BAPENDA Provinsi
Dasar Hukum
Peraturan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Dasar Hukum Pendapatan Daerah
Peraturan Pemerintah
| # | Dasar Hukum | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang di Pungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau di Bayar Sendiri Oleh Wajib Pajak | Download |
| 2 | Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Upaya Peningkatan Ruang Fiskal Daerah, Peningkatan Ketaatan Para Wajib Pajak Serta Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah | Download |
| 3 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | Download |
| 4 | Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah | Download |
Peraturan Presiden
| # | Dasar Hukum | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor | Download |
Peraturan Menteri
| # | Dasar Hukum | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | Download |
| 2 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun | Download |
Peraturan Daerah
| # | Dasar Hukum | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pajak Rokok Provinsi Sumatera Utara | Download |
| 2 | Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah | Download |
| 3 | Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara | Download |
Peraturan Gubernur
| # | Dasar Hukum | Aksi |
|---|