan,” tutur Sutan.Sutan menjelaskan, mekanisme pembayaran angsuran juga terintegrasi dengan pembayaran gaji dan TPP melalui payroll Bank Sumut. Dengan demikian, ASN yang mengikuti program tersebut dapat melakukan pembayaran angsuran secara lebih teratur.Meski demikian, peserta tetap harus memenuhi syarat dan ketentuan kredit yang ditetapkan Bank Sumut. Salah satunya terkait kepemilikan kendaraan yang menjadi objek pembayaran pajak.“Tetap ada ketentuan yang harus dipenuhi, kriteria kendaraan yang dimiliki terdaftar atas nama pemohon atau pasangan keluarga. Lalu nantinya ASN yang ingin memanfaatkan program ini akan melalui rangkaian proses administrasi mulai dari cek tagihan pajak kendaraan, permohonan pengajuan kredit, verifikasi dan validasi, serta persetujuan pencairan dan seterusnya,” katanya.KMG MERDEKA merupakan salah satu inovasi Bapenda Sumut dalam mendorong percepatan realisasi pendapatan daerah dari sektor PKB. Sebelumnya, Bapenda Sumut juga menghadirkan sejumlah program untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.Di antaranya program Undian Berhadiah Gebyar Pajak yang masih berlangsung, program DISKON 57% untuk Denda Pajak Kendaraan Bermotor, serta Gerakan Sadar Pajak Kendaraan (GAS-KEN). Selain itu, terdapat Program Samsat Berkah Malam yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar PKB pada malam hari melalui layanan Bus Samsat Malam.Berbagai program tersebut dihadirkan untuk meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah untuk pembangunan Sumatera Utara. **(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menghadirkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada malam hari, setiap akhir pekan melalui program Samsat Berkah Malam. Layanan yang berlokasi di Jalan Nibung Raya, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).“Alhamdulillah, malam ini kita sudah launching, ya, bersama-sama pembukaan Samsat Berkah Malam di wilayah UPT Samsat Medan Utara yang berlokasi di Jalan Nibung Raya, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut Sutan Tolang Lubis, Sabtu (5/9/2026).Sutan menjelaskan, layanan Bus Samsat pada malam hari ditempatkan di lokasi yang menjadi tempat berkumpul masyarakat, khususnya anak muda. Kehadiran layanan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat yang memanfaatkannya untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan.“Ini merupakan bentuk wujud pelayanan kita kepada masyarakat, di mana kita memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak sempat membayar pajak di siang hari, maka bisa membayarkan pajak kendaraan bermotornya di malam hari. Inilah yang kita hadirkan, Samsat Berkah Malam untuk memberikan, sekali lagi, memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor,” ucapnya.Menurut Sutan, Pemprov Sumut juga akan mendorong pembukaan layanan Samsat malam di sejumlah UPT Samsat lainnya. Upaya tersebut diharapkan semakin memperluas akses masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.“Kita berharap nanti ini juga akan bisa dilakukan oleh UPT Samsat Medan Selatan dengan membuka pada lokasi lain, ya, sehingga ini sekali lagi harapan kita bisa semakin memudahkan masyarakat. UPT-UPT lain di daerah-daerah juga sudah ada yang melakukan pembukaan gerai Samsat Malam,” jelasnya.Sutan mengatakan, keberlanjutan layanan tersebut akan dievaluasi berdasarkan perkembangan dan antusiasme masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat tinggi, layanan Samsat malam tidak menutup kemungkinan dioperasikan setiap hari.“Nah, ini ke depannya, untuk saat ini memang masih di malam Sabtu dan malam Minggu, tetapi ke depan nanti tentu akan kita lihat perkembangannya, harapan kita bisa terwujud untuk bisa setiap malam terlaksana ataupun beroperasi Samsat Malam ini,” ungkapnya.Sementara itu, Kepala UPT Samsat Medan Utara M Ainul Hafiz mengatakan, Bus Samsat Malam beroperasi setiap Jumat dan Sabtu mulai pukul 19.00 hingga 21.30 WIB. Program tersebut menjadi salah satu upaya menghadirkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di luar jam kerja.“Kami beroperasi dari pukul 19.00-21.30 WIB pada hari Jumat dan Sabtu, Samsat Malam hadir untuk mendekatkan dan memastikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilaksanakan di luar jam kerja,” tuturnya.**(DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN, 31/8 - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mewacanakan penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah tertentu sebagai upaya mendorong pemerataan penerimaan daerah. Wacana tersebut dikaitkan dengan penerapan kebijakan opsen PKB yang membuat penerimaan pajak kendaraan lebih langsung dialokasikan kepada kabupaten/kota sesuai potensi masing-masing daerah.Hal itu disampaikan Gubernur Bobby Nasution dalam sambutannya sebelum membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Senin (31/8/2026).Bobby menjelaskan, kebijakan opsen atau tambahan persentase dari penerimaan pajak kepada kabupaten/kota merupakan langkah nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, dari sisi kuantitas, terdapat perbedaan potensi penerimaan antara daerah yang memiliki jumlah kendaraan banyak dan daerah dengan jumlah kendaraan lebih sedikit. “Tentunya yang paling banyak itu Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Karena dengan kebijakan opsen ini, penerimaan itu langsung masuk untuk kabupaten/kota. Kalau dahulu dibagi ke daerah lain, tetapi sekarang itu sesuai jumlahnya. Makanya bagaimana jika di daerah tertentu untuk kendaraan itu pajaknya kita rendahkan. Sehingga tidak semua orang membeli mobil ke Medan, misalnya,“ sebut Gubernur Bobby Nasution.Menurut Bobby, penyesuaian nilai PKB di daerah tertentu dapat menjadi salah satu opsi untuk mendorong masyarakat membeli atau mendaftarkan kendaraannya di daerah tersebut. Dengan demikian, potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan dapat lebih merata antardaerah.Terkait optimalisasi PAD, Bobby mengapresiasi peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang terus memberikan bimbingan dalam peningkatan pelayanan masyarakat dan penerimaan daerah. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, hingga Agustus 2026, realisasi penerimaan telah mencapai 55,41% dari target Rp6,96 triliun atau sekitar Rp3,86 triliun untuk seluruh jenis penerimaan. “Sampai Agustus memang capaiannya cukup bagus. Tetapi kalau dihitung untuk bulan ini, nampaknya harus dipacu lagi agar bisa kita capai 100 % hingga akhir tahun. Karena itu juga kami mengharapkan kerja sama kabupaten/kota untuk optimalisasi PAD ini. Termasuk juga kami mencari jalan dari yang lain seperti meluncurkan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) bidang Olahraga, rencananya pada November mendatang,“ jelas Bobby Nasution.Senada dengan itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi Gubernur Bobby Nasution yang menginisiasi rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, peningkatan PAD di Sumut merupakan prestasi yang membanggakan, sementara masih terdapat sejumlah potensi penerimaan lain yang dapat dioptimalkan, seperti dana transfer pusat, BUMD, BLUD, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), CSR, Baznas, hingga alokasi anggaran kementerian/lembaga.“Karenanya kerjasama kolaborasi dalam pengingkatan PKB ini sangat penting antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta reasliasinya kita harapkan bisa terus dipacu. Karena itu kita sebagai pembina Samsat hadir di sini. Sebab kita memang tidak bisa kerja sendiri, harus ada dukungan semua untuk mengoptimalkan penerimaan ini,” ungkapnya.Pada kesempatan tersebut, Agus Fatoni juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Bobby Nasution sebagai bentuk apresiasi atas upaya peningkatan PAD di Sumut.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan, Direktur Utama Jasa Raharja M Awaluddin, Ketua Baznas Sumut M Hatta, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, para bupati/wali kota se-Sumut, serta pimpinan OPD Pemprov Sumut.**(H13/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI Sumardji mengapresiasi dukungan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution terhadap pengembangan sepakbola kelompok usia. Bahkan, Sumardji menyebut Bobby Nasution sebagai satu-satunya gubernur yang menunjukkan kepedulian besar terhadap penyelenggaraan kompetisi sepakbola kelompok usia.Hal tersebut disampaikan Sumardji saat menghadiri Kongres Biasa Pemilihan Ketua PSSI Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (12/10/2026). Menurutnya, dukungan Bobby Nasution terlihat dari kesediaan Sumut menjadi tuan rumah berbagai kompetisi sepakbola kelompok usia tingkat internasional.Sumut sebelumnya menjadi tuan rumah Piala Kemerdekaan 2025 yang menjadi ajang pemanasan menuju Piala Dunia U-17. Kemudian, Sumut kembali dipercaya menjadi tuan rumah Piala AFF U-19.Sumardji mengatakan, PSSI telah menawarkan kesempatan menjadi tuan rumah kompetisi kelompok usia kepada para gubernur di Indonesia. Namun, menurutnya, hanya Gubernur Sumut yang memberikan respons positif dan bersedia memberikan dukungan.“Pak Bobby satu-satunya gubernur yang peduli dengan sepakbola kelompok usia, Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya sendiri yang minta tolong ke Gubernur lain (menjadi tuan rumah kelompok usia), tidak ada yang bersedia, tetapi Gubernur Sumut benar-benar peduli,” kata Sumardji.Menurut Sumardji, penyelenggaraan dua kompetisi internasional tersebut berjalan sukses dan mendapat respons luar biasa dari masyarakat Sumut. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan PSSI terus diperkuat untuk memberikan dampak positif bagi perkembangan sepakbola Sumut.“Ini awal langkah yang nyata untuk membawa sepakbola Sumut ke masa depan yang lebih cerah, bukan hanya pemain, tetapi juga wasit, penyelenggara, fasilitas dan lainnya,” kata Sumardji.Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution optimistis geliat sepakbola di Sumut dapat memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian sekaligus pengembangan sumber daya manusia (SDM). Karena itu, Pemprov Sumut terus berupaya mendorong pengelolaan sektor olahraga agar semakin profesional dan mandiri.Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan kewenangan kepada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Sumut untuk mengelola aset secara mandiri melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadikan olahraga sebagai industri yang mampu menghasilkan pendapatan sekaligus memberikan kontribusi bagi daerah.“Sepakbola olahraga yang paling banyak digemari, Saya rasa dengan pengelolaan yang tepat kita akan membuat olahraga menjadi industri, oleh karena itu Dispora kami tahun 2028 tidak akan bergantung lagi pada APBD, mereka akan mengelola asetnya sekitar Rp3,2 triliun secara mandiri (melalui BLUD), mereka akan mendapat pendapatan dari sana dan juga menyumbangkan PAD,” kata Bobby Nasution.Ketua PSSI Sumut terpilih Arya Sinulingga mengatakan, hubungan Pemprov Sumut dengan PSSI selama ini berjalan sangat baik. Berbagai inovasi, kegiatan dan kebijakan, menurutnya, terus dilakukan bersama untuk mendorong kemajuan sepakbola di Sumut.“Apa yang sudah kita kerjakan selama ini tidak terlepas dari Gubernur Sumut, Kadispora di level teknis, kami mendapat dukungan yang luar biasa, ke depan kita harus lebih tegas lagi membangun sepakbola Sumut,” kata Arya Sinulingga.Arya Sinulingga terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PSSI Sumut periode 2026–2030. Ia diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan Pemprov Sumut serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem sepakbola Sumut yang semakin maju. **(H15/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat akses dan pelayanan hukum bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan melalui peningkatan kapasitas paralegal. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan nonlitigasi di tengah masyarakat.Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor pada kegiatan Pelatihan Mediator bagi Paralegal di Hotel Karibia Boutique Medan, Senin (12/10/2026). Pelatihan diberikan kepada paralegal pada Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di 6.110 desa/kelurahan di Sumut.“Pemprov Sumut selalu berkomitmen dalam memberikan akses pelayanan di bidang hukum di tengah-tengah masyarakat,” ucap Timur.Menurut Timur, musyawarah untuk mufakat merupakan salah satu prinsip penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagaimana terkandung dalam sila keempat Pancasila. Karena itu, penyelesaian persoalan hukum melalui pendekatan kekeluargaan dan mediasi perlu terus diperkuat di tengah masyarakat.Di hadapan para paralegal, Timur mengisahkan sejumlah perkara yang semestinya dapat menjadi pembelajaran dalam penyelesaian persoalan hukum di masyarakat. Di antaranya kasus Nenek Minah berusia 79 tahun yang dituduh mencuri tiga buah kakao hingga berakhir di meja hijau.Ia juga menyinggung kasus seorang nenek yang dilaporkan anaknya terkait persoalan pembagian tanah warisan hingga berujung di persidangan. Selain itu, terdapat pula kasus guru yang dilaporkan orangtua siswa ke kepolisian atas dugaan tindakan tidak menyenangkan atau kekerasan terhadap siswa.Menurut Timur, kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran nilai dan norma dalam kehidupan hukum di tengah masyarakat. Karena itu, pelatihan yang berlangsung selama empat hari tersebut dinilai penting untuk membekali para paralegal dengan pengetahuan dan kemampuan hukum yang memadai.“Tadi sudah dilaporkan Kabiro Hukum bahwa dari 800 kasus, sebanyak 713 kasus sudah selesai,” ucapnya.Timur mengatakan, paralegal memiliki peran strategis dalam memberikan konsultasi dan penyuluhan hukum, melakukan pemberdayaan masyarakat, investigasi perkara, negosiasi, serta pendampingan di luar pengadilan. Paralegal juga diharapkan membantu menyelesaikan konflik secara kekeluargaan tanpa harus berujung ke pengadilan.Sementara itu, Direktur Justitia Training Center Andriansyah Tiawarman K menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut. Ia juga mengapresiasi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut atas program PRESTICE (Perlindungan Rakyat dengan Restorative Justice) yang dinilainya menjadi terobosan dalam penanganan kasus dan pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil.Andriansyah menekankan pentingnya sinergi dalam memperkuat kapasitas hukum di tingkat akar rumput. Salah satunya melalui kolaborasi dalam pelatihan paralegal desa guna mendukung keberhasilan program PRESTICE.“Pembekalan, serta pelatihan hukum bagi para paralegal desa sangat krusial, mengingat mereka ditempatkan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan akses keadilan dan menyelesaikan sengketa masyarakat secara non-litigasi,” pungkasnya. **(H21/DISKOMINFO SUMUT)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengusulkan pembukaan jalur laut dengan skema pengiriman skala kecil dan berfrekuensi tinggi serta subsidi logistik untuk mempercepat ekspor produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke Malaysia. Usulan tersebut diharapkan dapat menekan biaya pengiriman, mempercepat perputaran modal, dan memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM Sumut.Usulan itu disampaikan Bobby saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato’ Muzafar Shah Mustafa, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Sabtu (10/10/2026).Bobby mengungkapkan, potensi UMKM di Sumut sangat besar. Namun, pengembangan ekspor selama ini masih terkendala sistem pengiriman antarnegara yang mensyaratkan kuantitas besar dalam satu kali pengiriman.Sebagai solusi, Bobby mendorong pembukaan jalur laut dengan pola pengiriman dalam volume lebih kecil, tetapi dilakukan secara rutin.“Kita usulkan pengiriman dalam volume yang tidak terlalu besar tetapi lebih sering, misalnya lima hari sekali atau seminggu sekali. Dengan begitu, pelaku UMKM tidak perlu menumpuk stok terlalu lama dan perputaran modal mereka bisa lebih cepat dan dinamis,” ujar Bobby.Untuk mendukung skema tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menyatakan kesiapan memberikan subsidi pada sektor transportasi laut lintas negara guna menekan biaya logistik produk UMKM lokal.Menurut Bobby, kedekatan jarak dan singkatnya waktu tempuh dari Sumut menuju Kuala Lumpur maupun Penang menjadi modal penting untuk mempererat hubungan bilateral, khususnya di bidang perdagangan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan penguatan kawasan industri.“Jarak kita sangat dekat, bahkan beberapa daerah di Sumut lebih cepat dijangkau dari Kuala Lumpur dibanding Jakarta. Keunggulan geografis ini harus kita konversikan menjadi peluang ekonomi nyata bagi masyarakat di kedua wilayah,” kata Bobby.Selain kerja sama ekonomi, pertemuan tersebut juga membahas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta penanganan dampak asap lintas negara. Bobby menyampaikan, kondisi cuaca dan penanganan Karhutla di Sumut pada tahun ini relatif baik sehingga wilayah Sumut tidak menyumbangkan asap ke negara tetangga, termasuk Malaysia.“Alhamdulillah, tahun ini tidak ada kebakaran hutan dan lahan di Sumut yang mengirimkan asap ke Malaysia. Meskipun ada kiriman asap tipis dari daerah lain, curah hujan di Sumut saat ini masih lumayan baik,” jelas Bobby.Menanggapi usulan tersebut, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato’ Muzafar Shah Mustafa, menyambut baik gagasan pembukaan jalur laut dan subsidi logistik. Pihaknya berkomitmen mendiskusikan mekanisme teknis pelaksanaannya, baik dari sisi regulasi pemerintah maupun kerja sama dengan sektor swasta di Malaysia.Dato’ Muzafar Shah Mustafa menyebutkan, Sumut merupakan salah satu pintu masuk strategis bagi Malaysia di Indonesia. Dari total nilai perdagangan bilateral Indonesia–Malaysia yang mencapai hampir US$26 miliar, kontribusi perdagangan Sumut tercatat signifikan, yakni sekitar US$1 miliar hingga US$2 miliar.“Sumatera Utara memiliki kepentingan yang sangat besar bagi Malaysia, baik dari aspek perdagangan, perkapalan, hingga pariwisata medis dan pendidikan. Kami menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin sangat baik selama ini,” ungkap Dato’ Muzafar.Menutup pertemuan, Dato’ Muzafar menyampaikan apresiasi atas hubungan dan kerja sama yang terjalin antara Malaysia dan Sumut. Ia juga menyatakan kesiapan Malaysia untuk terus berkoordinasi dan berpartisipasi dalam penanganan isu lingkungan regional di kawasan ASEAN.**(H14/DISKOMINFO SUMUT)